MALUKUEXPRESS.COM, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Ambon, Bapak Hasan Tuahuns, S.Pd., M.Pd. memberikan penjelasan mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di sekolahnya, serta tanggapannya terkait Program Makan Siang Gratis yang dijanjikan oleh Presiden dan Cawapres terpilih 2024.
Dirinya yang diwawancarai media ini diruang kerjanya. Kamis (26/9) mengungkapkan bahwa, SMP Negeri 7 Ambon telah menerapkan Kurikulum Merdeka selama dua tahun terakhir, khususnya untuk kelas VII dan VIII. Sementara itu, kelas IX masih mengikuti Kurikulum 2013.
“Dalam kurikulum merdeka, kami mengembangkan kegiatan Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) untuk membentuk karakter siswa,” jelasnya.
Hasan juga menyebut bahwa implementasi kurikulum tersebut berjalan lancar tanpa hambatan signifikan. Namun, ada perbedaan mendasar antara Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013, terutama dalam aspek evaluasi pembelajaran. “Evaluasi di Kurikulum Merdeka hanya terdiri dari penilaian formatif dan sumatif,” tambahnya.
Selain itu, Hasan memberikan gambaran lebih mendalam tentang kegiatan P5. Salah satu tema yang dikembangkan adalah “Suara Demokrasi”, di mana siswa belajar tentang proses pemilihan melalui kegiatan OSIS. “Ini seperti miniatur bagaimana cara memilih pemimpin di dunia nyata, mulai dari kampanye hingga pemilihan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan P5 tidak hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab dan gotong royong. “Tujuannya agar karakter positif ini terbawa hingga ke masyarakat,” tutupnya.
Dengan penerapan Kurikulum Merdeka dan pengembangan karakter siswa melalui kegiatan P5, SMP Negeri 7 Ambon terus berupaya menciptakan siswa yang berintegritas dan siap menghadapi tantangan masa depan, “terangnya.
Mengenai Program Makan Siang Gratis yang dijanjikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah di semua jenjang dan tambahan susu serta suplemen, Hasan menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi. “Kami belum menerima informasi lebih lanjut, namun beberapa waktu lalu ada pendataan jumlah siswa dari pihak tentara. Mungkin ini salah satu langkah menuju realisasi program tersebut,” tutupnya. (K)
