Malukuexpress.com, Wilayah Perbatasan merupakan daerah yang perlu mendapat perhatian lebih. Untuk menyukseskan Visi Misi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, lewat Kementerian PUPR, maka Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku memprioritaskan penanganan infrastruktur jalan di daerah perbatasan negara.
Demikian penjelasan Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Maluku, Toce Leuwol, ST.MT, Jumat (22/4) di ruang kerjanya di Wailela Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.
Lanjutnya, wilayah perbatasan negara di Provinsi Maluku terdiri dari banyak pulau yang tersebar pada Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Khusus untuk Kabupaten Maluku Barat Daya. Pihak BPJN Maluku akan melakukan peningkatan jalan di Pulau Babar dan Pulau Marsela.
Jebolan UKI Paulus Makassar ini menjelaskan, ditahun 2022 ini ada pekerjaan di Pulau Babar ada 3 paket pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (multi years), yaitu peningkatan ruas jalan Pulau Babar 1 dan peningkatan ruas jalan Pulau Babar 2, serta Pembangunan Jembatan Loke Imroing Cs, yang mana pada pekerjaan Pembangunan Jembatan tersebut ada terdapat 18 jembatan yang dikerjakan.
Selain itu, ada geliat pekerjaan peningkatan ruas jalan Pulau Babar 1, menurut Leuwol pekerjaan hotmix dengan jarak 27.67 Km dari Tepa sampai Emplawas dengan alokasi dana sesuai kontrak sebesar 184 Miliar, Sedangkan peningkatan ruas Jalan Pulau Babar 2 berjarak 21.83 Km, dari Emplawas ke Letwurung dengan alokasi dana sebesar 94 Miliar.
Selain di Pulau Babar, menurut Leuwol, ada pula satu paket pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Marsela, karena merupakan Pulau terluar, dengan alokasi dana sesuai kontrak sebesar 72 Miliar.
“Penanganan jalan trans pulau terluar merupakan major project yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,” Ujarnya.
Dijelaskan pula, untuk paket peningkatan jalan Pulau Babar 1 dimulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sedangkan untuk paket peningkatan jalan Pulau Babar 2 dikerjakan mulai tahun ini dan selesai di tahun 2023.
Untuk saat ini, paket peningkatan jalan Pulau Babar 1, Pulau Babar 2, Pembangunan Jembatan Loke Imroing Cs, dan peningkatan jalan Pulau Marsela sudah dilakukan penandatanganan kontrak.
Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan jalan juga terdapat di pulau-pulau perbatasan negara yakni Pulau Leti ada peningkatan jalan sepanjang 8.5 Km, Pulau Liran sepanjang 7.70 Km dan juga ada pekerjaan infrastruktur jalan di Pulau Kisar dan Wetar yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.
Terkait dengan kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pekerjaan dilapangan, menurut Leuwol adalah faktor cuaca/iklim. Ada juga faktor non teknis dengan masyarakat di sekitar, sehingga perlu sinergitas antara kami dalam hal ini BPJN Maluku dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat setempat.
Tambahnya, khusus Maluku Barat Daya ini, mempunyai beragam potensi seperti sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan budaya. Untuk itu pembangunan di perbatasan harus menjadi prioritas agar tak tertinggal dari negara tetangga. “Sehingga orang perbatasan menjadi bangga dengan Indonesia.
Harapan kedepan, dengan tertanganinya program jalan nasional ini, masyarakat bisa merasakan manfaatnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Otomatis semua kebutuhan baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder juga fasilitas infrastruktur yang memadai dapat dinikmati oleh masyarakat yang mendiami pulau-pulau di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. karena akses untuk jalan yang menghubungkan antar desa, kecamatan dan antar pulau di wilayah perbatasan negara sudah lancar, “menutup pembicaraannya. (*)
