Polri Harus Bisa Kendalikan Sosmed Karena Bisa Mengancam Demokrasi

  • Whatsapp

JAKARTA, MX. Com. Ketua Umum Aliansi Wartawan Indonesia Timur (AWIT), Freni Lutruntuhluy meminta institusi Polri untuk mampu mendeteksi akun palsu di facebook yang berpotensi menyebarkan kebencian dengan menggunakan kecepatan sistem algoritma di momentum pilkada 2020 nanti.

Ia menjelaskan, penggunaan sistem algoritma itu biasanya digunakan banyak orang contohnya dalam mengkampanyekan iklan atau produk bisnis berbeda dengan postingan biasa yang hanya dilihat sesuai jumlah pertemanan. Caranya sangat muda hanya dengan membayar kepada facebook untuk mendistribusikan postingan mereka melalui jalur distribusi yang sistemik sesuai market yang di inginkan. Hal ini sangat mungkin dilakukan orang untuk menjalankan misi mereka.

Dijelaskan, meskipun pihak facebook telah melakukan kebijakan terhadap konten yang dilarang, bukan berarti narasi-narasi yang bisa mengarahkan dan mengganggu pikiran orang itu juga ikut dibatasi.

“Inilah yang sangat sulit dibatasi kalau urusannya dengan narasi”, jelasnya. 

Sistem algoritma facebook itu katanya terjadi sangat cepat bahkan masuk sampai ke wilayah pedalaman meskipun jaringan internet terbatas disana. Selain itu sistem itu bisa mengatur pada usia-usia tertentu atau sesuai jenis kelamin saja.

“Yang dikhawatirkan adalah orang dengan gampang membuat akun palsu untuk menyebarkan kebencian di masyarakat hanya karena ingin mendapat manfaat politik dengan kecepatan distribusi seperti itu. Rakyat akan menjadi korban, tetapi orang lain mendapat untung, tidak bisa seperti itu”, ujar Freni Lutruntuhluy di Jakarta pada jumad (31/07).

Dijelaskan, memang ini adalah sistem yang tidak mudah untuk ditelusuri, tetapi bagaimanapun menjadi tanggungjawab semua pihak lebih khusus pihak kepolisian agar proses demokrasi berkualitas dan tidak meninggalkan masalah.

Dia mengungkapkan, jika dicermati secara baik, percakapan politik di sosial media sangat tinggi, bahkan saling “serang” dengan kata-kata yang tidak mendidik serta bisa mengarah kepada hal yang tidak diinginkan. Apalagi menggunakan sistem itu dalam menjalankan misi hanya karena takut kalah dalam sebuah kontestasi politik. 

“Ini adalah tugas kita bersama sebagai warga negara yang baik untuk menjaga demokrasi. Selain institusi Polri untuk masalah seperti itu, insan pers juga ikut menyuarakan dan menjelaskan bahwa politik yang baik itu adalah merangkul perbedaan”. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan