Malukuexpress.com, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Lakukan Penandatanganan MoU Dengan Paska Sarjana (PKS) Universitas Patimura Untuk Program Studi Ilmu Hukum Dan Program Studi Ilmu Pengelolaan Lahan, Yang Berlangsung Di Lantai II Kantor Bupati Malteng. Masohi, 23 Februari 2023
Dalam kurun waktu 5 bulan pasca Marasabessy dipercayakan sebagai Penjabat Bupati Maluku Tengah, Pemda Malteng telah menjalin kerjasama strategis dengan berbagai lembaga baik itu antar sesama Pemerintah Daerah, BUMN, Perguruan Tinggi termasuk asosiasi/organisasi profesi dengan lingkup kerjasama yang beragam sesuai dengan kabutuhan pengembangan Kabupaten yang kita cintai ini.
“Hari ini, kita kembali menjalin kerjasama dengan Pascasarjana Universitas Pattimura. Tentunya setiap kerjasama yang dilakukan sudah melewati proses yang panjang, diskusi yang sangat dalam terutama melihat apa yang menjadi urgensi sehingga kedua belah pihak bersepakat untuk menjalian kerjasama tersebut.” Kata Marasabessy dalam sambutannya.
Lanjut Marasaabesy menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura dan seluruh jajarannya yang sudah memberikan berbagai masukan penting dan produktif untuk meyakinkan kami mewujudkan kerjasama di bidang pendidikan terutama untuk pendidikan pascasarjana yang melingkupi program Ilmu Hukum dan program Ilmu Pengelolaan Lahan.
“Lingkup kerjasama yang tertuang dalam dokumen kerjasama ini telah sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan daerah ini. Sebab kita tahu bersama bahwa salah satu sektor unggulan kabupaten Maluku Tengah yakni pada sektor pertanian dan kehutanan.”
Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Maluku Tengah (Malteng) mengekspose hasil inventarisasi dan identifikasi data Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) tahun 2020 di Kabupaten Malteng mencapai 24.151,6 hektar, dimana luas lahan terbesar berpusat di dataran pulau seram dan lainnya tersebar disejumlah pulau yang ada dalam lingkup pemeritahan kabupaten Maluku Tengah.
Selain itu, daerah ini memiliki karaktarestik adat dan budaya yang kuat. Masyarakatnya sangat hetrogen dari berbagai latar belakang suku, agama dan ras. Terdapat 193 desa/kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan. Karena itu masyarakat harus dibentuk dan dibangun kesadaran hukumnya agar hidup tertib dan taat hukum. Kita juga diperhadapkan dengan sejumlah masalah hukum berupa sengketa batas wilayah, masalah tanah, sengketa pemilihan raja dan masih banyak lagi yang butuh penanganan komprehensif.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, maka kita perlu menyiapkan sumberdaya manusia yang unggul dan kompeten. Hal ini kita mulai dari internal aparatur kita yang akan kita ikutsertakan dalam program studi Ilmu Hukum dan Ilmu Pengelolaan Lahan Pascasarjana Universitas Pattimura. Kita akan lakukan ini secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan pascasarjana aparatur kita semakin siap untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang diterima guna menjawab berbagai permasalahan di bidang hukum dan bidang pertanian kehutanan.
Secara khusus untuk Direktur Pascasarjana Prof Dominggus Male, saya berharap dukungan dan bantuan para ilmuan Unpatti untuk dapat berkontribusi dengan mendeseminasikan karya-karya penelitan yang dapat dikembangkan melalui program kegiatan di masing-masing OPD. Saya juga berharap agar program pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara rutin di kabupaten ini. Sebab masyarakat kita harus terus dilatih serta merubah cara pandang mereka agar lebih produktif. Kegiatan seperti ini tidak harus dimulai dari kerjasama yang sifatnya formal seperti ini, namun dilakukan sebagai wujud tanggung jawab moral untuk membangun negeri raja-raja yang kita cintai ini. (ME08)
