Malukuexpress.com, Masohi – Bupati Maluku Tengah (Malteng) Zulkarnain Awat Amir, Memimpin langsung apel Aparatur Sipil Negara (ASN) perdana Tahun 2026 yang bertempat di halaman kantor Bupati Malteng, Selasa (6/1/2026).
Apel perdana tersebut dihadiri juga Wakil Bupati Malteng Mario Lawalata, Sekda Malteng, para Asisten, para Staf Ahli, pimpinan OPD, Camat, Lurah serta Segenap ASN di lingkup Pemda Malteng.
Pada kesempatan itu Bupati Malteng Zulkarnain Awat Amir mengucapkan Selamat Tahun Baru 2026. Semoga tahun ini menjadi momentum pembaruan semangat, penguatan kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Malteng.
“Tahun 2025 telah kita lalui dengan berbagai capaian positif. Tata kelola keuangan membaik, digitalisasi pemerintahan semakin berjalan, pengawasan internal semakin efektif, inflasi terkendali, layanan pendidikan meningkat, produksi pertanian naik, dan Pendapatan Asli Daerah terus tumbuh,” ucap Zulkarnain saat apel tersebut.
Dikatakannya, meski Ini adalah hasil kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi seluruh ASN. Namun masih ada pekerjaan besar yang harus dibenahi, terutama peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi PAD, pengelolaan persampahan, dan penanganan konflik sosial di beberapa wilayah masih memerlukan perhatian serius.
Tentunya, refleksi yang jujur atas capaian dan kekurangan ini menjadi pijakan penting bagi perbaikan ke depan, karena kejujuran dalam evaluasi akan memperkuat langkah kita membangun pemerintahan yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
“Di Tahun 2026 ini, saya menegaskan bahwa fase awal tahun adalah fase penentu. Seluruh perangkat daerah wajib segera menyelesaikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu dan berkualitas, menyusun laporan kinerja secara akurat, serta menyiapkan arus kas Tahun Anggaran 2026 secara disiplin dan realistis,” kata Zulkarnain.
Ia mengingatkan bahwa, di saat yang sama, penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2027, harus mulai dilakukan sejak awal dengan berbasis data, evaluasi kinerja, dan kebutuhan riil masyarakat.
“Saya mengingatkan bahwa kualitas laporan dan dokumen perencanaan mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan, sehingga seluruh pimpinan OPD harus bertanggung jawab langsung atas ketepatan waktu dan mutu dokumen yang disusun,” tegasnya.
Bupati juga mengatakan, dalam konteks pembangunan daerah, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus terus dilakukan dengan cara yang cerdas dan adil. Inovasi wajib, kreativitas harus, tetapi rakyat tidak boleh dibebani. Fokuskan upaya pada penutupan kebocoran, perbaikan sistem, dan optimalisasi potensi.
“Saya perintahkan seluruh OPD pengampu pajak dan retribusi untuk segera menyusun dan melaksanakan rencana aksi serta roadmap digitalisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah,”
“Simultan dengan itu, Pelayanan publik harus menjadi prioritas utama. Pelayanan kesehatan harus cepat, ramah, profesional, dan manusiawi. Tidak boleh ada pelayanan lambat, berbelit, atau diskriminatif. Ketika rakyat sakit, Pemerintah Daerah harus hadir tanpa syarat yang memberatkan. Demikian pula pelayanan administrasi kependudukan harus semakin mudah, cepat, dan pasti, bebas dari pungutan liar dan perlakuan diskriminatif, karena data kependudukan yang akurat merupakan fondasi utama bagi perencanaan dan pelayanan publik yang tepat sasaran,” pintahnya.
Selain itu lanjut Bupati, Pengelolaan persampahan dan lingkungan juga harus ditangani secara serius dan berkelanjutan, karena kebersihan lingkungan adalah wajah pemerintah di mata publik. Jangan biarkan persoalan sampah menjadi simbol ketidakmampuan kita dalam melaksanakan tugas pelayanan.
Sementara terkait penanganan konflik sosial, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir sebagai penengah, pelindung, dan pemulih. Penanganan konflik harus dilakukan secara adil, tegas, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan konflik susulan di kemudian hari.
“Untuk itu, saya meminta Kepala Kesbangpol agar segera berkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan rekonsiliasi percepatan penyelesaian konflik warga masyarakat Liang, Kecamatan Salahutu,” pintahnya.
Bupati juga meminta kepada OPD terkait, Dinas Perumahan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan, harus terus berkoordinasi dan bekerja bersama guna memastikan penyediaan layanan dasar yang memadai dan berkelanjutan.
“ASN adalah penggerak utama perubahan di daerah. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh ASN Kabupaten Maluku Tengah untuk terus memperkuat disiplin, integritas, dan profesionalisme. Tinggalkan pola kerja menunggu perintah atau bekerja sekadar untuk menghabiskan anggaran tanpa target yang jelas, serta mentalitas aman dan nyaman. Sebaliknya, bangun budaya kerja yang proaktif, bertanggung jawab atas kinerja, dan menjadikan integritas sebagai identitas ASN Maluku Tengah,” tegasnya.
Bupati juga menegaskan kepada seluruh pimpinan OPD agar tidak melakukan perjalanan dinas ke mana pun tanpa sepengetahuan atau izin dari Bupati, Wakil Bupati dan pengetahuan Pak Sekda. Sebagai bagian dari penguatan disiplin dan pengendalian kerja.
“Ini penting saya tekankan untuk menjaga fokus, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan,” tegasnya. (ME-08)
