MALUKUEXPRESS.COM, AMBON – Pemerintah Kota Ambon tidak tinggal diam! Dugaan penerbitan dan penggunaan Surat Keputusan (SK) yang tidak sah kini dibawa ke ranah hukum. Pemkot Ambon meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas persoalan ini demi menjaga kewibawaan pemerintahan dan melindungi keuangan negara/daerah.
12/11/2026
Setelah menyampaikan sikap resmi dalam konferensi pers pada Senin, 9 November 2026, Pemerintah Kota Ambon kini mengambil langkah konkret.
Melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Pemkot Ambon telah menyampaikan surat laporan pengaduan tertanggal 10 November 2026 kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Langkah ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keabsahan dokumen yang mengatasnamakan pemerintah, kewenangan pejabat yang menerbitkannya, serta potensi dampak terhadap keuangan negara/daerah.
Ada tiga persoalan serius yang menjadi pokok pengaduan:
1. DUGAAN PENERBITAN SK TIDAK SAH
Keaslian dokumen, dasar kewenangan penerbitan, prosedur administrasi, hingga pihak-pihak yang terlibat perlu diperiksa secara menyeluruh. Tidak boleh ada dokumen yang mengatasnamakan pemerintah tanpa dasar hukum dan kewenangan yang jelas.
2. DUGAAN POTENSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
Apabila penerbitan maupun penggunaan SK tersebut menimbulkan konsekuensi keuangan, maka hal itu harus ditelusuri. Besaran dan keberadaan kerugian harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh pihak berwenang.
3. STATUS PIHAK YANG DIADUKAN MENJADI BAGIAN PENTING PEMERIKSAAN
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pengaduan, pihak yang diadukan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Status dan kapasitas pihak tersebut perlu menjadi bagian dari pemeriksaan, termasuk bagaimana kewenangan penerbitan SK dimaksud dapat terjadi.
PEMKOT AMBON MENUNGGU LANGKAH TEGAS KEPOLISIAN
Saat ini, Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan.
Perlu ditegaskan, tahapan yang telah dilakukan adalah penyampaian surat laporan pengaduan. Sementara penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses dan pemenuhan persyaratan di kepolisian.
Pemerintah Kota Ambon menghormati independensi aparat penegak hukum dan berharap seluruh materi pengaduan dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan objektif.
JANGAN BIARKAN KEABSAHAN DOKUMEN PEMERINTAH MENJADI TANDA TANYA!
Bagi Pemkot Ambon, persoalan ini bukan hanya menyangkut selembar surat keputusan. Ini menyangkut kepastian hukum, kewibawaan pemerintahan, perlindungan keuangan daerah, dan kepercayaan masyarakat.
Jika terdapat dugaan penyimpangan, maka harus diperiksa. Jika ditemukan pelanggaran, harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal dari pemeriksaan, tetapi tidak boleh pula ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum proses hukum membuktikannya.
Sebagaimana prinsip praduga tak bersalah dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang harus diperlakukan sesuai hukum.
Pemkot Ambon mengajak seluruh elemen masyarakat dan insan pers untuk mengawal persoalan ini secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
SEBAB DOKUMEN PEMERINTAH BUKAN SEKADAR KERTAS. DI DALAMNYA ADA KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB, UANG RAKYAT, DAN KEPERCAYAAN PUBLIK!
Perkembangan selanjutnya akan disampaikan secara terbuka berdasarkan informasi yang telah terverifikasi.
Narasumber: Hendrik Toisuta
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon
(CM)
