MALUKUEXPRESS.COM
*POLDA MALUKU* – Kapolda Maluku Irjen Pol Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., menegaskan pentingnya respons cepat, kehadiran aktif personel di tengah masyarakat, serta pendekatan humanis dalam mencegah dan menangani konflik sosial. Penegasan tersebut disampaikan saat melaksanakan kunjungan kerja dan memberikan arahan kepada jajaran Polres Maluku Tenggara di Markas Komando (Mako) Polres Maluku Tenggara, Rabu (18/11/2026).
Kunjungan yang berlangsung pukul 11.35 hingga 12.30 WIT tersebut menjadi bagian dari konsolidasi kepemimpinan Kapolda Maluku untuk memastikan kesiapan organisasi, meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, sekaligus memperkuat efektivitas pelayanan kepolisian di seluruh wilayah hukum Polda Maluku.
Dalam arahannya, Kapolda menekankan bahwa keberhasilan Polri tidak semata-mata diukur dari aktivitas administrasi, jumlah kegiatan, maupun keberadaan personel di kantor, tetapi dari kemampuan anggota menghadirkan rasa aman, memberikan perlindungan, dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat, tepat, serta berkeadilan.
“Polisi harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya berada di kantor. Keberhasilan pelaksanaan tugas bukan diukur dari seberapa banyak anggota yang berkumpul di kantor, tetapi dari seberapa besar manfaat kehadiran polisi dirasakan masyarakat. Berhenti, turun, duduk bersama masyarakat, dengarkan keluhan mereka, dan bangun hubungan yang baik,” tegas Kapolda.
Menurutnya, karakteristik wilayah Maluku yang memiliki dinamika sosial, adat istiadat, dan hubungan kekerabatan yang kuat membutuhkan pola pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) yang mengedepankan pemahaman terhadap akar persoalan serta kearifan lokal.
Kapolda mengingatkan bahwa konflik sosial tidak selalu berkembang hanya karena peristiwa awal, tetapi dapat meluas akibat respons emosional, provokasi, dan keterlibatan kelompok yang semakin besar. Karena itu, setiap personel harus mampu membaca dinamika sosial dan melakukan langkah pencegahan sebelum situasi berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih serius.
*Respons Cepat Menjadi Kunci Pencegahan Konflik Sosial*
Salah satu penekanan utama Kapolda adalah kecepatan kehadiran personel ketika menerima informasi mengenai potensi konflik. Ia mengingatkan bahwa persoalan yang awalnya melibatkan individu atau kelompok kecil dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas apabila tidak segera ditangani.
Dalam arahannya, Kapolda menyoroti rentang waktu sekitar 10 hingga 45 menit sebagai periode krusial dalam dinamika eskalasi konflik yang perlu diantisipasi melalui kehadiran dan intervensi kepolisian secara cepat.
“Begitu menerima informasi mengenai potensi konflik, segera bergerak. Jangan menunggu persoalan berkembang. Kehadiran personel secara cepat sangat menentukan untuk mencegah bertambahnya jumlah orang yang terlibat, meredam emosi, dan menghindari konflik meluas,” ujarnya.
Kapolda juga meminta jajaran Polres dan Polsek mengoptimalkan patroli preventif serta memperkuat komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, Bhabinkamtibmas harus menjadi ujung tombak dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Kehadiran polisi tidak boleh hanya dirasakan ketika terjadi tindak pidana atau konflik, tetapi harus dibangun secara konsisten melalui kegiatan sambang, dialog, patroli, dan pendekatan sosial.
Ia menegaskan, penyelesaian konflik harus menyentuh akar permasalahan, bukan sekadar mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Penyelesaian secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan mekanisme adat dapat dikedepankan sepanjang sesuai ketentuan hukum dan tidak mengabaikan hak-hak pihak yang terlibat.
“Jangan hanya mempertemukan kedua pihak, kemudian menyatakan mereka sudah berdamai, tetapi beberapa hari kemudian persoalan yang sama kembali terjadi. Kita harus memastikan akar permasalahannya diselesaikan sehingga tidak menimbulkan dendam dan konflik berulang,” tegasnya.
*Kemanusiaan, Integritas, dan Profesionalisme Tidak Bisa Ditawar*
Selain penguatan langkah preventif, Kapolda memberikan penekanan khusus terhadap integritas dan profesionalisme seluruh personel. Ia mengingatkan bahwa setiap anggota Polri harus menjadikan Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman moral dan pelaksanaan tugas.
Kapolda secara tegas meminta seluruh personel menghindari tindakan kekerasan yang tidak dibenarkan, penyalahgunaan kewenangan, serta tindakan emosional dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“Kemanusiaan harus berada di atas segalanya. Dalam setiap pelaksanaan tugas, termasuk pengamanan maupun penangkapan, kedepankan sikap profesional dan humanis. Jangan sampai emosi membuat kita melakukan tindakan yang justru mencederai prinsip-prinsip penegakan hukum,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengabdian sebagai anggota Polri merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap personel diminta menjaga kejujuran, menghindari jalan pintas, serta tidak melakukan pelanggaran meskipun tidak sedang berada dalam pengawasan pimpinan.
Menurut Kapolda, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjaga keamanan wilayah, tetapi juga oleh kemampuan setiap anggota menjaga kehormatan institusi melalui perilaku dan pelayanan yang dapat dipercaya masyarakat.
*Kapolda Perhatikan Kebutuhan Personel dan Penguatan Sarana Prasarana*
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda juga memberikan perhatian terhadap berbagai keterbatasan yang dihadapi Polres Maluku Tenggara, mulai dari kebutuhan sumber daya manusia, anggaran, material logistik, kendaraan operasional, hingga kondisi bangunan dan fasilitas pelayanan.
Kapolda mengapresiasi dedikasi seluruh personel yang tetap menjalankan tugas di tengah keterbatasan tersebut. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan organisasi akan diperjuangkan secara bertahap melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
Ia meminta agar setiap kebutuhan satuan dihimpun secara sistematis, dilengkapi data pendukung, dan disusun berdasarkan skala prioritas sehingga dapat diperjuangkan melalui tingkat Polda maupun Mabes Polri.
Terkait keterbatasan personel, Kapolda mendorong evaluasi pola penempatan dan pemanfaatan anggota agar seluruh fungsi kepolisian tetap berjalan secara terintegrasi.
Menurutnya, keterbatasan jumlah personel tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan. Setiap fungsi harus saling mendukung melalui sistem kerja yang efektif, termasuk dalam pengumpulan informasi, patroli, deteksi dini, dan penanganan gangguan kamtibmas.
“Prinsip saya sederhana, seorang pimpinan harus hadir membawa solusi. Setiap persoalan yang disampaikan jajaran harus memiliki arah penyelesaian yang jelas. Kita tidak boleh berhenti pada diskusi mengenai persoalan, tetapi harus menghasilkan langkah nyata,” ungkapnya.
Kapolda juga meminta pimpinan satuan membangun lingkungan kerja yang sehat, memperhatikan kesejahteraan anggota, serta menjaga soliditas dan kekompakan seluruh personel.
*Kabid Humas: Kunjungan Kapolda Perkuat Kesiapan Polri Menjaga Stabilitas Keamanan Maluku*
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K. mengatakan, kunjungan kerja Kapolda Maluku ke Polres Maluku Tenggara merupakan bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memastikan kebijakan pimpinan diterjemahkan menjadi langkah nyata di tingkat kewilayahan.
Menurutnya, arahan Kapolda memberikan penekanan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat harus dilaksanakan melalui pendekatan preventif, responsif, humanis, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Pesan utama Kapolda sangat jelas, Polri harus hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kecepatan merespons persoalan, kemampuan membaca potensi konflik, serta membangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas kamtibmas di Maluku,” jelas Rositah.
Ia menambahkan, karakteristik sosial dan geografis Maluku membutuhkan pola pelayanan kepolisian yang adaptif, dengan mengedepankan deteksi dini, pencegahan, dan penyelesaian persoalan secara bijaksana tanpa mengesampingkan ketentuan hukum.
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri. Diperlukan kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat untuk menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Kami mengajak masyarakat untuk terus membangun komunikasi dengan kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan di lingkungannya,” tambahnya.
Rositah menegaskan bahwa Polda Maluku terus mendorong seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga integritas, dan membangun kepercayaan publik melalui kehadiran polisi yang profesional, humanis, dan responsif.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Maluku, di antaranya Karo SDM, Dirbinmas, Dirintelkam, Dansat Brimob, Kabid Propam, serta pejabat pendamping lainnya. Sementara dari Polres Maluku Tenggara hadir Kapolres, Wakapolres, para pejabat utama, dan seluruh personel.
Usai memberikan arahan dan melaksanakan ramah tamah bersama personel, Kapolda Maluku beserta rombongan melanjutkan agenda kunjungan menuju Kantor Bupati Maluku Tenggara.
Melalui kunjungan kerja ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapan organisasi, meningkatkan efektivitas pencegahan konflik sosial, serta memastikan kehadiran Polri benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
*Polri tidak boleh hanya hadir setelah persoalan terjadi. Polri harus hadir lebih awal, mendengar masyarakat, mencegah konflik, dan memberikan rasa aman. Inilah wujud pengabdian Polri yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.*. (*






