Malukuexpress.com, Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan Muhajir Bahta mengatakan, DPRD telah mengangarankan melalui Angaran Pendapatan Belanja Daerah APBD, angaran tersebut di berikan ke rumah sakit umum daerah RSUD dokter salim Alkatiri untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Bursel.
Bahkan anggaran penyedia rumah jabatan sekretaris daerah (Sekda) kami coret dan kami arahkan untuk di anggarkan ke RSUD, sebesar 1,3 Milyar tahun 2021 untuk pelayanan PerFormed pelayan kesehatan di RSUD karna yang paling mendasar adalah persoalan pendanaan, Kata ketua DPRD Buru Selatan Muhajir Bahta kepada wartawan di kantor DPRD, pada Selasa, 31/8/2021.
Tambah, Ketua DPD Partai Nasdem kab buru selatan itu mengatakan. Pihak RSUD Dirut Daud tidak mampu mampu melobi menghadirkan dan mendatangkan Dokter untuk melayani masyarakat, terbukti ada angaran tapi tidak ada dokter yang masuk, padahal seharusnya ada 4 (Empat) orang dokter yang masuk bertugas sesuai kebutuhan anggaran tapi hanya satu dokter yaitu dokter Bedah.
Lanjutnya, yang kedua ruang Apotik yang sudah ada tidak di fungsikan dengan baik, obat ternyata kami temukan bahwa RSUD hampir Lima ratus juta lebih kepada penyedia obat yaitu, PT Rajawali dan Kimia Farma dan perusahan obat lainya yang belum di bayarkan oleh pihak rumah sakit tahun 2020. Sebesar Rp. 500 Juta Lebih.
Fatalnya lagi pasien BPJS yang membeli obat di luar RSUD tidak di Klem oleh BPJS untuk mengantikan kepada masyarakat. Padahal pemerintah daerah sudah bayar ke BPJS yang mestinya masyarakat membeli obat di luar seharusnya pihak BPJS mengantikan uang obat yang di beli oleh masyarakat, ini sesuatu yang di pertontonkan oleh RSUD sehingga menurut kami DPRD perlu ada evaluasi yang baik, ini pelayan dasar menyangkut nyawa manusia apalagi dengan situasi pandemi Covid saat ini. Ungkap anggota DPRD dua periode itu.
Di Fase 100 kerja pemerintahan ibu Safitri dan Pa Gerson mestinya ini lebih sensitif lebih teliti sehingga jangan kita bicara hal-hal yang serimonial-serimonial saja sehingga kami DPRD tidak mau pemerintah daerah sebatas serimonial saja. Yang kami mau kreatifitas pemerintah daerah betul-betul berpihak kepada rakyat. Kata Bahta.
Anggaran Rp. 1,3 Milyar Tahun 2021 yang telah di realisasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Salim Alkatiri kota Namrole Kabupaten Buru Selatan perlu di pertanyakan terkait pengunaan angaran 1,3 Milyar oleh Direktur RSUD Dr Daud.
Pasalnya RSUD Namrole memiliki utang piutang di beberapa perusahan obat di antaranya, PT Rajawali dan Kimia Farma maupun Perusahaan lainya yang menjadi utang piutang pada tahun 2020 sebesar Rp. 500 juta lebih yang belum di bayarkan oleh pihak RSUD Dokter Salim Alkatiri yang di pimpin Dirut Dr. Daud.
Pada hari Senin, 30/8/2021 sejumlah pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Buru Selatan mendatanggi rumah sakit umum Daerah (RSUD) Dokter salim alkatiri sekitar pukul 2.00 Wit, kedatangan anggota DPRD ke RSUD di sambut langsung oleh Direktur rumah sakit umum daerah Dr. Daud dan beberapa staf lainya.
Anggota DPRD yang mendatanggi RSUD di antaranya, Ketua DPRD Muhajir Bahta, anggota DPRD Asriadi Tomia, Ridwan Nurdin, Sadam kadatua, Madoli Umasangaji, Yakobus, co batuwael. Kunjungan DPRD menyusul adanya pelayanan kesehatan yang tidak membaik di masyarakat, usai berbincang-bincang dengan Dirut dan staf mereka melihat beberapa fasilitas dan beberapa obat-obatan di RSUD. (**)
