Payapo Merespon Baik Kunker KPK RI

  • Whatsapp

Malukuexpress.com, Saya selaku Bupati Kabupaten SBB dan masyarakat Kabupaten SBB merasa bahagiaan atas mendapat kunjungan dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK RI mengutus tim Koordinasi dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi yakni Ibu Rorowidyo Sulistiawati dan Bapak Rusmin Wongso untuk melakukan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi di Kabupaten SBB, Piru. Jumat (4/6).

Dalam kehadiran Tim KPK di Kabupaten SBB ini terkait dengan dua hal penting, yaitu Pertama, Memonitoring dan mengevaluasi secara langsung pelaksanaan program Monitoring Center for Prevention (MCP), dan Meninjau proses penataan Aset Daerah Kabupaten SBB, terutama Aset tidak bergerak.

Pada kesempatan itu, Tim KPK berkesempatan mengunjungi Gedung Pemerintah yang mempunyai masalah dengan serifikat kepemilikan Tanah seperti Pasar Ety, DPRD Kabupaten SBB, Gedung Nunu Saku serta Pendopo Lama Bupati.

Perlu kita ketahui bersama bahwa kerja keras Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dalam menata Aset Daerah telah membuahkan hasil yang baik dengan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tentu saja kita semua menginginkan kondisi tersebut lebih baik lagi hingga Kabupaten SBB mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian ini penting untuk mengetahui tingkat pencegahan korupsi di Daerah ini.

Namun, satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Masyarakat Kabupaten SBB bahwa untuk mencapai WTP, kita masih terganjal dengan Aset-Aset Daerah Tidak bergerak yang tidak memiliki dokumen yang jelas dan belum dikantongi oleh Pemda SBB, tandas Payapo

Permasalahan Aset-Aset tersebut antara lain Tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Pemerintah dan Barang Rongsokan yang sudah tidak layak pakai. Permasalahan Aset-Aset tersebut merupakan temuan KPK mulai tahun 2004 sampai 2016.

KPK dalam temuannya juga mengungkapkan bahwa Penyerahan Aset dari Kabupaten Maluku Tengah ke Kabupaten Seram Bagian Barat sejak dimekarkan dinilai mencapai 51 Milyar Rupiah tidak memiliki dokumen.

Begitu juga barang rongsokan berupa barang dan Kendaraan belum juga dilakukan pemutihan dan pelelangan agar bisa menjadi nilai uang dan bisa digunakan untuk Pembangunan.

Untuk kedua hal tersebut saya selalu dan berulang-ulang menuntut Profesionalitas Kinerja dari Sekretaris Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) agar Daerah ini bisa keluar secepatnya dari kondisi ini.

Namun, hingga sekarang masalah tersebut belum diselesaikan. Ada apa ini ? Saya intruksikan demikian sebab masalah Aset Daerah ada pada kedua level pimpinan tersebut.

Alhamdulillah pengadaan aset daerah sejak 2017 hingga kini, tertata dan terdata dengan rapih. Tinggal kita menyelesaikan masalah aset dari kepemimpinan sebelumnya agar Daerah ini secepatnya tertata dengan baik.

Penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap Komitmen Pemda Kabupaten SBB telah masuk pada angka 84,60. Dimana Interval Konversi nilai IPK 81,26-100,00 mendapat Persepsi BERSIH DARI KORUPSI.

Kehadiran KPK di daerah ini penting bagi saya, agar masyarakat dapat mengetahui langsung informasi tentang komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dalam mencegah Korupsi di Daerah ini. Pengelolaan Daerah ini harus lebih transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, spekulasi sebagian orang di Kabupaten ini bahwa daerah ini sedang rusak, maka informasi ini penting untuk diketahui oleh masyarakat Kabupaten SBB, bahwa Daerah ini sedang bergerak ke arah lebih baik bukan ke arah tidak baik seperti yang dispekulasikan, tutupnya. ( ** )

Pos terkait