Ambon,Malukuexpress.com-Secara bertahap DPRD Provinsi Maluku menghendaki pihak Aparat Penegak Hukum dalam hal ini penyidik Kepolisian bergerak duluan supaya motif dibalik raib dokumen Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sejak Tahun 2019-2024 dapat diungkap apakah dalam bentuk menghilangkan barang bukti atau maksud sabotase.yang dilakukan orang tertentu.
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G Watubun kepada sejumlah wartawan di Ambon Kamis (3/7/2025) saat pihaknya bersedia memberikan komentar terkait kasus yang ada.
” Harapan kita persoalan yang terjadi diarahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap tuntas, makanya dalam pertemuan ada dokumen yang bertuliskan JNE, saya bilang mana itu bisa tulisan apa saja JNE bole, Pramuka bole, Pasar Mardika bole tapi didalamnya dilihat serta diungkap dengan jelas,” Ujarnya.
Menurutnya, kasus ini bukan hanya dilibatkan Kepala Bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tapi juga Kepala Sekolah SMA, SMK jangan sampai pihak sekolah menghilangkan dokumen dari bawa baru ke atas tapi kami yakin pemerintah mempunyai arsip, orang boleh bergantian tetapi sistim tetap, ada ambil disana tapi di keuangan kan ada arsip, ada inspektorat yang punya dokumen sebagai penyidik internal pemerintah.
” Mereka bersekongkol dalam kemufakatan kejahatan diharapkan untuk diusut tuntas,” Ujar Watubun.
Lebih lanjut Watubun katakan, DPRD dalam percakapan tadi mengungkapkan banyak kejanggalan penggunaan dana BOS dan DAK bahkan Proyek serta kegiatan dilapangan banyak bermasalah dan Maslah itu bisa saja memunculkan ada kemufakatan jahat untuk menghilangkan barang bukti.
” Masa arsip yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan jumlah sangat besar hilang hal ini bukan dilakukan satu atau dua orang tapi semacam satu konspirasi harus diusut tuntas,” Ujarnya
