Malukuexpress.com, Terkait dengan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk sekolah dan madrasah kembali bermasalah, imbas raib dalam APBD atau tidak dianggarkan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku.
Karena tak dialokasikan anggaran bosda ini memang santer diberitakan, apalagi yang bagi sekolah yang merupakan gawainya kementerian agama RI, yakni Madrasah dan MTs.
Menindaklanjuti hal tersebut,Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala kepada awak media pada
Rabu 15/2/2023.
Kami secepatnya akan meminta komisi IV DPRD Maluku untuk dapat memediasi pertemuan antara pihak-pihak terkait, agar ada penjelasan yang lebih valid.
Dikatakanya jika memang dianggarkan oleh kementerian agama, biasanya ada rujukan teknis yang dibuat bersama, Disdikbud dan bagian keuangan.
Jadi jika memang tidak ada itu maka akan menjadi perhatian kami DPRD untuk mendapatkan solusi bagi siswa kita yang bersekolah di bawah gawainya dinas pendidikan dan kementerian agama, baik muslim dan non muslim,” Tandasnya
Ketika ditanya tidak dialokasi dalam APBD 2023 dirinya menyatakan. Kami akan meminta komisi untuk dipelajari, prinsipnya jika tidak ada larangan tidak menjadi alasan untuk diputuskan anggarannya tersebut.
Kecuali ada larangan yang jelas dan tegas dari kementrian keuangan atau mungkin dari kementerian agama sendiri seperti apa.
Sebagai instansi vertikal nya mungkin kita pertimbangkan untuk tidak anggarkan tapi selama tidak ada larangan seperti juga ada bosnas namun kita perkuat juga di bosda,” Pungkas Politiei PKS itu. (*
