Malukuexpress.com, Masohi – Semua kepala puskesmas, menyampaikan curahan hati (curhat) dalam hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) diruang Paripurna, Senin (4/9/2023).
Mereka menyebut beberapa kendala yang membuat layanan kesehatan bagi masyarakat di puskesmas belum sempurna. Rata-rata, kendala yang dihadapi puskesmas di Malteng adalah soal infrastruktur, fasilitas dan sumber daya manusia (SDM). Di antaranya, masih kurangnya tenaga kesehatan, fasilitas sarana dan prasarana, hingga minimnya transportasi.
RDP ini dipimpin langsung oleh ketua Komisi IV DPRD Malteng Arman Mualo beserta anggotanya, dan dihadiri oleh Direktur RSUD Masohi Herry Siswanto, Kepala Dinas Kesehatan Malteng yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, serta para Kepala Puskesmas se-Malteng.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Tehoru Zahir Makayaino yang keluhan soal JKN, pasalnya ketika akan melakukan pengklaiman dana nonkapitasi ke BPJS, sumber dananya sangat lama, bahkan sampai berbulan-bulan.
Selain itu, ia juga menyampaikan mekanisme rujukan, respon dari rumah sakit untuk menerima atau memperbolehkan pasien tersebut bisa dirujuk. Jika lama direspon, maka terpaksa pasiennya ditahan di Puskesmas.
Sementara Kepala Puskesmas Sepa Nuraida Sahubawa, menyampaikan bahwa kegiatan rutin pada puskesmas Sepa selama dirinya bertugas, tanpa biaya operasional alias mandiri.
Selain itu, Puskesmas Sepa memiliki empat Dusun yang selama ini belum pernah didata. Ia menyarankan agar setiap Dusun dibuat Polindes, Supaya bisa masuk pada wilayah kerja, sebab jarak dari Dusun ke Puskesmas sangat jauh.
“Untuk menulis status pasien, kita beli kertas sendiri, SDM masih kurang pegawai kita hanya sembilan orang, sementara Negeri Sepa memiliki empat Dusun yang belum pernah didata,” ucapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Malteng Arman Mualo mengatakan RDP dengan dinas Kesehatan dan seluruh Puskesmas serta Dirut RSUD Masohi, terkait dengan pengelolaan BOK pada Puskesmas, tanggapan RSUD terhadap rujukan pasien sangat lambat.
“Kami sudah menyerap aspirasi dari setiap Puskesmas terkait kebutuhan yang diperlukan, menyangkut Sarpras dan hal-hal lain pada Puskesmas. Nanti RKA pada Dinas Kesehatan untuk anggaran Tahun 2024 harus sesuai data atau kebutuhan yang ada di Puskesmas,” kata Mualo kepada wartawan usai RDP tersebut.
Dirinya berharap anggota DPRD Malteng dalam pokok pikiran di APBD 2024 nanti, bisa mengakomodir kebutuhan pada puskesmas. (ME-08)
