MALUKUEXPRESS.COM
AMBON – Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 kian memanas. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mulai bergerak serius. Bukan hanya kantor dinas yang digeledah, rumah pribadi bendahara di kawasan STAIN Ambon pun ikut menjadi sasaran penyidik.
Dalam operasi penggeledahan yang berlangsung Selasa (17/11/2026), tim penyidik Kejati Maluku menyita delapan boks dokumen penting, terdiri dari tujuh boks di Kantor Disdikbud Maluku, kawasan Batu Gajah, Kota Ambon, dan satu boks dari rumah pribadi bendahara.
Tak berhenti pada dokumen, penyidik juga mengamankan sejumlah telepon genggam, hard disk, dan flashdisk milik beberapa pegawai atau saksi. Barang-barang elektronik tersebut berpotensi menjadi bagian penting dalam penelusuran aliran informasi dan pengelolaan anggaran yang kini tengah diselidiki.
Penggeledahan berlangsung sejak pagi hingga sekitar pukul 12.00 WIT. Tim dipimpin langsung Kasidik Kejati Maluku, Aser Jongker Orno, bersama sejumlah penyidik yang mengenakan rompi khusus dan mendapat pengawalan personel TNI.
Suasana kantor yang semula berjalan normal mendadak berubah. Penyidik bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain, memeriksa sejumlah tempat dan mengamankan dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara.
DELAPAN BOKS DIBAWA, ADA APA DI BALIK ANGGARAN PENDIDIKAN?
Kasidik Kejati Maluku, Aser Jongker Orno, menegaskan penggeledahan dilakukan di dua lokasi secara bersamaan untuk memperkuat pembuktian perkara yang telah memasuki tahap penyidikan.
“Untuk kumpulkan bukti, perdalam bukti sehingga kita mengetahui siapa saja yang akan bertanggung jawab dalam kasus ini,” tegas Aser kepada wartawan.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa penyidik tidak sekadar mengumpulkan tumpukan kertas. Mereka tengah menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran Disdikbud Maluku tahun 2025.
Tujuh boks dokumen dari kantor dinas dan satu boks dari rumah bendahara kini menjadi bagian dari barang yang diamankan untuk kepentingan penyidikan.
SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?
Publik tentu menunggu lebih dari sekadar penggeledahan. Pertanyaan besar kini mengarah pada bagaimana anggaran pendidikan tahun 2025 dikelola, siapa saja yang memiliki kewenangan, dan apakah terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Hingga saat ini, Kejati Maluku belum mengumumkan besaran kerugian negara maupun pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum.
Aser pun meminta publik menunggu hasil penyidikan.
“Untuk kerugian negara belum bisa pastikan. Saya juga belum mau berekspluasi. Tunggu saja,” pungkasnya.
Kini bola panas berada di tangan Kejati Maluku.
Delapan boks dokumen telah dibawa. Perangkat elektronik telah diamankan. Dua lokasi telah digeledah.
Pertanyaan publik semakin besar: apakah penggeledahan ini akan membuka tabir dugaan penyimpangan anggaran pendidikan Maluku 2025? Siapa yang paling bertanggung jawab jika nantinya ditemukan kerugian negara?
Masyarakat Maluku menunggu jawaban. Jangan sampai perkara ini berhenti hanya pada penggeledahan dan penyitaan dokumen. Jika ditemukan bukti pelanggaran, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.
Kejati Maluku, publik menunggu gebrakan berikutnya!
(CM)






