Ambon, MX. Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2017 kemarin telah melaksanakan penandatangan kerjasama MUO dengan Pemerintah pusat dalam hal ini dengan Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank) bentuk kerjasama tersebut di bidang penanganan banjir yang ada pada daerah Aliran Sungai di Maluku dan Kota Ambon.
“Dalam kerjasama itu ada 2 Daerah yang menjadi fokus Pemerintah Pusat yakni Provinsi Maluku dan Provinsi Banten”, “Hal ini diakui oleh Sukur Yani, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Provinsi Maluku kepada wartawan di lantai 2 Kantor Gubernur Maluku. Jumat (19/9).
Menurutnya, di program ADB ini telah berjalan kurang lebih 4 tahun dan akan berakhir pada 2022 nanti, kemarin itu mereka telah turun tinjau pada beberapa lokasi di kota ambon dan ternyata dirasakan kurang perkembangannya disebabkan ada kementerian yang terlibat, nah di maluku ini kementerian yang terlibat dalam program ini yaitu Kementerian PU, Dalam Negeri serta Bappenas.
“Jadi Dana bantuan ini telah dianggarkan lewat APBD dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh masing-masing SKPD dan setelah berhasil baru diganti oleh Pemerintah pusat”,”jelasnya.
Namun, terkait hal ini menjadi hambatan karena dana ini dianggarkan hanya 7 milyar, sehingga kita agak sulit mengurus hal-hal admnitrasinya yang cukup banyak, sebab untuk kementerian PUPR dari sisi perencanaannya saja belum selesai. sehingga penanganan banjir selama 2 tahun berjalan ini belum selesai.
Alkisah, Di tahun 2017 saja kementerian PUPR lewat Balai Wilayah Sungai belum menyelesaikan seluruh dokumen perencanaan, hal ini menyebabkan keterlambatan untuk 2 tahun ini program belum berjalan maksimal. Dan untuk Kota Ambon sendiri penanganan banjir yang ada di daerah bantaran sungai dan perbaikan drainase evaluasinya berjalan agak terlambat,”ungkapnya.
Untuk itu, saya meminta pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran penambahan karena yang dikucurkan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) masih terasa kecil yang hanya 7 milyar, “tutupnya. (RS)
