Malukuexpress.com Terkait pengawasan yang dilakukan Komisi I DPRD Maluku pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) DPRD temui beberapa masalah di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Maluku Alinudin Kolaletna kepada awak media di lobi kantor DPRD Maluku Karang Panjang Ambon pada Senin 14/6/2021.
Menurut Alimudia Ada dua hal yang disoroti oleh Komisi I DPRD Provinsi Maluku pada saat melakukang pengawasan di Kabupaten KKT saat mengunjunggi SMA dan SMK yang berada di Labupaten KKT untuk memgabil sebagai sampel pada sekolah untuk mengecek soal akses layanan internet sekolah.
Dikatakan Alimudin pada tahun kemarin di Kabupaten KKT ada 20 sekolah yang mendapatkan bantuan dqri Pemerintah berupa akses layanan internet sekolah, dan kami mengecek pada dua sekolah tersebut apakah setelah terpasang dia bisa berfungsi atau tidak untuk melayani kebutuhan internet di sekolah, Dan ternyata aktif dan sudah dimanfaatkan oleh sekolah.
Disamping itu pada saat ujian sekolah hanya perlu penambahan daya atau kuota karena memang penggunaan insentitas cukup tinggi pada saat ujian ujian sekolah.
Kemudian yang kedua kata Alimudin Komisi I juga konsen terkait hutang piutang pihak ketiga yang beberapa tahun ini belum terbayarkan oleh Pemerintah KKT dimana ada satu kasus yang Komisi sempat bicarakan dengan Pemerintah KKT dan Bupatinya, dan memang ada utang piutang pihak ke tiga yang memang sudah ada perintah pembanyaran oleh pengadilan Negri Saumlaki karena kasusnya sudah di proses di pengadilan.
Lanjut Kolaletna Komisi juga mengingatkan Pemerintah KKT, dan mereka juga punya niat baik untuk melunasi utang pihak ketiga itu , hanya karena prosesnya juga belum ada perkembangan atau, sehingga komisi I meminta kepada pemerintah KKT untuk harus secepatnya melunasi Hutang tersebut.
Hutang yang belum di bayar itu adalah Pembangunan Bandara Saumlaki , dan juga Pasar di KKT, “Tutup Alimudin. (**)
