MALUKUEXPRESS.COM, MAKASSAR, 21 September 2026 – Jasa Raharja mendorong penguatan data kendaraan, peningkatan kualitas pelayanan, serta edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor (PKB) di Sulawesi Selatan.
Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Samsat dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak se-Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Mercure Makassar, Jumat (18/9/2026).
Direktur Operasional Jasa Raharja, Ariyandi, mengatakan optimalisasi pemungutan PKB membutuhkan sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem Samsat. Menurutnya, penguatan data, kemudahan akses layanan, serta peningkatan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan.
“Tentunya, membangun pelayanan yang mudah, transparan, dan dipercaya masyarakat adalah salah satu upaya kita bersama untuk mengoptimalkan pendapatan,” ujar Ariyandi.
Ia menambahkan, Jasa Raharja siap memperkuat kolaborasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kepolisian melalui validasi data kendaraan, penguatan kanal pelayanan, serta edukasi kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus menghadirkan layanan Samsat yang semakin mudah dan dapat diakses masyarakat.
Menurut Ariyandi, kepatuhan membayar PKB tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administrasi, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan pembangunan daerah dan perlindungan masyarakat melalui Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
“Ketika masyarakat memenuhi kewajibannya, manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan daerah dan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Pemprov Sulsel, Irwan, menyampaikan bahwa penerapan kebijakan opsen dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pembangunan dan penerimaan daerah. Melalui kebijakan tersebut, bagian dari penerimaan PKB dapat masuk langsung ke kas pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan potensi kendaraan di masing-masing wilayah.
Irwan juga mengusulkan kajian mengenai penyesuaian tarif PKB berdasarkan wilayah. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mendorong masyarakat membeli dan mendaftarkan kendaraan di daerah asal sehingga potensi kendaraan dan penerimaan pajak tidak terkonsentrasi di Kota Makassar.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, menekankan pentingnya integrasi data dan inovasi pelayanan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan opsen pajak di Sulawesi Selatan.
“Optimalisasi pemungutan pajak dan opsen pajak ini menuntut integrasi data yang solid serta inovasi layanan yang langsung menyentuh masyarakat di berbagai kabupaten/kota,” ujarnya.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, turut menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk mengoptimalkan implementasi opsen. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Divisi Asuransi Jasa Raharja Akhdiyat Setya Purnama, Kepala Divisi Pelayanan Jasa Raharja Dody Apriansyah, Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Selatan Arny I. Tenriajeng, Kepala Bapenda Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel Kompol Kasman, serta para Kepala UPT Samsat dan Bapenda kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.(CM)
