Malukuexpress.com, Masohi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi prioritas agar program-program kesejahteraan masyarakat bisa berjalan optimal.
Anggota DPRD Maluku Tengah menyebut, penguatan PAD tidak bisa hanya mengandalkan pajak dan retribusi konvensional. Perlu ada inovasi pelayanan, digitalisasi, serta optimalisasi aset daerah agar target pendapatan tercapai.
“Peningkatan PAD harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Masyarakat akan lebih terbuka membayar retribusi dan pajak kalau mereka merasa dilayani dengan baik, bukan sekadar dipungut,” ujar salah satu anggota DPRD dalam rapat pembahasan bersama OPD terkait, Senin (27/4/2026).
DPRD juga menyoroti pentingnya revisi regulasi daerah, khususnya terkait retribusi, agar selaras dengan kondisi ekonomi saat ini. Beberapa OPD dinilai belum maksimal dalam merealisasikan target pendapatan, bahkan ada yang sama sekali belum menyetor.
Selain itu, legislatif mendorong Badan Pendapatan Daerah untuk memperkuat konsolidasi internal dan memperluas kanal pembayaran digital seperti QRIS. Langkah ini dinilai efektif menekan kebocoran dan mempermudah masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.
Isu kesejahteraan juga menjadi catatan. DPRD menekankan PAD yang terkumpul harus dialokasikan untuk sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan UMKM dan koperasi. Model ini sejalan dengan upaya Pemprov Maluku yang menjadikan peningkatan pelayanan dasar sebagai kunci percepatan kesejahteraan.
“Jika kita ingin daerah mandiri secara fiskal, maka kita juga harus menunjukkan keseriusan melayani masyarakat. Pelayanan yang baik adalah fondasi utama peningkatan PAD yang sehat,” tegas legislator tersebut.
DPRD Maluku Tengah memastikan akan memperketat fungsi pengawasan pada 2026 agar setiap alokasi anggaran efektif, efisien, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. (ME-08)
