Malukuexpress.com, Terkait pelayanan pada Rumah Sakit Haulussy Ambon agar dapat memperbaiki pelayanan pada rumah sakit umùm Haulussy Ambon sesuai dengan kesepakatan bersama antara Badan anggaran Bangar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury di DPRD KarangbPanjang Ambonnpada senin 16/8/2021.
Dikatakanya semula kami berfikir untuk membentuk pansus, tetapi setelah kami melihat permasalahan yang ada maka badan musyawarah mengusulkan membentuk panitia kerja karena kita hanya fokus kepada pelayanan di RSUD Haulussy Aambon.
Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury pada Senin 16/8/2021 memgatakan untuk itu fraksi fraksi telah ditetapkan untuk mengutus 1 orang anggota fraksinya untuk ditetapkan dalam panitia kerja dimaksud.
Diharapkanya dalam pembentukan panitia kerja ini berdasarkan kesepakatan dan mereka bisa bekerja dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yangbada didalam RSUD Haulussy.
Dikatakanya inti dari pembentukan panitia kerja untuk berupaya untuk apa yang menjadi harapan dari Gubernur yaitu bagaimana RDUD Haulussy bisa berbenah diri serta dapat meningkatkan kualitas pelayananya kepada masyarakat,”Tandas Wattimury.
Dengan demikian kata Wattimury masalah kesehatan yang menjadi pelayanan dasar di Maluku yang kita anggap selama ini masih menjadi hambatan dalam masyarakat agar dapat debenahi dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan yang diambil antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Maluku.
Sedangkan mengenai insentif tenagga Nakes yang sudah disepakatkan untuk dibayarkan pada 17 Agustus ini kata Wattimury dia sudah melakukan koordinasi dengan kepala Dinas Kesehatan dan proses pembayaran sudah dilakukan.
Dengan demikian hak hak dari Nakes yang sudah dijanjikan oleh Dinas Kesehatan kepada DPRD Maluku bahwa sebelum 17 Agustus hak dari Nakes sudah bisa diselesaikan.
Oleh karena itu kata Wattimury saya memberikan penghargaan kepada Kepala Dinas Kesehatan karena sudah bisa menjawab apa yang menjadi perhatian dari DPRD Maluku, Untuk itu kedepan tidak terulang lagi dalam penunggakan insentif Nakes dan menjadi masalah baru lagi,” Harap Wattimury. (*)
