MALUKUEXPRESS.COM, AMBON — Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat dalam persoalan Surat Keputusan (SK) bodong dapat dikenai sanksi tegas hingga pemecatan. Pernyataan tersebut disampaikan langsung saat memimpin apel pagi Pemerintah Kota Ambon, Senin (19/10/2026).
Penegasan itu menjadi perhatian serius, terutama karena persoalan SK bodong tersebut turut menyeret kalangan guru.
Di hadapan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, serta ASN di lingkup Pemerintah Kota Ambon, Wali Kota menyampaikan sikap tegas terhadap aparatur yang terlibat dalam persoalan tersebut.
PESAN TEGAS DARI BALAI KOTA: JANGAN MAIN-MAIN DENGAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN!
Persoalan SK bodong bukan perkara sepele. Jika terbukti terdapat pemalsuan dokumen atau pelanggaran dalam proses kepegawaian, masalah tersebut dapat berdampak serius terhadap status pegawai, kredibilitas birokrasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Terlebih, ketika persoalan ini turut menyeret nama para guru, perhatian publik semakin besar. Dunia pendidikan membutuhkan kepastian administrasi, perlindungan terhadap tenaga pendidik yang bekerja sesuai aturan, serta penegakan hukum yang adil bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
Karena itu, ketegasan pemerintah harus berjalan beriringan dengan proses pemeriksaan yang transparan, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara mereka yang tidak terlibat tidak boleh dirugikan oleh persoalan tersebut.
PUBLIK MENANTI LANGKAH NYATA
Pernyataan Wali Kota Ambon kini menjadi perhatian terhadap langkah lanjutan Pemerintah Kota Ambon dalam menangani persoalan SK bodong tersebut.
Masyarakat tentu menantikan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses pemeriksaan dilakukan, serta tindakan apa yang akan diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.
Apel pagi yang berlangsung di lapangan parkir Kantor Wali Kota Ambon itu bukan sekadar agenda rutin birokrasi. Penegasan mengenai SK bodong menjadi pengingat bahwa urusan administrasi kepegawaian harus dijalankan secara sah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN BIARKAN SK BODONG MERUSAK KEPERCAYAAN PUBLIK!
Ketegasan harus dibuktikan melalui tindakan. Jika pelanggaran terbukti, sanksi harus dijalankan sesuai aturan. Jika ada pihak yang dirugikan atau belum jelas statusnya, hak mereka juga harus dilindungi.
Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut Pemerintah Kota Ambon: apakah penanganan persoalan SK bodong ini akan berujung pada penindakan nyata dan memberikan kepastian bagi dunia pendidikan serta birokrasi di Kota Ambon?
(CM)
