MALUKUEXPRESS.COM, Ambon – Perubahan iklim menjadi isu global yang menuntut langkah konkret dari berbagai pihak. Real Sukmana Faesal Umar, S.Hut.,MAPA Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional memaparkan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan perubahan iklim melalui pengelolaan teknologi, pendanaan, dan peningkatan kapasitas.
Hal ini di sampaikankepada media usai mengikuti acara Bimtek SRN PPI sumber daya untuk implementasi REDD+ Di sub Maluku dalam rangka mendulang Follu net sink 20230,di hotel Santika Premiere. Rabu (4/12/2024)
Rukmana menjelaskan bahwa kebutuhan sumber daya perubahan iklim mencakup tiga aspek utama: teknologi, pendanaan, dan peningkatan kapasitas. Harapannya, para pemangku kepentingan (stakeholder) dapat mengidentifikasi kebutuhan serta kesenjangan yang ada, sehingga tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat tercapai.
Strategi Mengatasi Kesenjangan Sumber Daya
Menurut Sukmana, langkah-langkah strategis dilakukan dengan menggali masukan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun sektor swasta dan mitra lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas, analisis, serta pendanaan mitigasi perubahan iklim.
“Kami mendorong stakeholder untuk memperkuat kelembagaan dan mencatat program-program mereka di Sistem Registri Nasional (SRN). Hal ini penting agar kesenjangan kebutuhan sumber daya dapat terpantau dengan baik. Kami juga sedang merancang platform non-market project untuk memastikan tidak ada perpindahan kredit karbon dari pelaksana aksi ke penyedia sumber daya,” ujar Sukmana.
Fokus pada Mitigasi dan Adaptasi
Langkah konkret dalam mitigasi perubahan iklim difokuskan pada penurunan emisi di sektor kehutanan. Strategi seperti pencegahan deforestasi, manajemen lahan gambut, peningkatan konservasi, dan perhutanan sosial diterapkan guna mencapai netralitas emisi (net zero emission) pada 2030. Strategi ini disebut Folu Meksing, yang menargetkan sektor kehutanan menjadi impas dalam hal penurunan emisi.
Di sisi lain, Maluku menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kebakaran hutan. Kebakaran tidak hanya dipicu oleh aktivitas manusia tetapi juga oleh perubahan iklim yang menyebabkan kemarau panjang.
“Kebakaran menghasilkan emisi CO2 yang mempengaruhi perubahan iklim, sekaligus menjadi dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Upaya kami di Maluku termasuk pembentukan masyarakat peduli api, patroli kebakaran, dan kampanye pencegahan kebakaran,” tambahnya.
Harapan untuk Maluku
Sebagai wilayah kepulauan dengan banyak pulau kecil, Maluku menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim, seperti abrasi, badai tropis, kemarau panjang, dan curah hujan yang tidak menentu. Oleh karena itu, pemerintah berharap masyarakat Maluku menjadi lebih sadar akan isu iklim, mampu beradaptasi, dan turut serta dalam penurunan emisi di berbagai sektor, termasuk kehutanan, pengelolaan limbah, dan sektor laut.
“Dengan kesadaran iklim yang meningkat, masyarakat Maluku dapat lebih siap menghadapi bencana iklim dan berperan aktif dalam mitigasi perubahan iklim. Maluku juga memiliki potensi besar di sektor laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” tutup Sukmana.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjadikan Maluku sebagai salah satu daerah percontohan dalam upaya mitigasi perubahan iklim yang inklusif dan berkelanjutan. (*
