MX.COM, AMBON — Penghentian mendadak Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Partai Golkar Kota Ambon memicu gelombang protes dari internal partai. Puluhan kader yang tergabung dalam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) bersama pimpinan Dewan Pengurus Kecamatan (DPC) se-Kota Ambon mendatangi Kantor DPD I Golkar Maluku di Karang Panjang, Kamis (30/4/2026), menuntut kejelasan atas keputusan yang dinilai tidak transparan.
Aksi ini dipicu oleh instruksi Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang disampaikan melalui Ketua Harian DPD I Golkar Maluku, Ridwan Marasabessy, untuk menunda atau menskorsing jalannya Musda.
Keputusan ini langsung memantik tanda tanya di kalangan kader, mengingat seluruh tahapan kegiatan disebut telah berjalan sesuai mekanisme organisasi.
Rombongan kader diterima oleh Sekretaris DPD I Golkar Maluku, Anos Yermias. Dalam pertemuan tersebut, Ketua AMPG Kota Ambon, Hengky Hiskya, menegaskan bahwa proses persiapan hingga penjaringan calon ketua telah dilaksanakan secara administratif dan dinyatakan lengkap.
Menurutnya, bahkan dokumen checklist yang sempat dipersoalkan telah dipenuhi sepenuhnya oleh panitia. Dengan tingkat kesiapan yang telah mencapai sekitar 90 persen, ia mempertanyakan alasan penghentian Musda yang terjadi secara tiba-tiba tanpa penjelasan terbuka kepada kader.
Keberatan juga disampaikan Ketua DPC Teluk Ambon, Yongki Siwalette. Ia menilai keputusan tersebut mencederai semangat demokrasi internal yang selama ini dijunjung tinggi. Proses yang berjalan tertib dan kondusif, kata dia, semestinya diperkuat, bukan justru dihentikan tanpa alasan yang jelas.
Sorotan kritis datang dari perwakilan DPC Nusaniwe,Natalia Pattiasina, yang secara tegas mempertanyakan kepastian pencabutan skorsing.
Ia mengaku kecewa terhadap penjelasan yang disampaikan Ketua Harian, yang menyebut penundaan dilakukan atas arahan langsung
Ketua Umum, namun tanpa disertai alasan konkret yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Yang beta mau pertanyakan itu, kapan skors ini dicabut? Disampaikan bahwa Ketum menelepon untuk menunda Musda, tapi di mana bukti dan alasannya? Kita sudah berproses sampai sejauh ini, lalu masalahnya di mana? Kita butuh jawaban pasti, karena sampai sekarang tidak ada alasan yang jelas,” ujarnya.
Kritik lebih tajam dilontarkan Ketua DPC Leitimur Selatan, Leo Leiwakabessy. Ia menyinggung identitas Golkar sebagai partai yang selama ini mengedepankan kedaulatan kader dan kolektivitas, namun dinilai mulai bergeser akibat keputusan yang sarat tanda tanya.
Menurut Leo, penghentian proses yang telah berjalan justru menimbulkan kesan kuat adanya intervensi yang tidak sejalan dengan semangat kaderisasi dan aturan partai.
Ia bahkan menyebut langkah tersebut sebagai blunder yang berpotensi merusak kepercayaan kader di tingkat akar rumput.
Desakan serupa juga datang dari DPC lainnya. DPC Sirimau Anwar Rotasouw meminta agar keputusan skorsing segera dicabut.
Sementara DPC Baguala Josep Ruban sejalan dengan DPC Nusaniwe menegaskan tidak ada dasar kuat untuk menghentikan Musda karena seluruh tahapan telah berjalan sesuai ketentuan.
Menanggapi tekanan tersebut, Anos Yermias meminta seluruh kader untuk tetap menahan diri dan memberi ruang bagi proses koordinasi.
Ia memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan segera diteruskan ke pimpinan partai di tingkat provinsi hingga pusat.
Ia menjelaskan, pihaknya perlu berkomunikasi dengan bidang kepartaian serta tim pemenangan pemilu wilayah terkait sebelum mengambil keputusan final.
Selain itu, koordinasi dengan Ketua DPD I Golkar Maluku yang tengah berada di Jakarta juga menjadi bagian penting dalam menentukan langkah lanjutan.
Anos turut menyinggung adanya persoalan administrasi yang disebut belum sepenuhnya diterima di tingkat provinsi. Namun, ia berjanji akan melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh serta memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Ketua Harian, guna memastikan kejelasan informasi.
Di tengah dinamika yang mengemuka, ia mengingatkan bahwa Musda seharusnya menjadi momentum konsolidasi, bukan sumber perpecahan.
Karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk tetap mengedepankan mekanisme musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.
Meski demikian, derasnya desakan kader menunjukkan adanya kegelisahan serius di tubuh partai. Jika tidak segera dijawab secara terbuka dan tegas, polemik ini berpotensi meluas dan mengganggu soliditas Golkar di Kota Ambon dalam menghadapi agenda politik ke depan. (*
