Malukuexpress.Com – Ini merupakan kabar baik bagi ribuan Aparatur Sipil Negara ( ASN), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) Penuh Waktu maupun PPPK Paru Waktu. Pasalnya Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam waktu dekat akan membayar semua hak pegawai yang selama ini belum terbayarkan. Langkah ini dilakukan setelah adanya angin segar dari pemerintah pusat lewat kementrian keuangan yang akan membantu sejumlah pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi yang dianggap kesulitan membayar gaji pegawai setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan.
” Jadi dalam waktu dekat kita akan membayar seluruh hak- hak pegawai yang belum terbayarkan setelah adanya sinyal dari pemerintah pusat untuk membantu daerah- daerah yang mengalami kesulitan fiskal,” ujar Sekretaris Daerah ( Sekda) kabupaten Buru Selatan Prof Ali Awang kepada pers di ruang kerjanya Senin (10/8) kemarin
Ia menjelaskan, dari 490 daerah yang mengalami kesulitan fiskal untuk membayar hak- hak pegawai baik itu ASN, PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu , Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu dari ratusan kabupaten yang mendapatkan bantuan kucuran anggaran tambahan dari Pempus lewat Kementrian Keuangan. ” Dari bantuan yang akan diterima itu kami akan fokuskan untuk pembayaran hak- hal ASN, PPPK Penuh Waktu maupun PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Selain itu kata Sekda, dengan kucuran anggaran yang nantinya diberikan Kemenkeu, Pemkab Buru Selatan juga akan membayar kegiatan lain yakni Dana Desa , BPJS, dan lain-lain yang berhubungan dengan monatoris undang- undang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. “Kita juga akan bayar gaji 13, serta utang pihak ketiga yang sampai saat ini belum terbayarkan. Intinya dari bantuan itu kita akan tuntaskan semua persoalan yang selama ini menjadi beban pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ditanya berapa besar dana bantuan Pempus lewat Kemenkeu untuk membantu fiskal daerah, Sekda tidak merincikannya. ” Untuk jumlahnya saya belum bisa pastikan itu. Namun setelah kami hitung, dan menghitung jumlah ASN anggaran itu bisa digunakan untuk melunasi seluruh hak- hal pegawai,” sebutnya.
Bahkan lanjutnya dari semua kabupaten Kota di Maluku Buru Selatan memperoleh nilai yang lebih besar bantuan dari Kemenkeu. Ini bukan tanpa alasan. Karena kabupaten Buru Selatan untuk tenaga PPPK Paruh Waktu, jumlahnya lebih besar dari kabupaten/ kota lain di Maluku yakni 3376 orang. Selain itu biaya untuk gaji paruh waktu lebih tinggi dari kabupaten/ kota lain. ” Beban itulah yang membuat Bursel mendapatkan bantuan atau porsi anggaran tambahan lebih besar dari kabupaten /kota lain di Provinsi Maluku , ” tandasnya.
( M )
