MALUKUEXPRESS.COM, Terkait dengan Tambahan Penghasilan Pegawai yang belum terbayarkan satu rupiah oleh Pemda Provinsi Maluku Tahun 2024 kepada ASN Guru SMA dan SMK Se Provinsi Maluku dengan pelbagai alasan rupa-rupa birokrat yang berbelit-belit alias saling lempar tanggungjawab dan juga tidak tertanggung jawab tanpa melihat rasa kemanusiaan, pengorbanan Guru-guru sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa yang slogan ini dipakai untuk meraut keuntungan.
Mendapat kecaman dan sorotan kritis dari Anggota DPRD Maluku Yani Noach Komisi IV dan Fraksi PDI Perjungan DPRD Maluku saat diwawancarai dengan media ini diruang kerja Fraksi PDI Perjuangan lantai 1 kantor DPRD Maluku Karang Panjang. Kamis (9/1/25).
“TPP ini khan telah diatur dalam Pemendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 yang diberikan kepada ASN untuk meningkatkan kesejahteraan. Baik itu kepada PNS daerah, Calon PNS, PPPK. Dan diberikan sesuai dengan kelas jabatan, dan telah ada persetujuan APBD dan telah ada penetapannya dan itu disetujui dalam TA 2024 oleh Pemda Maluku dan DPRD Maluku, artinya itu harus dilaksanakan, “tegasnya.
Lanjutnya, masalah yang kami (DPRD) temui dibawah, saya cek dan ricek ke kepala-kepala sekolah di Maluku dan khusus di Kabupaten Maluku Barat Daya dan memang benar, sampai hari ini (9/1) TPPnya semua belum dapat, dan tahun lalu.
“Diperparah lagi, setelah ada pemberitaan di media, ada instruksi Provinsi bahwa masalahnya adalah pada absensi, yang harus online bukan offline menurut dari BKD sedangkan wilayah-wilayah kita yang ada di wilayah 3 T, yang jauh kemudian fasilitas telkomselnya belum memadai, itu sulit kalau absensi online. “yah kalau ketentuan itu dipertegas oleh BKD bulan ini, otomatis ini sudah masuk TA 2025, lalu Anggaran TPP tahun 2024 dimana, dan otomatis ASN Guru tidak akan mendapatkan dana itu, ini menjadi pertanyaan besar?? apakah dananya kosong di kas daerah atau didepositokan di bank atau lagi mangkir dimana ni, DPRD akan mengawal persoalan ini sampai tuntas,”tegasnya.
Ironisnya lagi, ada 10 Sekolah di MBD, sudah memesan alat untuk absensi online melalui dinas pendidikan sejak tahun 2021 sampai tahun 2025, alat itu tidak sampai disekolah, lalu sekarang siapa yang mau disalahkan, lalu mau salahkan mereka, peralatannya, mereka beli pesan oleh dinas pendidikan dan ini “saya baru konfirmasi dengan kepala cabang dinas pendidikan MBD”, lalu diperparah lagi, cabang dinas saja belum dapat TPPnya, bagaimana dengan guru-guru yang jauh,“paparnya.
Kemudian lagi, saya kecewa, baru hari ini BKD menyampaikan bahwa untuk layanan absen offline tidak dilayani, DPRD menilai selama 1 tahun ini, guru-guru tidak mendapatkan apa-apa, dan bukan hanya di wilayah MBD saja, tetapi kalau dilihat wilayah Seram, Buru, KKT, Aru, Malra juga ada wilayah terisolir, yang fasilitas internetnya belum terpenuhi atau belum layak, lalu 1 tahun ini, TPP Tahun 2024 itu, tidak dikasi apa-apa.
“Ini uang TPP ada, mau dicairkan harus daftar absesnsi online harus ada, saya mau bilang, la guru ini khan garda terdepan dalam mendidik generasi masa depan bangsa, mereka hadir terus di sekolah beda dengan pegawai structural, lalu kemudian wilayah kita ini wilayah 3T ada, harus menjadi pertimbangan dengan absensi online, lalu kemudian yang di Kota Ambon yang tidak ada kantor cabang dinas, lalu Kota Masohi Malteng, kota Tual, dalam wilayah kecil juga sama, guru-gurunya tidak dapat apa-apa,”ulasnya.
Olenya itu, ini menjadi perhatian serius kita khususnya dinas teknis (Disdik) Maluku berkoordinasi dengan BKD Maluku mencari solusi bukan melempar sana melempar sini, melempar salah dan tanggungjawabmu, lalu sekarang BKD mengatakan absensi offline tidak bisa dilaksanakan, lalu dinas teknis ikut, selama ini disdik kau kerja apa saja, lalu kemudian disdik sekarang instruksi ke bawah, lalu cabang dinas buat surat edaran ke kepala-kepala sekolah, ini sudah masuk tahun 2025, apakah dana TPP Tahun 2024 terutang, LALU TIDAK ADA SOLUSI dan Harusnya BKD Menyampaikan ini dari awal, dan lalu saya mau tegaskan juga, Bukan mereka tidak mau melakukan absensi online tetapi mereka tidak punya alatnya, sudah dipesan melalui dinas sejak 2021, lah barangnya saja sampai hari ini belum sampai disekolah dan saya sudah mendata 10 sekolah di MBD, Bagaimana dengan di Kota Ambon dan kabupaten-kabupaten yang sudah terintegrasi dengan internet yang sudah lancar, yang absensinya sudah online dan daftar hadirnya juga manual sudah masuk terintgrasi dengan BKD langsung, haruslah dicairkanlah, jangan sampai menunggu yang belum lalu menghambat pencairan,”pungkasnya.
“DPRD Komisi IV minta suara kami didengar oleh Disdik dan BKD Maluku, ini persoalan serius yang harus ada solusi, dan segera ditindak lanjuti secepatnya dan jangan menjadi beban bagi pemerintahan yang akan dating, “tutupnya. (*
