MALUKUEXPRESS.COM, Balai PPI Wilayah Maluku dan Papua melaksanakan bimbingan teknis SRN PPI (bimtek) sumber daya untuk implementasi REDD + di sub nasional Maluku dalam rangka mendukung Follu Net sink 2030.yang berlangsung di hotel Santika Premiere, Ambon. Rabu (4/12/2024).
Turut hadir, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Jajaran Kepala Dinas Pemerintah Daerah Provinsi Maluku atau yang mewakili, Perwakilan Balai/UPT Kementerian/Lembaga, Perwakilan Akademisi, Perwakilan KPH, NGO, Mitra.
Kepala Sub Direktorat SUMBER DAYA
Perubahan iklim Dr. Wawan Gunawan, S.Hut., M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa, Acara Bimbingan Teknis SRN PPI Sumber Daya untuk Implementasi REDD+ di Sub Nasional Maluku dalam rangka meningkatkan kapasitas para pihak di sub nasional Maluku terkait sumber daya perubahan iklim yang mencakup pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi di SRN PPI khususnya yang berkaitan dengan Implementasi REDD+.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Balai PPI Wilayah Maluku Papua yang telah menginisiasi acara ini sehingga kita semua dapat berkumpul di acara ini untuk bersama-sama melakukan kegiatan ini
Lanjutnya, Kita semua sepakat bahwa perubahan iklim merupakan suatu hal yang nyata dan telah hadir di depan mata. Hal ini didukung oleh temuan ilmiah yang semakin jelas menunjukkan bahwa perubahan iklim menjadi ancaman global yang sangat serius terhadap kehidupan di bumi. Laporan WG I IPCC AR6 menyebutkan bahwa pada tahun 2011 – 2020, suhu permukaan global sudah meningkat rata-rata sebesar 1,09 derajat celcius, diprediksi suhu akan terus meningkat jika tidak dilakukan penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan upaya-upaya ambisius tahun 2020-2030. Kenaikan suhu 1,5 derajat celcius akan mengakibatkan turunnya hasil panen di banyak daerah karena kekeringan, setali tiga uang, suhu yang panas juga akan mengakibatkan mencairnya es di kutub yang menyebabkan kenaikan muka air laut yang dapat menimbulkan bencana yang lain seperti banjir. Kenaikan suhu lebih dari 1,5 derajat akan menimbulkan permasalahan yang lebih ekstrem lagi seperti meningkatnya kepunahan, intensitas badai, kebakaran hutan, gelombang panas dan kekeringan yang ekstrem.
Sehingga dalam konteks nasional, Indonesia telah menetapkan komitmen target penurunan emisi GRK nasional dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 31,89 % dengan upaya nasional dan menargetkan penurunan emisi sebesar 43,2%. Target ini meningkat dari sebelumnya yang hanya sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Hal ini menunjukkan kesungguhan Indonesia untuk turut menekan kenaikan suhu global sesuai kesepakatan pada Paris Agreement,”jelasnya.
Provinsi Maluku memiliki keistimewaan geografis dan ekologi yang unik. Namun, seperti wilayah lain di Indonesia, Maluku juga menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi hutan.
Diperlukan upaya yang serius untuk mengurangi dampak tersebut dengan memaksimalkan sumber daya perubahan iklim yang mencakup pendanaan, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi dalam melakukan aksi mitigasi perubahan iklim.
Salah satu upaya untuk mengurangi gas rumah kaca khususnya untuk sektor FOLU adalah dengan implementasi REDD+ (Reducing Emission Degradation Deforestation).
Tambahnya, Program ini bukan hanya alat untuk mitigasi perubahan iklim, tetapi juga sebuah platform untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Di Maluku, implementasi REDD+ dapat menjadi solusi dalam menjaga keseimbangan ekologis, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam.
Bimbingan teknis ini memiliki nilai strategis untuk memastikan bahwa seluruh pihak memahami konsep dan mekanisme implementasi REDD+. Kunci keberhasilan REDD+ terletak pada pengelolaan sumber daya secara efektif, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta, serta adopsi teknologi canggih untuk pemantauan dan pelaporan (MRV), “ungkapnya.
Pada kesempatan kali ini, juga mengajak dari berbagai lembaga untuk saling sharing informasi terkait means of implementation atau yang dalam hal ini meliputi pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi transfer kaitannya dengan Implementasi REDD+ sebagai modalitas pemetaan seberapa jauh Provinsi Maluku ini memiliki ataupun membutuhkan ketiga instrumen means of implementation tersebut. Pemetaan ini sangat penting untuk mengukur kemampuan nasional sekaligus memetakan kebutuhan untuk mendukung capaian target NDC khususnya sektor FOLU.
Harapannya setelah pemetaan ini dilaksanakan, akan didapatkan gaps and needs di Provinsi Maluku, sehingga dapat dirancang strategi yang tepat untuk memenuhi gap2 tersebut.
Untuk mewujudkan target tersebut, kolaborasi sinergis yang erat diperlukan antara pemangku kepentingan, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, civil society organization (LSM) dan komunitas masyarakat, sehingga akan menguatkan rantai nilai pengelolaan sampah dan mewujudkan pengelolaan sampah tersebut.
Salah satu aspek yang tidak kalah penting yaitu dalam hal pencatatan aksi dan sumber daya. Pencatatan ini dilakukan dalam Sistem Registri Nasional, dimana dari situlah data terkait aksi dan sumber daya dihimpun dan menjadi bahan evaluasi secara nasional, sejauh mana target dan komitmen Indonesia berprogres.
Menjelang akhir sambutannya mengucapkan selamat dan semangat kepada seluruh peserta. diharapkan semua dapat belajar, berbagi dan menginspirasi satu sama lain. “Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadi agen perubahan dalam pengendalian perubahan iklim”. Mari kita tingkatkan kapasitas kita dan bersama-sama menciptakan dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang,”tutupnya.
Untuk di ketahui dalam kegiatan bimtek ini 5 narasumber yang di bagi dalam dua sesi antara lain di Sesi pertama dari Bapak Junus Mataken, S.Pi.,M.T dari Bappeda Provinsi Maluku yang di wakili oleh Kepala UPTD KPH Ambon ,dengan topik “Perencanaan pembangunan dalam konteks perubahan iklim di provinsi Maluku”. Kemudian oleh Ibu Fransisca Y. R Luturmas, S.Hut.,M.Si dari Balai Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan dengan topik “Perhutanan sosial dan pengendalian perubahan iklim”. Ketiga dari Bapak Fence Purimahua S.Hut.,S.H.,M.Si Kepala KPH Ambon mewakili Dinas kehutanan Maluku dengan topik “Identifikasi dukungan sumber daya dalam implementasi REDD+ di provinsi Maluku.
Sesi kedua dengan Dua Narasumber nara lain yakni Real Sukmana Faesal Umar, S.Hut., MPA dari Direktorat Mobilisasi sumber daya sektoral dan regional dengan topik ” Sumber daya perubahan iklim untuk mendukung REDD+ dan Bapak Frangky D.J Tutuarima,S. HUT.,M.Si, Kepala seksi wilayah 1 BPPI MAPA dengan Topik ” Update Penjaringan dan Pemetaan Sumber Daya Stekholder. (Tim)
