MALUKUEXPRESS.COM
Kader Desak DPP Turun Tangan, Evaluasi Proses dan Buka Terang Ruang Lingkup Diskresi
Gelombang keberatan terhadap rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di Maluku terus bergulir.Jumat 2/10/2026.
Sejumlah kader dan tokoh senior yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar turun tangan mengevaluasi proses konsolidasi organisasi di Maluku.
Sorotan terutama diarahkan pada dinamika Musda di Maluku Barat Daya (MBD), persiapan Musda Kota Ambon, serta situasi menjelang Musda Kabupaten Kepulauan Aru.
Mereka menilai persoalan yang muncul tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan internal atau penggunaan kewenangan organisasi, tetapi perlu diperiksa berdasarkan dokumen, aturan partai, dan keterangan seluruh pihak.
MBD JADI TITIK PANAS
Musda Partai Golkar Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi salah satu agenda yang paling banyak dipersoalkan.
Pihak yang mengajukan keberatan mempertanyakan proses persidangan, keabsahan dukungan pemilik suara, serta pemenuhan persyaratan calon yang disebut mendapat dukungan dari pengurus provinsi, Desianus Orno.
Mereka meminta DPP memeriksa secara menyeluruh dokumen persidangan, daftar peserta, daftar pemilik suara, dasar penetapan calon, serta laporan keberatan yang telah disampaikan kader.
Menurut mereka, pemeriksaan tersebut penting karena menyangkut legitimasi hasil Musda dan kepercayaan kader terhadap mekanisme organisasi.
DISKRESI DPP DIMINTA DIJELASKAN
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah penggunaan kewenangan diskresi DPP dalam dinamika Musda.
Sejumlah kader mempertanyakan sejauh mana ruang lingkup diskresi tersebut dan bagaimana penerapannya dalam proses pemilihan.
Mereka meminta agar kewenangan tersebut dijelaskan secara terbuka berdasarkan ketentuan organisasi, sehingga tidak menimbulkan tafsir bahwa seluruh pemilik suara wajib mendukung calon tertentu.
Bagi mereka, perbedaan pilihan dalam forum organisasi harus tetap ditempatkan dalam koridor aturan partai.
STATUS KEPA RTAIAN DESIANUS ORNO DIPERSOALKAN
Keberatan terhadap pencalonan Desianus Orno juga menyentuh persoalan status kepartaian dan rekam jejak hukum.
Sejumlah kader meminta DPP memastikan melalui dokumen resmi apakah Orno tercatat dalam struktur Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), termasuk jabatan yang pernah atau masih diembannya.
Mereka juga meminta riwayat perkara hukum yang disebut berkaitan dengan Orno diperiksa berdasarkan dokumen dan putusan pengadilan yang relevan.
Namun, seluruh persoalan tersebut perlu dibuktikan melalui dokumen resmi sebelum dijadikan dasar pengambilan keputusan organisasi.
Demikian pula hubungan keluarga seorang calon dengan tokoh atau kader partai lain tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Penilaian terhadap calon semestinya berfokus pada status kepartaian, tindakan, serta pemenuhan persyaratan yang ditetapkan organisasi.
AMBON DAN ARU JANGAN SAMPAI MENJADI EPISODE BERIKUTNYA
Keresahan kader disebut tidak berhenti di MBD.
Menjelang Musda Kota Ambon, pemberhentian sejumlah pimpinan kecamatan ikut menjadi sorotan. Pihak yang keberatan meminta dasar keputusan tersebut dijelaskan secara terbuka serta memberikan ruang bagi pihak yang terdampak untuk menyampaikan pembelaan atau keberatan.
Sementara itu, dinamika menjelang Musda Kabupaten Kepulauan Aru juga mulai mendapat perhatian.
Pemberhentian Ketua DPD Golkar Aru dan penunjukan pelaksana tugas dipersoalkan oleh pihak tertentu yang menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan telaah Tim Kepartaian.
Keterangan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Yang menjadi perhatian kader adalah jangan sampai persoalan administratif dan kepengurusan berkembang menjadi konflik terbuka ketika Musda berlangsung.
ENAM TUNTUTAN KADER KEPADA DPP
Sejumlah kader dan tokoh senior meminta DPP Partai Golkar melakukan langkah konkret:
Mengevaluasi Musda yang menimbulkan perselisihan, termasuk Musda MBD.
Memeriksa kesiapan Musda Kota Ambon dan Kepulauan Aru untuk mencegah konflik baru.
Menelaah dasar pemberhentian pengurus serta penunjukan pelaksana tugas.
Memeriksa persyaratan calon dan status kepartaian berdasarkan dokumen resmi.
Menjelaskan secara terbuka ruang lingkup dan dasar penggunaan diskresi DPP.
Menindaklanjuti laporan kader secara objektif, terdokumentasi, dan memberikan jawaban yang jelas.
Mereka menilai laporan kader tidak boleh berhenti sebagai tumpukan berkas tanpa penyelesaian.
Setiap keberatan, kata mereka, perlu diperiksa berdasarkan bukti dan memberikan kesempatan yang proporsional kepada seluruh pihak untuk menyampaikan penjelasan.
TARGET POLITIK JANGAN TERGANGGU KONFLIK INTERNAL
Di tengah persiapan menghadapi agenda politik nasional dan daerah, konflik internal dikhawatirkan menyita energi organisasi.
Sejumlah kader menilai konsolidasi seharusnya diarahkan untuk memperkuat struktur, memperluas basis dukungan masyarakat, dan mempersiapkan target politik Partai Golkar di Maluku.
Sebaliknya, apabila perselisihan internal terus berulang tanpa penyelesaian yang transparan, perhatian kader berpotensi tersedot pada konflik organisasi.
Ungkapan sejumlah tokoh senior bahwa Golkar Maluku berada “di ambang kehancuran” merupakan bentuk kekecewaan terhadap dinamika internal yang mereka nilai semakin serius. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pihak yang mengkritik dan perlu dilihat dalam konteks konflik organisasi yang sedang berlangsung.
DPP DITANTANG MEMBUKA TERANG
Kini bola berada di tangan DPP Partai Golkar.
Kader meminta persoalan Musda MBD tidak dibiarkan menjadi preseden bagi Musda berikutnya.
Jika seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, mereka meminta DPP menjelaskannya secara terbuka berdasarkan dokumen dan ketentuan organisasi.
Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran prosedur, mereka meminta dilakukan koreksi sesuai mekanisme partai.
Pertanyaan besarnya bukan siapa yang menang atau kalah dalam konflik internal, tetapi apakah proses konsolidasi Partai Golkar di Maluku berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada kader.
Musda seharusnya menjadi ruang konsolidasi, bukan sumber konflik baru.
Karena itu, DPP Partai Golkar diminta turun tangan sebelum dinamika MBD, Ambon, dan Aru berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.(CM)
