MALUKUEXPRESS.COM
AMBON — Ekonomi Maluku mencatat pertumbuhan 5,31 persen pada Triwulan II 2026, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,29 persen. Momentum tersebut menjadi sinyal positif sekaligus tantangan bagi sektor jasa keuangan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok Maluku.12 Agustus 2026.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku menegaskan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka statistik. Akses pembiayaan, literasi keuangan, perlindungan konsumen, hingga layanan keuangan digital harus semakin dekat dengan masyarakat desa, wilayah pesisir, daerah 3T, pelaku UMKM, nelayan, petani, pelajar, dan kelompok masyarakat lainnya.
Data hingga Juni 2026 menunjukkan intermediasi perbankan di Maluku terus bergerak. Penyaluran kredit mencapai Rp20,79 triliun, tumbuh 5,84 persen secara tahunan. Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp17,29 triliun, sedangkan total aset perbankan menembus Rp35,16 triliun.
Di tengah pertumbuhan tersebut, pembiayaan UMKM masih menjadi perhatian. Kredit UMKM tercatat Rp6,31 triliun, tumbuh 0,78 persen. Sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang Januari–Juni 2026 mencapai Rp649,58 miliar kepada 12.148 debitur.
Namun, pertumbuhan juga membawa pekerjaan rumah. Rasio Non-Performing Loan (NPL) perbankan berada di 4,28 persen, sementara Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 120,25 persen. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa ekspansi kredit harus berjalan seiring dengan kehati-hatian dan kualitas pembiayaan.
Perbankan Syariah Tumbuh Lebih Kencang
Kinerja perbankan syariah bahkan menunjukkan akselerasi lebih tinggi. Hingga Juni 2026, aset perbankan syariah di Maluku mencapai Rp1,10 triliun, tumbuh 17,12 persen yoy.
Pembiayaan syariah tumbuh lebih agresif, yakni 24,26 persen menjadi Rp791,72 miliar, sementara DPK mencapai Rp725,41 miliar atau tumbuh 13,98 persen. Kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan NPF 1,18 persen.
Investor Maluku Makin Melek Investasi
Fenomena menarik juga terjadi di pasar modal. Jumlah investor di Maluku melonjak 43,99 persen yoy menjadi 22.676 Single Investor Identification (SID) hingga Juni 2026.
Nilai transaksi saham mencapai Rp363,11 miliar. Pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa investasi mulai semakin dikenal masyarakat Maluku, sekaligus membuka peluang peningkatan budaya pengelolaan keuangan yang lebih terencana.
Di sektor pembiayaan, piutang perusahaan pembiayaan mencapai Rp1,33 triliun dengan NPF 2,50 persen. Industri asuransi juga mencatat pertumbuhan, dengan premi asuransi jiwa mencapai Rp175,67 miliar atau naik 42,94 persen yoy, sedangkan premi asuransi umum mencapai Rp37,31 miliar.
Akses Meluas, Literasi Jangan Tertinggal
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menjadi catatan penting. Secara nasional, indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen dan inklusi keuangan 93,61 persen.
Di Maluku, indeks literasi keuangan berada di 63,87 persen, sementara inklusi keuangan mencapai 87,59 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah semakin luas, tetapi kemampuan memahami produk, manfaat, biaya, dan risikonya masih harus terus diperkuat.
Karena itu, hingga Juli 2026 OJK Maluku telah menggelar 76 kegiatan edukasi keuangan dengan sekitar 8.500 peserta. Edukasi menyasar UMKM, perempuan, pelajar, mahasiswa, santri, karyawan, petani, nelayan, hingga masyarakat umum.
Dari Kota ke Desa: 7.316 Agen Laku Pandai
Perluasan akses juga terlihat dari jumlah 7.316 Agen Laku Pandai di Maluku hingga Juni 2026. Kanal ini menjadi penting untuk menjangkau masyarakat yang berada jauh dari kantor layanan perbankan.
Ekosistem pembayaran digital pun terus berkembang. Jumlah merchant QRIS mencapai 117.636 merchant, membuka ruang transaksi yang semakin cepat, praktis, dan inklusif bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Budaya menabung sejak dini juga terus digenjot melalui Simpanan Pelajar (SimPel). Hingga Juni 2026 terdapat 33.470 rekening dengan akumulasi saldo Rp17,70 miliar, termasuk pertambahan 1.215 rekening baru selama 2026.
TPAKD Jadi Mesin Inklusi Keuangan Daerah
Perluasan akses keuangan juga diperkuat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Program yang dikembangkan mencakup Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Agen Laku Pandai, KUR, Business Matching, Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), hingga Kampung Nelayan Merah Putih.
Program KUM Kreatif juga terus dikembangkan melalui sinergi TPAKD Kabupaten Maluku Tengah dan TPAKD Kota Tual bersama BPD Maluku Malut melalui skema subsidi bunga. Untuk Kota Tual, perjanjian kerja sama program tersebut telah ditandatangani pada 28 Juli 2026.
Perlindungan Konsumen Jadi Alarm Penting
Semakin luas akses keuangan juga berarti semakin besar kebutuhan perlindungan konsumen.
Hingga Juli 2026, layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK Maluku mencapai 4.171 layanan, terdiri dari 1.579 layanan walk-in dan 2.592 layanan daring.
OJK Maluku juga menangani berbagai informasi dan pengaduan masyarakat terkait SLIK, klaim asuransi, restrukturisasi, produk yang tidak sesuai penawaran, sistem pembayaran, agunan, hingga dana simpanan.
Ancaman aktivitas keuangan ilegal juga masih menjadi perhatian. Sepanjang Januari–Juni 2026 di Maluku tercatat 15 laporan investasi ilegal, 101 laporan pinjaman online ilegal, dan 2 laporan gadai ilegal. Selain itu, terdapat 1.701 laporan pengaduan masyarakat Maluku ke IASC.
OJK mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan tidak wajar dan selalu memastikan legalitas serta kewajaran produk atau layanan keuangan sebelum melakukan transaksi.
OJK: Pertumbuhan Harus Sampai ke Masyarakat
Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Billady menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku yang berada di atas pertumbuhan nasional harus dijaga bersama.
Menurutnya, sektor jasa keuangan harus hadir bukan hanya di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga semakin dekat dengan masyarakat di negeri/desa, wilayah pesisir, daerah 3T, serta kelompok UMKM, nelayan, petani, pelajar dan masyarakat lainnya.
“Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan perluasan akses keuangan, peningkatan literasi, dan penguatan pelindungan konsumen,” tegasnya.
OJK Maluku akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, TPAKD, dunia pendidikan, pelaku usaha, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, berintegritas, dan berkelanjutan.
Dengan ekonomi Maluku tumbuh 5,31 persen, kredit menembus Rp20,79 triliun, investor pasar modal melonjak hampir 44 persen, QRIS mencapai 117 ribu lebih merchant, serta ribuan agen Laku Pandai tersebar hingga berbagai wilayah, tantangan berikutnya bukan sekadar menjaga pertumbuhan, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat paling jauh dari pusat ekonomi.
Itulah ujian sesungguhnya bagi inklusi keuangan Maluku: bukan hanya semakin banyak yang memiliki akses, tetapi semakin banyak masyarakat yang mampu menggunakan akses tersebut untuk tumbuh, produktif, aman, dan sejahtera.(CM)
