MALUKUEXPRESS.COM, AMBON – Dinamika perebutan kursi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku periode 2026–2031 mulai menghangat. Tiga nama disebut telah menguat sebagai bakal calon yang berpotensi maju dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Maluku yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026.
Ketiga figur tersebut yakni Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Ir. Asri Arman, M.T., Ketua Fraksi Demokrat Halimun Saulatu, S.E., M.Si.,serta Bupati Maluku Tenggara
H. Muhammad Thaher Hanubun.
Ketua DPD Partai Demokrat Maluku
Elwen Roy Pattiasina, S.E.
mengungkapkan, ketiga nama tersebut mulai mencuat dalam komunikasi politik internal partai. Namun, kepastian siapa saja yang benar-benar maju akan terlihat setelah proses pendaftaran dan pengembalian berkas bakal calon.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama panitia pelaksana Musda Partai Demokrat Maluku,
9 November 2026 di kantor DPD Partai Demokrat di Jln Ir.Putuhena kel.Tihu Poka Kota Ambon.
“Sudah ada tiga kandidat yang menguat sekali. Tetapi nanti pada akhirnya akan ketahuan siapa yang mengembalikan berkas. Sekarang tergantung siapa yang bisa mendapatkan dukungan kuat dari pemegang hak suara di bawah,” ungkapnya.
Pendaftaran Dibuka 10–16 November, Batas Akhir hingga Tengah Malam
Panitia pelaksana memastikan tahapan pendaftaran bakal calon Ketua DPD berlangsung mulai 10 hingga 16 November 2026.
Ketua Organizing Committee (OC) menjelaskan, masa pengambilan formulir dan pengembalian berkas berlangsung dalam rentang waktu yang sama. Dengan demikian, bakal calon tidak harus menunggu tahapan terpisah untuk mengambil dan mengembalikan formulir.
Khusus pada 16 November sebagai hari terakhir, panitia memberikan kesempatan kepada bakal calon untuk menyerahkan berkas hingga pukul 23.59 WIT.
Selanjutnya, berkas bakal calon akan diserahkan kepada Steering Committee (SC) dari DPP Partai Demokrat untuk menjalani proses verifikasi faktual pada 20 November.
Panitia juga menjelaskan bahwa unsur ketua dan sekretaris Steering Committee berasal dari DPP, sementara anggota lainnya melibatkan unsur DPD.
Hanya Butuh Tiga Suara untuk Memenuhi Ambang Batas Pencalonan
Salah satu poin penting dalam mekanisme Musda kali ini adalah persyaratan dukungan minimal 20 persen dari total pemegang hak suara.
Ketua DPD Roy Pattiasina menjelaskan, terdapat 13 hak suara yang terdiri atas 11 DPC kabupaten/kota, satu DPD, dan satu suara gabungan organisasi sayap (ORSAP).
Dengan komposisi tersebut, persyaratan dukungan minimal 20 persen berarti seorang bakal calon harus mengantongi sedikitnya tiga suara untuk memenuhi ambang batas pencalonan.
Namun, persoalan dukungan ganda menjadi perhatian serius dalam tahapan verifikasi.
Menurutnya, setiap bakal calon diperbolehkan membawa dukungan pada saat pendaftaran. Akan tetapi, dukungan tersebut belum otomatis dinyatakan sah sebelum melalui verifikasi faktual oleh tim DPP.
Dalam proses tersebut, para ketua DPC akan dikonfirmasi secara langsung untuk memastikan kepada siapa dukungan politik mereka diberikan.
“Pada saat verifikasi faktual, semua ketua DPC akan dipanggil satu per satu. Di situ akan ditanyakan secara langsung, saya mendukung siapa. Jadi, dukungan yang disampaikan sekarang belum menjadi keputusan final,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemegang hak suara adalah ketua DPC dan Ketua DPD sesuai ketentuan organisasi. Perwakilan hanya dimungkinkan apabila terdapat kondisi berhalangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
Ketua Umum Punya Kewenangan dalam Penentuan Ketua DPD
Hal lain yang menjadi perhatian dalam Musda Demokrat Maluku adalah mekanisme penetapan calon terpilih.
Ketua DPD menjelaskan, hasil Musda nantinya akan dibawa ke DPP Partai Demokrat untuk diputuskan oleh Ketua Umum.
Ia mengakui, dalam mekanisme organisasi, Ketua Umum memiliki kewenangan menentukan keputusan akhir. Kendati demikian, ia berharap keputusan tersebut tetap sejalan dengan aspirasi mayoritas pemegang hak suara dalam Musda.
“Biasanya dalam keputusan Musda, Ketua Umum mengikuti suara terbanyak. Tetapi secara organisasi, kewenangan itu tetap ada pada Ketua Umum,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, apabila terjadi aklamasi, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat berlangsung lebih sederhana. Sebaliknya, apabila terdapat lebih dari satu calon yang memenuhi persyaratan, mekanisme selanjutnya akan menjadi bagian dari proses di tingkat DPP.
Tegaskan Tidak Maju Lagi Setelah 20 Tahun 7 Bulan Memimpin
Di balik dinamika perebutan kursi Ketua DPD, ada satu pernyataan menarik dari Ketua DPD Demokrat Maluku yang kini memilih tidak kembali mencalonkan diri.
Ia mengungkapkan telah memimpin Partai Demokrat Maluku selama 20 tahun 7 bulan. Baginya, masa kepemimpinan tersebut bukan waktu yang singkat dan sudah saatnya memberikan kesempatan kepada kader lain untuk melanjutkan kepemimpinan.
“Sebagai seorang pemimpin yang baik, tidak bisa terus bertahan menjadi ketua. Ada saatnya kita harus mundur dan memberikan kesempatan kepada kader-kader terbaik untuk maju,” katanya.
Ia mengaku ingin meninggalkan partai dalam keadaan tetap solid dan memberikan ruang kepada generasi berikutnya untuk melanjutkan perjuangan politik Demokrat di Maluku.
Namun, ia berharap figur yang menggantikannya tetap mengedepankan pendekatan kekeluargaan, komunikasi, dan penyelesaian persoalan organisasi di tingkat daerah tanpa harus selalu membawa persoalan ke Jakarta.
Menurutnya, selama memimpin, ia berupaya menyelesaikan berbagai persoalan internal partai di tingkat DPD, termasuk memperjuangkan kepentingan DPC dalam berbagai agenda politik daerah.
“Kalau bisa diselesaikan di sini, kenapa harus sampai ke Jakarta? Saya berharap pemimpin yang menggantikan beta nanti juga punya hati, bisa membangun komunikasi dan memperhatikan kader-kader di bawah,” ungkapnya.
Mundur dari Jabatan, Bukan dari Demokrat
Meski tidak lagi berkeinginan masuk dalam struktur kepengurusan, ia menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi bagian dari Partai Demokrat.
Bahkan, ia menyampaikan pernyataan tegas bahwa dirinya tidak akan meninggalkan partai yang telah menjadi bagian panjang perjalanan politiknya.
“Beta mau istirahat total. Jangan lagi ditaruh dalam kepengurusan. Beta mau urus cucu-cucu saja. Tetapi satu hal, beta bukan pengkhianat. Potong nadiku, keluar darah biru. Belah dadaku, tetap keluar bintang. Hidup mati tetap Demokrat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa berakhirnya masa kepemimpinan di DPD tidak berarti berakhir pula loyalitas politiknya terhadap Partai Demokrat.
Musda Dijadwalkan Berlangsung Satu Hari
Panitia menargetkan Musda Partai Demokrat Maluku berlangsung pada 21 November 2026 dan diproyeksikan dapat diselesaikan dalam satu hari.
Roy berharap seluruh tahapan berjalan tertib, demokratis, dan mengedepankan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia juga menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya terpilih harus mampu menjaga soliditas internal serta melanjutkan konsolidasi Partai Demokrat di seluruh kabupaten/kota di Maluku.
Kini, perhatian tertuju pada tahapan pendaftaran 10–16 November, verifikasi faktual oleh DPP pada 20 November, hingga pelaksanaan Musda pada 21 November 2026.
Tiga nama telah mengemuka. Namun, siapa yang benar-benar memenuhi persyaratan dukungan dan bagaimana keputusan akhir kepemimpinan Demokrat Maluku akan ditentukan, masih menunggu seluruh tahapan resmi organisasi. (CM)
