MALUKUEXPRESS.COM, Hampir tiga pekan investigasi berjalan, kasus dugaan SK kenaikan pangkat bodong di lingkup Pemerintah Kota Ambon akhirnya memasuki babak serius.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, Senin (9/11/2026), mengungkap tiga nama yang diduga memiliki keterkaitan dalam kasus tersebut: GOKS, LR, dan JM.
Yang membuat kasus ini semakin menyita perhatian, dugaan praktik tersebut bukan hanya melibatkan pihak non-ASN, tetapi juga menyeret dua ASN yang memiliki keterkaitan dengan urusan administrasi kepegawaian.
INI BUKAN PERKARA SEPELE!
GOKS: DIDUGA TAWARKAN JASA, MINTA UANG HINGGA SERAHKAN SK
GOKS, seorang non-ASN, diduga mengaku sebagai pendamping pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), bahkan menggunakan surat tugas palsu yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan Kota Ambon.
Perannya disebut cukup jauh: menawarkan jasa pengurusan kenaikan pangkat, meminta uang pengurusan dari guru, hingga menyerahkan SK kenaikan pangkat.
LR: ASN BKPSDM, SUAMI GOKS, DIDUGA IKUT MEMBUKA JALAN
LR, yang merupakan ASN di BKPSDM Kota Ambon sekaligus suami GOKS, diduga menghubungkan GOKS dengan JM dan para guru yang menjadi korban.
Bahkan, LR disebut menyuruh para guru membuat penetapan angka kredit secara konvensional.
Wali Kota menyebut dugaan keterlibatan LR sebagai turut serta.
JM: MANTAN OPERATOR SIASN, PROSEDUR KEPEGAWAIAN JADI SOROTAN
Nama JM juga ikut menjadi perhatian. ASN yang sebelumnya pernah menjadi operator Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKPSDM Kota Ambon ini diduga menginput berkas yang dimasukkan GOKS dan membimbing proses penetapan angka kredit.
Meski demikian, Wali Kota menegaskan hasil pemeriksaan tidak menemukan JM sebagai pembuat SK bodong. Keterlibatannya disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur.
PUBLIK BERHAK BERTANYA, JANGAN BERHENTI PADA TIGA NAMA!
Jika benar ada guru yang dimintai uang dengan iming-iming pengurusan kenaikan pangkat, maka persoalan ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya.
Pertanyaan yang kini menunggu jawaban:
Berapa total uang yang sudah diminta dari para guru?
Berapa banyak guru yang menjadi korban?
Apakah seluruh dokumen dan proses penginputan sudah diperiksa?
Apakah ada pihak lain yang turut mengetahui atau menikmati praktik ini?
Bagaimana nasib para guru yang diduga menjadi korban?
JANGAN SAMPAI GURU YANG MENJADI KORBAN, JUSTru HARUS MENANGGUNG AKIBAT DARI PERMAINAN OKNUM!
Kasus ini harus diusut secara transparan. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan. Jika ada ASN yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, sanksi harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Jangan biarkan dugaan praktik seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Pemerintah Kota Ambon.
SK BODONG HARUS DIBONGKAR, UANG GURU HARUS DITELUSURI, DAN SIAPA PUN YANG TERBUKTI TERLIBAT WAJIB BERTANGGUNG JAWAB!
Menurut Anda, apakah pengungkapan tiga nama ini sudah cukup, atau Pemkot Ambon perlu membuka lebih jauh seluruh rantai dugaan praktik SK bodong ini?. (CM)
