Malukuexpress.com, Masohi – Maluku Tengah adalah wilayah dengan potensi besar, namun juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Karakteristik daerah kepulauan yang luas, ketimpangan pembangunan antarwilayah, persoalan kemiskinan, serta dinamika sosial yang kompleks menuntut kepemimpinan yang bukan hanya cepat dalam bertindak, tetapi juga tepat dalam mengambil arah kebijakan.
Dalam kerangka itulah visi besar “Membangun Maluku Tengah yang Berdaya Saing, Sejahtera, Rukun dan Damai” diterjemahkan melalui semangat Malteng Bangkit. Visi ini bukan sekadar slogan politik,melainkan komitmen perubahan- bahwa pembangunan harus hadir secara nyata di tengah masyarakat, memperkuat persatuan, serta membuka ruang harapan bagi generasi Maluku Tengah.
Sepanjang tahun 2025, visi tersebut mulai diwujudkan dalam kebijakan strategis, program prioritas, dan kerja nyata pemerintahan. Fokus pembangunan diarahkan pada pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi tata kelola pemerintahan, serta menjaga stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam satu tahun pertama ini, arah kebangkitan itu bukan hanya direncanakan ia mulai terlihat dan terasa. Fondasi telah diletakkan. Langkah telah dimulai. Dan Maluku Tengah sedang bergerak menuju kebangkitan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
1. Percepatan Penurunan Kemiskinan
(selaras dengan Program Prioritas: Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat)
Percepatan penurunan kemiskinan merupakan salah satu agenda strategis Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap proses pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
Melalui APBD Tahun 2025, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp168,76 miliar sebagai langkah konkret dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Kebijakan ini dijalankan melalui pendekatan pembangunan yang inklusif, dengan memastikan program-program pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Strategi pelaksanaan difokuskan pada tiga arah utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat, serta penanganan secara terarah pada wilayah kantong-kantong kemiskinan. Pelaksanaan program dilakukan melalui intervensi lintas sektor yang terintegrasi, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketahanan pangan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah tidak hanya menargetkan penurunan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga mendorong terciptanya kemandirian masyarakat serta memperkuat fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tengah.
2. Penurunan Signifikan Angka Kemiskinan
(Slaras dengan Program Prioritas: Pengendalian Harga dan Perlindungan Sosial)
Sebagai bagian dari komitmen penguatan perlindungan sosial dan pengendalian harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menetapkan kebijakan berbasis data yang terintegrasi untuk memastikan bantuan dan intervensi ekonomi tepat sasaran. Pendekatan ini difokuskan pada stabilisasi daya beli masyarakat serta perlindungan kelompok rentan dari tekanan ekonomi.
Dalam tahap implementasi, pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor melalui pengendalian inflasi daerah, optimalisasi bantuan sosial, serta intervensi langsung pada kelompok Desil 1 sebagai prioritas utama. Seluruh program dirancang menggunakan basis data terpadu agar efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat terukur.
Hasilnya menunjukkan capaian yang signifikan. Angka kemiskinan Kabupaten Maluku Tengah berhasil ditekan dari 17,67 persen pada tahun 2024 menjadi 16,71 persen pada tahun 2025. Jumlah penduduk miskin ekstrem (Desil 1) turut menurun dari 83.005 jiwa menjadi 78.326 jiwa, atau berkurang sebanyak 4.679 jiwa. Penurunan ini mencerminkan efektivitas kebijakan yang dijalankan secara konsisten dan terarah.
Lebih dari sekadar penurunan angka statistik, turunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi bukti bahwa intervensi pemerintah semakin tepat sasaran. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tengah.
3. Penguatan Tata Kelola melalui Pemutakhiran Data Sosial
(Selaras dengan Program Prioritas: Penguatan Reformasi Birokrasi)
Dalam rangka memperkuat reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melakukan penguatan tata kelola pembangunan melalui pemanfaatan data sosial yang akurat dan terintegrasi. Kebijakan ini menempatkan data sebagai fondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan daerah.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, pemerintah daerah menerapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyusunan program dan intervensi pembangunan.
Pemutakhiran data dilakukan secara berbasis nama dan alamat, sehingga proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih tepat sasaran, khususnya bagi 20.392 kepala keluarga miskin ekstrem yang menjadi prioritas penanganan.
Pemanfaatan data yang terintegrasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah tersebut mencerminkan komitmen kepemimpinan daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan manfaat yang nyata dan terukur.
4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Penurunan Pengangguran
(Selaras dengan Program Prioritas: Peningkatan UMKM dan Koperasi serta Pengembangan Potensi dan Komoditas Unggulan Daerah)
Dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menempatkan perluasan kesempatan kerja sebagai bagian penting dari agenda pembangunan ekonomi daerah.
Kebijakan ini diarahkan untuk membuka akses kerja yang lebih luas, mendorong produktivitas masyarakat, serta memperkuat sektor ekonomi rakyat sebagai penggerak pertumbuhan daerah.
Pada tahap implementasi, pemerintah daerah mendorong berbagai program strategis yang terintegrasi, antara lain melalui kerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam penempatan tenaga kerja, pelaksanaan job fair dan pelatihan berbasis kompetensi, pelaksanaan program padat karya pada sektor infrastruktur, pertanian, dan perumahan, serta penguatan pelaku UMKM melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan.
Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan penciptaan lapangan kerja berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja lokal.
Upaya tersebut menunjukkan hasil yang positif, tercermin dari kemampuan daerah dalam menjaga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada angka 6,93 persen, di tengah meningkatnya partisipasi angkatan kerja.
Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya mampu menahan laju pengangguran, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat.
Secara berkelanjutan, perluasan kesempatan kerja ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi keluarga, mendorong pertumbuhan UMKM, serta menciptakan struktur ekonomi daerah yang lebih tangguh dan inklusif di Kabupaten Maluku Tengah.
5. Peningkatan Kualitas SDM melalui Program Sekolah Rakyat
(Selaras dengan Program Prioritas: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan)
Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama pembangunan Kabupaten Maluku Tengah sebagai investasi jangka panjang dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Pemerintah daerah memandang bahwa penguatan sektor pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi penting dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.
Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, Bupati Maluku Tengah melakukan peletakan batu pertama Sekolah Rakyat Terintegrasi 73 Maluku Tengah di Kecamatan Amahai.
Program ini telah memasuki tahap rintisan dengan melibatkan 75 peserta didik, yang didukung oleh tenaga pendidik, tenaga pendukung, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari pendekatan pendidikan yang terpadu dan berorientasi pada kesejahteraan peserta didik.
Kehadiran program ini mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok rentan, sekaligus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun generasi Maluku Tengah yang unggul, sehat, dan memiliki daya saing.
Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan berkualitas, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
6. Penyediaan Hunian Layak melalui Program Tiga Juta Rumah
(Selaras dengan Program Prioritas: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Desa/Negeri)
Penyediaan hunian layak menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah di Kabupaten Maluku Tengah.
Pemerintah daerah memandang bahwa akses terhadap tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap Program Nasional Tiga Juta Rumah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan pendataan serta fasilitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah,
Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar dapat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan program pembangunan perumahan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran.
Pelaksanaan program ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan antar wilayah. Dalam jangka panjang, penyediaan hunian layak diharapkan mampu menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan kawasan yang lebih tertata dan berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tengah.
7. Dukungan Nyata untuk Pertanian: Bantuan Sarana Produksi 2025
(Selaras dengan Program Prioritas: Penguatan Ekonomi Masyarakat & Ketahanan Pangan)
Dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan menjaga ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian RI menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) di wilayah ini.
Paket bantuan 2025 ini mencakup berbagai kebutuhan pokok petani, mulai dari benih unggul hingga peralatan modern, antara lain: benih padi inbrida dan gogo untuk total 9.000 Ha, benih jagung untuk 3.000 Ha, combine harvester 5 unit, traktor roda empat 5 unit, traktor roda dua 30 unit, motor roda tiga 200 unit, cultivator 25 unit, pompa air 100 unit, irigasi tersier 10 paket, serta peralatan pengolahan hasil pertanian seperti RMU padi dan corn sheller.
Bantuan juga mencakup pestisida, herbisida, dan kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di tiga paket kecamatan TNS. Selain itu, untuk memperkuat komoditas unggulan, pada Senin, 29 Desember 2025, Pemda Maluku Tengah bersama Kementerian Pertanian menyalurkan 100.000 bibit kakao kepada para petani di Kecamatan Seram Utara Timur Seti.
Penyaluran berlangsung dengan semangat tinggi, dihadiri langsung oleh Bupati Maluku Tengah, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, jajaran OPD, Camat Seti beserta Forkopimcam, para Raja se-Kecamatan Seti, penyuluh pertanian, serta kelompok tani sebagai garda terdepan sektor pertanian.
Dengan dukungan bibit unggul dan sarana produksi lengkap ini, para petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas padi, jagung, dan kakao secara berkelanjutan. Dampaknya bukan hanya menambah pendapatan petani, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketika sektor pertanian dan kakao tumbuh kuat, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan perekonomian Kecamatan Seti hingga seluruh Maluku Tengah pun semakin bergairah.
Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di Maluku Tengah bukan sekadar program, tetapi komitmen nyata pemerintah untuk hadir di tengah rakyat, mendampingi petani, dan membangun masa depan yang lebih sejahtera.
*Malteng Bangkit sebagai Jalan Perubahan*
Satu tahun kepemimpinan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir dan Wakil Bupati Mario Lawalata menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu diukur dari seberapa cepat perubahan terlihat, tetapi dari seberapa kuat arah yang ditetapkan.
Capaian kinerja tahun 2025 menjadi bukti bahwa visi, misi, dan 13 Program Prioritas Malteng Bangkit tidak berhenti pada gagasan, melainkan diwujudkan dalam kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat: mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta menjaga kerukunan sebagai fondasi pembangunan.
Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Namun satu tahun pertama telah menjadi fase penting untuk membangun kepercayaan, menata sistem, dan memastikan pembangunan berjalan lebih terarah dan berkeadilan. (ME-08)
