MALUKUEXPRESS.COM, Ambon, 20 Agustus 2025 – Warga Desa Hunuth, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, menuntut penempatan pos keamanan permanen di wilayah mereka setelah kembali menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok massa dari Jazirah Leihitu. Insiden tersebut diduga imbas dari tawuran antar pelajar yang sebelumnya terjadi di SMK Negeri 3 Ambon.
Penyerangan yang terjadi secara tiba-tiba ini menyebabkan sejumlah rumah warga dan kantor desa hangus terbakar. Ironisnya, warga Hunuth mengaku tidak terlibat sama sekali dalam peristiwa tawuran pelajar yang menewaskan satu siswa tersebut.
Dalam kunjungan lapangan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath ke lokasi kejadian pada Rabu (20/8), seorang ibu rumah tangga menyuarakan keresahan masyarakat. Ia menceritakan bagaimana dirinya dan para ibu lainnya harus menyelamatkan anak-anak mereka ke hutan saat kerusuhan terjadi.
“Kami tidak tahu-menahu soal apa yang terjadi di kota, tapi kami selalu jadi korban. Kami hanya ingin hidup tenang. Kalau begini terus, bagaimana kami bisa maju?” ungkapnya di hadapan para pejabat.
Pernyataan tersebut mendapat respons emosional dari warga lainnya yang turut hadir, yang kompak meminta pemerintah segera membangun pos keamanan di wilayah Hunuth guna mencegah kejadian serupa terulang.
Desakan Proses Hukum Tegas
Selain tuntutan keamanan, Pelaksana Harian Ketua Masyarakat Asta Cita Indonesia (MACI) Maluku, Muhammad Hidayat, juga mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran.
“Perilaku main hakim sendiri seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kita tidak bisa terus membiarkan masyarakat yang tidak bersalah menjadi korban hanya karena emosi sesaat,” tegas Hidayat.
Ia menegaskan bahwa baik pelaku tawuran maupun mereka yang melakukan pembakaran harus ditindak secara hukum agar memberi efek jera dan menjadi pembelajaran sosial.
“Biarkan aparat yang bekerja. Jangan jadikan informasi yang belum jelas sebagai dasar untuk menyerang. Kita butuh penegakan hukum, bukan pembalasan emosional,” tambahnya.
Warga Hunuth berharap pemerintah daerah dan aparat keamanan dapat segera menanggapi tuntutan mereka, terutama menjelang masuknya musim hujan yang sering menjadi pemicu meningkatnya ketegangan sosial. (CM)
