MALUKUEXPRESS.COM
AMBON – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Maluku menghadapi tantangan yang tidak ringan. Sebagai daerah kepulauan, keterbatasan pasokan bahan baku, distribusi logistik, hingga pemenuhan standar operasional menjadi pekerjaan besar bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Taman Makmur 28 Juli 2026
Meski demikian, pengelola SPPG Eri dan Taman Makmur di bawah Yayasan Pelangi Maluku menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak boleh hanya diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi atau jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga dari kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, higiene, sanitasi, dan mutu gizi.
Pengelola SPPG Taman Makmur, Rosano Carolina Karamoy/Pentury, mengatakan sejak awal pihaknya memilih berpegang penuh pada petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami hanya mengikuti juknis. Kalau juknis mengatur instalasi gas, kami bangun sesuai standar. Kalau mengatur IPAL, kami siapkan. Semua relawan kami latih sebagai penjamah makanan dan terus mendapatkan pembinaan kesehatan serta edukasi gizi,” ujarnya.
Menurut Rosa, kondisi geografis Maluku membuat pemenuhan kebutuhan bahan pangan tidak semudah di wilayah lain. Kebutuhan ayam, telur, hingga buah-buahan dalam jumlah besar kerap harus didatangkan dari luar daerah karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh dapur MBG.
Kondisi tersebut semakin menantang dengan bertambahnya jumlah SPPG di berbagai kabupaten sehingga daerah pemasok kini lebih memprioritaskan kebutuhan wilayahnya masing-masing.
Meski begitu, Yayasan Pelangi Maluku terus memperkuat kemitraan dengan petani lokal, kelompok tani, serta berkoordinasi bersama Dinas Ketahanan Pangan agar rantai pasok tetap terjaga.
Tak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, program MBG juga mulai menggerakkan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja, mulai dari tenaga dapur, relawan, sopir distribusi hingga pelaku usaha lokal penyedia bahan pangan.
Bangun Sinergi dengan Korwil dan KPPG
Rosa menegaskan keberhasilan operasional SPPG tidak lepas dari koordinasi intensif bersama Koordinator Wilayah (Korwil) Kota Ambon dan Kepala Pengendali Program Gizi (KPPG) sebagai perpanjangan tangan Badan Gizi Nasional di Maluku.
Menurut Rosa, setiap proses pembangunan dapur hingga pelaksanaan operasional selalu mendapat pendampingan agar sesuai standar nasional.
“Yayasan Pelangi Maluku selalu membangun koordinasi dengan Korwil Kota Ambon maupun KPPG. Koordinasi ini sangat strategis karena mereka selalu memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap dapur kami. Jika masih ada yang kurang, mereka langsung membimbing agar seluruh fasilitas memenuhi standar yang ditetapkan BGN,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KPPG Maluku, dr. Rosita, serta Korwil Kota Ambon, Mega Soplanit, yang dinilai aktif melakukan pembinaan terhadap seluruh SPPG Kami.
Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Komitmen menjalankan standar tersebut dibuktikan dengan diperolehnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan Kota Ambon yang berlaku hingga tahun 2031.
Sertifikat itu menjadi bukti bahwa SPPG Taman Makmur telah memenuhi persyaratan administrasi, higiene, sanitasi, serta keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di tengah evaluasi nasional terhadap ribuan SPPG, dua dapur yang dikelola Yayasan Pelangi Maluku tetap beroperasi karena dinilai memenuhi standar operasional.
Rosa berharap masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan MBG sehingga seluruh SPPG tidak hanya berorientasi pada pencapaian target produksi, tetapi benar-benar menghadirkan makanan yang aman, bergizi, dan berkualitas bagi para penerima manfaat.
Program MBG di Maluku kini menjadi contoh bahwa keberhasilan pelayanan gizi hanya dapat terwujud melalui kolaborasi pemerintah, Badan Gizi Nasional, tenaga kesehatan, petani, pengelola dapur, dan masyarakat dalam membangun sistem pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.(CM)
