Malukuexpress.com, 20 Agustus 2025 | Saat bara api masih tersisa di puing-puing rumah warga Hunuth, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon akhirnya angkat bicara: “Warga Hunuth sudah terlalu sering jadi korban.”
Konflik pelajar SMK yang seharusnya bisa ditangani dalam ruang pendidikan, malah berubah menjadi konflik komunal yang menghanguskan rumah, mengusir warga, dan menciptakan trauma kolektif.
Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, dalam pernyataan kerasnya menyebut insiden ini bukan hanya soal tawuran pelajar, tapi pola kekerasan berulang yang dibiarkan tumbuh di celah kosong negara.
Dari Sekolah ke Desa: Api yang Menyambar Tak Terkendali
Semua bermula dari penikaman tragis siswa Alan Pelu di SMK Negeri 3 Wahiru. Tapi hanya dalam hitungan jam, rumor bercampur amarah menjalar ke kampung hunuth, desa yang tidak tahu-menahu soal tawuran itu, justru jadi sasaran pembalasan.
739 jiwa, termasuk anak-anak dan lansia, kini kehilangan tempat tinggal. Sebanyak 30 rumah hancur—17 terbakar, 13 rusak parah. Mereka mengungsi ke Lateri, Nania, Poka, Halong. Rumah hancur bisa dibangun kembali. Tapi bagaimana dengan rasa aman?
DPRD Geram: “Hentikan Impunitas!”
Morits tak menahan amarahnya. Ia menyebut kasus ini sebagai bentuk kegagalan struktural, bukan sekadar insiden acak.
> “Kami menuntut penegakan hukum tanpa pilih kasih. Jika pelaku penikaman sudah ditangkap, maka para pembakar rumah juga harus dicari. Jangan biarkan warga sipil terus menjadi korban atas nama solidaritas buta,” tegasnya.
DPRD juga menyinggung bahwa ini bukan kali pertama Hunuth terbakar karena konflik dari luar. Yang menjadi pertanyaan publik : mengapa selalu Hunuth? Mengapa tak ada langkah pencegahan?
Janji Dibangun Kembali, Tapi Trauma Tak Bisa Diperbaiki.
Wali Kota Ambon disebut siap membangun kembali rumah warga. DPRD mengaku akan mengawal penganggarannya. Namun, banyak warga skeptis. Mereka lebih butuh jaminan perlindungan dan keberpihakan nyata, bukan janji-janji proyek pemulihan yang sering mandek di meja birokrasi.
Isu Pendidikan atau Politik Demografi
Salah satu pemicu yang ikut digarisbawahi adalah arus masuk pelajar dari luar Ambon ke SMK Negeri 3, terutama dari wilayah Maluku Tengah. DPRD menilai ini harus dikaji ulang.
> “Ketika konflik pelajar bisa menyulut konflik antar daerah, artinya sistem pendidikan kita tidak punya pagar sosial yang cukup kuat. Ini bukan sekadar soal sekolah, ini soal ketegangan identitas,” kata Morits.
Ada usulan mengembalikan siswa luar daerah ke wilayah asal. Isu ini tentu kontroversial, karena menyentuh ruang rawan antara integrasi dan segregasi sosial.
Seruan Damai yang Sering Terlambat
DPRD mengajak semua pihak menahan diri. Tapi warga bertanya: mengapa seruan damai selalu datang setelah korban berjatuhan? Setelah rumah terbakar, trauma melekat, dan luka sosial membelah komunitas?
Catatan Kritis: Negara Jangan Cuma Hadir Saat Kamera Menyala
Kekerasan komunal yang berulang di Ambon bukan hanya persoalan emosional warga. Ini adalah hasil dari ketidaktegasan negara, minimnya edukasi damai di sekolah, dan absennya perlindungan terhadap komunitas rentan.
> Hunuth sedang bicara. Mereka tidak lagi minta dibela. Mereka menuntut: jangan diam jika kelak api kembali membakar. (Cc)
