MALUKUEXPRESS.COM, AMBON 12 Desember 2025, Suasana panas namun penuh harapan mewarnai Public Hearing Serap Aspirasi Maluku yang digelar Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Universitas Pattimura (Unpatti),. Acara ini dipimpin langsung oleh Jenderal Polisi (Purn.) Badrodin Haiti, anggota KPRP yang datang bersama tim Pokja reformasi.
Tim pendamping yang hadir terdiri dari:
La Ode Muhammad Syarif, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. H. Syahganda Nainggolan, M.T.
Ir. Muhammad Jumhur Hidayat, M.Sos
Pertemuan ini menarik perhatian luas karena melibatkan berbagai elemen strategis Maluku—tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, perempuan, mahasiswa, pelaku bisnis hingga organisasi profesi.
Tokoh Maluku Serukan Reformasi Polri: Profesional, Tidak Tebang Pilih, dan Ramah Rakyat
Perwakilan tokoh masyarakat, adat, dan lintas organisasi menyampaikan uneg-uneg yang selama ini dirasakan masyarakat. Mulai dari penegakan hukum, pelayanan kepolisian, hingga harapan reformasi besar-besaran di tubuh Polri.
Beberapa peserta yang hadir, langsung maupun melalui perwakilan, diantaranya hadir, Tokoh Masyarakat, Dr. Reza Faldo Maspaitella (Raja Rutong), Dr. Richard B. Luhulima (DPD PIKI Maluku), Dr. Muh. Thaib Hunsouw (Ketua Muhammadiyah Maluku), Tokoh Adat; Raja Kaitetu (Amin Lumaela), Tokoh Perempuan; Dr. Sintya Latumahina, Dr. Irma H. Hanafi, Dr. Julista Mustamu, BEM / Mahasiswa, Ketua BEM Unpatti, Ketua BEM UIN AM Sangaji, Ketua BEM UKIM, Akademisi; Dr. Abidin Wakano (Rektor UIN AMSA – diwakili), Dr. Steve GC Gasperz (Rektor UKIM), Prof. Yance Z. Rumahuru (Rektor IAKN Ambon), Prof. Syawal Zakaria (Rektor Darussalam Ambon), Dr. Hendrik Salmon (Dekan FH Unpatti), Aktivis & Pemuda, Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku, Pelaku Bisnis; Mus Mualim, Tamat R. Talaohu (Kadin Maluku), Organisasi Profesi, dr. Salah Tualeka (Ketua IDI Maluku)
Aspirasi Mengalir Deras: Dari Kekerasan Aparat hingga Stabilitas Keamanan Maluku. Beberapa isu yang paling banyak disorot antara lain:
1. Tindak Kekerasan dan Diskriminasi Aparat
Banyak peserta menegaskan pentingnya Polri yang humanis, tidak tebang pilih, dan transparan.
2. Penanganan Konflik dan Keamanan Daerah
Tokoh adat dan akademisi menyoroti perlunya peningkatan sistem deteksi dini potensi konflik, mengingat Maluku memiliki sejarah sensitif soal keamanan.
3. Kinerja Lembaga Hukum
Beberapa tokoh perempuan menekankan seriusnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.
4. Kolaborasi Polri–Kampus
Para rektor dan BEM kampus mendorong Polri membuka ruang dialog lebih luas dengan civitas akademika.
Badrodin Haiti: “Reformasi Polri Tidak Boleh Hanya di Atas Kertas”
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Badrodin menegaskan bahwa KPRP hadir untuk mendengar langsung suara rakyat, termasuk kritik yang paling tajam sekalipun.
“Reformasi Polri harus nyata, bukan simbolik. Aspirasi masyarakat Maluku akan menjadi bahan utama kami dalam rekomendasi nasional,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa masukan dari daerah kepulauan seperti Maluku sangat penting karena dinamika keamanannya berbeda dengan provinsi lain.
KPRP Akan Bawa Aspirasi Maluku ke Pemerintah Pusat
Tim Pokja KPRP memastikan bahwa masukan hari ini akan dirumuskan secara formal untuk disampaikan kepada Presiden dan Kapolri sebagai bagian dari agenda reformasi Polri 2025.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama bahwa keamanan, keadilan, dan layanan kepolisian yang berintegritas merupakan kebutuhan mendesak masyarakat Maluku. (CM)
