MALUKUEXPRESS.COM, Ambon – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Maluku, bertempat di Swiss-Belhotel Banda Neira Ballroom Ambon, Kamis (3/10/2024) pukul 09.00 WIT.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku.
Rapat dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Maluku, Ir. Sadali IE, M.Si, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) KLHK, Ir. Ary Sudijanto, MSE, Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Otoritas Bandara Wilayah III Pattimura Ambon, serta pimpinan OPD, lembaga vertikal, dan stakeholder terkait. Tiga narasumber yang diundang memberikan paparan penting: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Kepala BMKG Provinsi Maluku, dan Kepala BPBD Provinsi Maluku.
Acara dimulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Indra Gunawan, S.Hut. Setelah itu, laporan kegiatan disampaikan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Bapak Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D. Dalam laporannya, beliau menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya bersama dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Maluku.
Pj. Gubernur Maluku, Ir. Sadali IE, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada KLHK dan seluruh peserta yang hadir. “Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap tercipta sinergi lintas sektoral yang lebih kuat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Maluku,” ujarnya. Beliau juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam mengurangi risiko bencana kebakaran hutan.
Setelah sambutan, dilakukan penyerahan kenang-kenangan kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan paparan oleh Kepala BSILHK. Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan alat pemadaman kebakaran hutan secara simbolis, disusul dengan sesi foto bersama.
Pj Gubernur Maluku memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan berharap rapat koordinasi akan menghasilkan kebijakan strategis yang dapat diimplementasikan di lapangan. “Data menunjukkan Provinsi Maluku masuk dalam 10 besar dengan luas kebakaran hutan mencapai 6.400 hektar. Melalui rapat ini, kita harap rumusan kebijakan pengendalian karhutla dapat segera diimplementasikan di lapangan,” tutupnya.
Rapat ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan koordinasi antar sektor, guna mengurangi risiko kebakaran hutan yang kian meningkat di Provinsi Maluku. (Intan)
