Ambon, MX. DPD KNPI Kota Ambon Bersama OKP-BEM Sekota Ambon mengelar Diskusi Public Dalam Rangka HUT 46 KNPI bertempat di Apong Resto Wayame. (31/7). Dengan tema : “Jong Ambon Menggugat JOKOWI ?“. Kegiatan ini dihadiri terbatas oleh Pimpinan OKP – BEM Se-Kota Ambon, yang dimulai Pkl 09.00 WIT sampai Pkl 12.00 WIT, yang ditutup dengan agenda Makan Siang bersama. Tampak hadir, Bapak Dr Ir Akbar Tanjung, sebagai Narasumber Utama, berlatar belakang sebagai Tim Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf Amin serta Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, yang juga Partai Politik Koalisi Pengusung Bpk Ir Joko Widodo sebagai Presiden Terpilih Periode 2019 – 2024 mendatang, juga Drs H Ismail Kharie – Ketua DPRD Kab Kep Sula serta M. Tahir Wailissa – Ketua Umum BADKO HMI Maluku – Maluku Utara.
Tampil sebagai pembicara pertama, Dr. Ir Akbar Tanjung menyampaikan Selamat Hari Ulang Tahun KNPI ke – 46 (23 Juli 1973), dan beliau sempat bernostalgia cikal bakal terbentuknya KNPI. Dimana pada saat itu beliau sebagai Ketua Umum PB HMI (1971-1974), bersama Soerjadi sebagai Ketua Umum DPP GMNI, Chris Siner Key Timu sebagai Ketua Umum PP PMKRI, serta Binsar Sianipar sebagai Ketua Umum PP GMKI, Abduh Paddare sebagai Ketua Umum PB PMII membentuk Kelompok Cipayung. Kelompok Cipayung inilah yang bermetamorfosis sebagai Pendiri KNPI, yang awalnya adalah orang-orang binaan kader Golkar. Dalam kesempatan ini beliau menyampaikan dukungannya dan memberikan apresiasi yang positif terhadap pelaksanaan kegiatan ini, karena beliau senantiasa rindu dengan adik-adik aktifis mahasiswa, khususnya OKP Cipayung Plus. Untuk itulah beliau mendirikan Akbar Tandjung Institute, sebagai sekolah kepemimpinan bagi para Pimpinan Organisasi Kepemudaan maupun kemahasiswaan yang ada. Sedangkan perlu tidaknya Otonomi Khusus Provinsi Kepulauan, beliau mendukung hal ini, dan berjanji akan membantu mengkomunikasikannya langsung kepada Bapak Presiden RI, Ir Joko Widodo maupun Partai Koalisi Pemerintah nanti dalam kesempatan di Jakarta, maupun point-point Petisi Jong Ambon Voor Indonesia yang disampaikan nantinya, dimana diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPD KNPI Kota Ambon, Ahmad Ilham Sipahutar., ST., M.Si didampingi bersama oleh Ketua Umum BADKO HMI Malmalut, M. Tahir Wailissa; Sekretaris Umum DPM Unpatti, Sri Rizky Keia; Ketua PC PMII Cabang Ambon, Saiful Renuat; Ketua PMKRI Cabang Ambon, Urbanus Metintomwat; Pjs Ketua GMKI Cabang Ambon, Kristofel Tromlakor; Ketua GMNI Cabang Ambon, Suzahri Somar; Ketua KAMMI Cabang Ambon, Firdaus Mony; GP Ansor Kota Ambon, Zulkifli Lestaluhu; Ketua KMHDI Kota Ambon, Pujo Wismono; Sekretaris PD GPII Kota Ambon, Fahmi Mewar; Ketua GAMKI Cabang Ambon, Baretha Meizar Titioka; Ketua PD PII Kota Ambon, Zafik Pellu; Sekretaris DPD BKPRMI Kota Ambon, Junaim La Ondo; Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Ambon, Farham Suneth; Ketua Permahi Cabang Ambon, Meizar Saputra; Ketua PC IMM Kota Ambon, Tamsir Buton; Ketua Umum DEMA IAIN Ambon, Ikbal Kaplale; Presma BEM Unidar Ambon, Hamjah Loilatu; Ketua DPMF Hukum Unpatti, Valentino Soplantila; Sekretaris SEMA Fakultas Kesehatan UKIM Ambon, Meddy Lesnussa; DPD AMPI Kota Ambon, La Ode Haerudin; DPC Granat Kota Ambon, Abdul Gani Notanubun., SH;.
Sementara itu, Pembicara Kedua, Bpk Drs H Ismail Kharie, Ketua DPRD Kab Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa perjuangan ini harus dilakukan secara bersama dan massif, serta harus terus dibina komunikasi semua elemen antara stakeholder terkait Kaukus Provinsi Kepulauan yang ada. Maluku Utara sebagai Provinsi yang dahulunya bergabung di Provinsi Maluku sebelum pemekaran Tahun 1999, mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda. Hal ini harus terus diperjuangkan dan harus didengar Pemerintah Pusat, khususnya Bpk Presiden Jokowi, yang kembali terpilih untuk kedua kalinya, karena DAU & DAK kita akan dihitung berdasarkan luas lautan bukan hanya daratan, sehingga akan banyak yang bisa dikerjakan dengan tambahan dana segar itu nantinya.
Sedangkan Pembicara terakhir, M. Tahir Wailissa, Ketua Umum BADKO HMI Maluku – Maluku Utara menyampaikan bahwa BADKO HMI juga sudah melakukan kajian – kajian terhadap hal ini, dan lagi menyiapkan beberapa agenda program terkait menggolkan RUU Daerah Kepulauan saat ini untuk menjadi UU. Dalam waktu dekat BADKO HMI akan mencoba melakukan penjajakan pertemuan BADKO HMI Provinsi Kepulauan, yang akan mencoba merumuskan irama perjuangan bersama dan berharap teman – teman OKP – BEM juga dapat melakukan hal ini, sehingga sosialisasi dan ruh perjuangan ini yang sudah hampir 20 Tahun ini dari sejak dideklarasikan, dapat segera terwujud dan tentunya bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat yang ada.
Sedangkan Ketua DPD KNPI Kota Ambon sebagai inisiator kegiatan ini berharap Forum “ Jong Ambon Menggugat JOKOWI ? “ ini adalah persembahan dan bagian kewajiban perjuangan kami, semoga bisa menjadi trigger yang positif bagi Pemerintah Daerah dibawah nakhoda baru Bapak Irjen Pol (Purn) H Murad Ismail, 45 Anggota DPRD Maluku, 8 DPR-DPD RI asal Maluku, maupun stakeholder Kab/ Kota di Maluku dan Provinsi Kepulauan lainnya, Pemerintah Pusat, untuk dapat menyatukan langkah perjuangan bersama dan mempertimbangkannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, terkhusus yang berada di Provinsi Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Nusa Tengara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Utara serta Riau Kepulauan.
Melihat karakteristik wilayah Maluku yang merupakan kepulauan terdiri dari pulau-pulau kecil dengan lautan (92,4 persen) dari luas daratan 7,6 persen menjadi dasar pelaksanaan pembangunan. Kedelapan Provinsi tersebut adalah Maluku dengan luas lautan mencapai 92,96 persen, Maluku Utara (90,80 persen), Sulawesi Utara (78,90 persen), Nusa Tenggara Barat (85 persen), Kepulauan Riau (96 persen), Bangka Belitung (75,80 persen), Nusa Tenggara Timur (88 persen), dan Sulawesi Tenggara (11.000.000 ha). Perlu juga diketahui, daerah ini juga penyumbang pendapatan terbesar untuk negara melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA). Seperti di Maluku ada Blok Migas Terbesar Massela selain potensi lainnya; Maluku Utara ada Nusa Halmahera Mineral (KK), Weda Bay Nikel dan Antam; Sulawesi Utara ada Newmont Minahasa; Nusa Tenggara (barat dan timur) ada Newmont Nusa Tenggara; Sulawesi Tenggara ada aspal, marmer Kepulauan Riau ada Migas; dan Bangka Belitung ada Migas, “tambahnya.
Untuk itu, Ahmad Ilham Sipahutar, yang juga mantan Ketua Umum HMI Cab Ambon (2008-2009) ini menyampaikan bahwa Maluku juga sebagai deklarator NKRI, dimana pada Kongres Pemuda I tahun 1926, Kongres Pemuda II tahun 1928, yang dipimpin oleh pemuda Soegondo Djojopoespito dari PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia), menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Jong Ambon, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Betawi, Jong Islamieten Bond, dan organisasi pemuda lainnya.
Maka ijinkan kami, DPD KNPI Kota Ambon bersama elemen Pemuda Kota Ambon (Jong Ambon) menyampaikan sikap bersama kami, yaitu : 1. Mendesak Bapak Presiden RI Joko Widodo, sebagai Upu Kalatia Kenalean Dantul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku (Gelar Adat Kehormatan Majelis Latupati Se-Maluku) yang terpilih untuk Periode ke-2 nya kembali, dimana Provinsi Maluku juga termasuk yang ikut memenangkan beliau (60,48%), untuk segera mendorong Pemerintah dan Partai Koalisi yang ada, untuk segera melakukan Pengesahan RUU Daerah Kepulauan yang sudah berumur 19 Tahun (Sejak awal dideklarasikan Kaukus Provinsi Kepulauan di Tahun 2005), dimana sudah masuk Proglegnas sejak 2018 yang lalu. Hal ini sebagai salah wujud komitmen terhadap pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran RUU ini sangat penting untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional dan percepatan pembangunan di daerah kepulauan, khususnya Maluku kedepan. 2. Meminta Bapak Presiden RI Joko Widodo, sebagai Upu Kalatia Kenalean Dantul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku (Gelar Adat Kehormatan Majelis Latupati Se-Maluku) untuk mempertimbangkan Putra – Putri terbaik Maluku, mengingat Potensi 25 Blok Migas Maluku (termasuk Blok Masela), sudah selayaknya diberikan penghargaan dan apresiasi, baik di jabatan Kementerian, Dirjen, TNI/ Polri, BUMN maupun Duta Besar, sebagai representasi daerah ini, dan berharap kepada merekalah dititipkan kepentingan Maluku secara nasional nantinya. Adapun beberapa nama yang kami usulkan untuk menjadi pertimbangan Bapak, diantaranya adalah : Politisi : Letnan Jenderal TNI Mar (Purn.) Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si, Dr. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si, Komarudin Watubun, SH, MH., Dr. Michael Wattimena SE., MM, Hj. Melani Leimena Suharli, Max Sopacua, SE, M.Sc, Drs. Djauhari Oratmangun, Brigjen TNI Karel Albert Ralahalu, Ir Said Assagaff, Richard Louhenapessy, SH, Dr Zeth Sahuburua., SH, MH, Drs Fredi Latumahina. Pengusaha : Bahlil Lahadalia, Dr Ir William Sabandar. Akademisi : Prof Dr Mohammad Attamimi, Dr Ruslan Tawari., S.Pi., M.Si, Prof Dr Josep Luhukay, Prof Dr Paul Tahalele, Dr Ir Victor Nikijuluw, Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum, Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiariej SH M.Hum, Prof. Dr. Ir. Alex SW Retraubun, M.Sc, Prof. Dr. Salmon Eliazer Marthen Nirahua, S.H., M.Hum. Aktifis : Wahab Talaohu, Zahruddin Daud Latuconsina., MPA, Boy Latuconsina, Subhan Pattimahu., M.Si, Profesional: Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Hambra Samal, Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si, Reza Valdo Maspaitella, Ferry Latuhihin, Ph.D, Hendrik Lewerissa., SH., LLM, Laksda TNI (Purn) Ishak Latuconsina, Ir. Anderias Rentanubun, M A S Latuconsina., ST., MT. 3. Mengharapkan Bapak Presiden RI Joko Widodo, sebagai Upu Kalatia Kenalean Dantul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku (Gelar Adat Kehormatan Majelis Latupati Se-Maluku) untuk dapat memperjelas status Lumbung Ikan Nasional Maluku, yang sudah dicanangkan Bapak Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2010 yang lalu, dimana potensi perikanan Maluku lebih dari 1,64 Juta Ton Per tahunnya. Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Maluku, khususnya untuk keluar dari predikat rangking 3 termiskin di Indonesia (BPS 2018), guna pengembangan industri pengolahan hasil perikanan yang massif, selain ekonomi daerah tentunya ketersediaan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar kedepannya. 4. Mendorong Bapak Presiden RI Joko Widodo, sebagai Upu Kalatia Kenalean Dantul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku (Gelar Adat Kehormatan Majelis Latupati Se-Maluku) untuk dapat segera mereaslisasikan 13 DOB di Maluku yang ditetapkan dalam grand design pemekaran adalah Kepulauan Kei Besar, Kepulauan Terselatan, Gorom-Wakate, Aru Perbatasan, Tanimbar Utara, Seram Utara Raya, Jazirah Leihitu, Talabatai, Buru Kayeli, Bula, Kepulauan Huamual, Lease dan Kawasan Khusus Kepulauan Banda. Hidup Maluku !!!! Jaya Indonesia !!!! Hidup Pemuda Indonesia… MERDEKA… !!!! To. KAMI JONG AMBON VOOR INDONESIA. (**)
