MALUKUEXPRESS.COM
AMBON – Peringatan 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) menjadi momentum refleksi bagi PDI Perjuangan Maluku untuk mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan semangat reformasi yang telah diperjuangkan sejak tumbangnya rezim Orde Baru.
Pesan Tegas Wali Kota Demokrasi Tanpa Pembungkaman.
Hadir memberi sambutan “sekapur sirih”, Wali Kota Ambon, “Bodewin Wattimena”, menyampaikan apresiasi mendalam atas konsistensi PDI Perjuangan dalam mengawal perjalanan demokrasi bangsa. Peringatan Kudatuli di matanya bukan sekadar agenda internal, melainkan alarm pengingat bagi seluruh komponen daerah.
“Pemerintah Kota Ambon memaknai peringatan ini sebagai pelajaran berharga. Demokrasi ada untuk memperjuangkan kebaikan. Karena itu, tindakan-tindakan yang tidak benar dan mengekang demokrasi harus kita lawan bersama,” tegas Bodewin di hadapan fungsionaris partai dan masyarakat yang hadir.
Refleksi yang mempertemukan jajaran struktural partai, para pejuang, dan tokoh yang terlibat dalam Peristiwa 27 Juli, baik di Jakarta maupun Maluku, menegaskan bahwa tragedi Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah, melainkan peringatan agar negara tidak kembali membatasi ruang demokrasi.
“Kami tidak ingin peristiwa ini menjadi ajang balas dendam. Ini adalah refleksi agar negara terus menjaga demokrasi, memberi ruang kepada rakyat untuk berekspresi, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara,” tegas
Politisi PDIP Benhur George Watubun, S.T., S.H.
Menurutnya, setelah 28 tahun reformasi, Indonesia justru menghadapi tantangan baru. Berbagai kebijakan pemerintah pusat dinilai perlahan mengurangi semangat otonomi daerah dengan menarik kembali sejumlah kewenangan yang sebelumnya diberikan kepada pemerintah daerah.
Ia menilai kepala daerah kini semakin sempit ruang geraknya dalam melakukan inovasi pembangunan, mulai dari kebijakan anggaran hingga pengambilan keputusan strategis di daerah.
Salah satu yang disoroti adalah ketimpangan pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam. Maluku, kata dia, merupakan daerah dengan potensi perikanan yang sangat besar, namun manfaat ekonominya dinilai belum kembali secara adil kepada masyarakat Maluku.
“Maluku memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah daerah memperoleh bagian yang adil dari hasil tersebut? Inilah yang perlu dievaluasi pemerintah pusat,” ujar Benhur
Selain itu, ia juga Benhur mengkritisi implementasi sejumlah program nasional. Program Koperasi Merah Putih dinilai memiliki tujuan yang baik, namun pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan banyak perbaikan.
Hal serupa disampaikan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pengelolaan MBG seharusnya dapat melibatkan sekolah dan tenaga pendidik secara langsung agar manfaat ekonomi dan pengawasannya lebih optimal.
“Kalau sekolah diberi ruang mengelola, maka manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat sekitar. Yang terpenting adalah tata kelola yang baik dan akuntabel,” katanya.
Dalam refleksi tersebut, PDI Perjuangan Maluku juga menyoroti perlindungan terhadap masyarakat adat sebagaimana diamanatkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Negara dinilai belum sepenuhnya menghadirkan instrumen yang mampu melindungi hak-hak masyarakat adat sehingga berbagai konflik masih kerap terjadi.
Tak hanya itu, partai juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melawan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi politik yang dapat merusak persatuan bangsa.
Di bidang kebudayaan, pemerintah diminta memberi ruang lebih luas kepada generasi muda untuk mengembangkan seni dan budaya lokal sebagai bagian dari penguatan identitas nasional.
Menutup refleksi 30 tahun Kudatuli, PDI Perjuangan Maluku menegaskan bahwa tragedi 27 Juli harus menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia.
“Membungkam suara rakyat sama saja dengan mengkhianati demokrasi. Reformasi harus tetap dijaga, otonomi daerah harus dihormati, dan hak-hak masyarakat harus terus dilindungi agar sejarah kelam tidak kembali terulang,” tegasnya.(CM)
