Malukuexpress.com. Anggota DPDR sekaligus Ketua Fraksi Demokrat Yesry Lolopaly Mendesak Pemerintah daerah dalam Hal ini Bupati Maluku barat daya Agar secepatnya Mengeluarkan SK Kontrak Daerah bagi Pegawai Kontrak lebih Khusus Guru.
Hal ini disampaikan oleh Yesry Lolopaly dalam keterangan pers dikediamannya Kamis 14 Januari 2021 mengatakan bahwa, salah satu tujuan akhir Negara yang tersirat dalam undang-undang dasar 1945 pada alinea keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa itu ada pada regulasi yang mengatur pada undang-undang nomor 23 tentang pemerintah daerah yang mana menempatkan urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pendidikan Dasar sehingga itu menjadi perhatian serius dari seluruh daerah dan juga bangsa dan negara.
Kita telah mengetahui bersama bahwa dengan kebijakan pemerintah Pusat yang tidak lagi melakukan pengambilan dan perekrutan CPNS diseluruh Indonesia bahkan lebih khusus di kabupaten Maluku barat daya terjadi kekurangan bahkan kekosongan tenaga pendidik karena dari data BKD untuk setiap tahunnya yang mengalami pensiun di Maluku barat adalah Lima puluhan ini angka yang sangat Fantastis sehingga membuat segala pelayanan publik bagi masyarakat mengalami kendala diseluruh bidang karena Soal tenaga.
Lanjut Yesry, Khusus bidang pendidikan saya sudah kurang lebih tujuh tahun dilegislatif masalah pendidikan di Kabupaten Maluku barat daya sangatlah memperhatika untuk itu yang dapat menjawab persoalan ini adalah pemerintah daerah untuk segera adakan Proses-proses untuk menetapkan SK Bupati terhadap pegawai kontrak Daerah kalau saja pemerintah daerah tidak secepatnya melakukan upaya mengeluarkan SK bagi para kontrak Daerah dan mereka dirumahkan berlarut-larut.
Maka saya yakin bahwa ini adalah satu kecaman terbesar untuk memperhambat bahkan membatasi hak-hak anak-anak Maluku barat daya yang saat ini dalam bangku pendidikan saya yakin sungguh kalau saja pemerintah daerah tidak memperhatikan hal ini maka saya yakin dengan sunguh pada tahun-tahun yang akan datang Sumber daya manusia anak-anak didik yang ada di kabupaten Maluku barat daya tidak bisa bersaing dengan Daerah-daerah lain,” ungkapnya.
Untuk itu saya selaku ketua Fraksi Demokrat dengan peduli dan memberi solusi saya minta kepada pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dalam waktu yang singkat segera melakukan proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menetapkan pegawai kontrak Daerah dalam waktu Dekat.
Harapan saya sehingga dalam Proses-proses seleksi saya mohon pemerintah daerah lebih mengedepankan tenaga kontrak yang berkualitas dan tidak boleh mengunakan pendekatan Politis karena kita baru saja mengadakan pesta demokrasi Pilkada MBD sehingga jangan sampai ketika dalam seleksi nantinya itu ada pendekatan Politis untuk pengrekrutan pegawai kontrak Daerah sehingga ada orang yang tidak bisa berbuat apa-apa akan direkrut karena pendekatan Politis.
Kedepannya, sangat berharap kepada pemerintah daerah agar dapat mengambil pegawai kontrak Daerah itu sesuai dengan Kualitas bukan pendekatan Politis,”harap Lolopaly tutup . (***JamesBond)
