MALUKUEXPRESS.COM, Dalam Rapat Paripurna Pemerintah Kota Ambon menegaskan perlunya langkah tegas dan terukur dalam menjaga kesehatan fiskal daerah, menyusul persoalan penumpukan utang pada akhir tahun anggaran yang berimbas terhadap kelancaran pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Pemerintah Negeri.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, pimpinan OPD, Forkopimda, serta anggota DPRD Kota Ambon.25 / 9 / 2026
Persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena kewajiban yang tidak terselesaikan pada satu tahun anggaran berpotensi terbawa ke tahun berikutnya dan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.
Wali Kota Ambon menegaskan, kondisi seperti ini tidak boleh terus berulang.
“Tahun depan, jika belum ada kepastian transfer, kita berharap dana bagi hasil, khususnya dari provinsi, tidak lagi dianggarkan. Lebih baik kita tidak menganggarkan belanja daripada harus terus memupuk utang yang terbawa ke tahun-tahun anggaran berikutnya,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penyusunan APBD. Setiap belanja harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kepastian sumber pendanaan, sehingga tidak menciptakan beban baru bagi pemerintahan pada tahun anggaran berikutnya.
PAD DAN AKUNTABILITAS JADI PERHATIAN
Selain persoalan transfer dan kewajiban daerah, Wali Kota memastikan seluruh catatan korektif serta masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Ambon.
Dua hal yang mendapat perhatian khusus adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, peningkatan PAD tidak semata-mata mengejar angka pendapatan, tetapi harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut juga menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Kota Ambon mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berkualitas, bukan sekadar mengejar predikat, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara efektif, transparan, dan sesuai ketentuan.
Seluruh masukan DPRD, lanjutnya, akan segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan di jajaran Pemerintah Kota Ambon.
“Catatan korektif dan masukan dari DPRD akan menjadi perhatian serius untuk segera kita tindaklanjuti,” tegasnya.
Pesan yang ingin ditegaskan Pemkot Ambon jelas: jangan sampai belanja hari ini menjadi utang yang membebani pemerintahan dan masyarakat di tahun berikutnya. Pengelolaan APBD harus semakin disiplin, realistis, dan berbasis pada kemampuan fiskal daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, pimpinan OPD, Forkopimda, serta anggota DPRD Kota Ambon. (CM)
