Malukuexpress.com, Rencana Pemberlakuan barcode oleh Pemerintah Kota Ambon mendapat kritikan dari berbagai kalangan masyarakat.
Salah satunya datang dari ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, yang juga ketua fraksi Golkar Maluku Anos Yermias.
Dikatakanya rencana yang dilakukan Pemkot kami minta sebagai anggota DPRD dan ketua fraksi Golkar meskipun Pemkot Ambon dipimpin Kader Golkar, kami juga wajib mengkritisi kebijakan itu,”ucap Anos Kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Kamis 28/10/2021.
Pertanyaannya siapa yang untung dan siapa yang buntung dalam kebijakan tersebut, Ini Bisa saja pemberlakuan Barcode merupakan kerjasama dengan bank tertentu, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” Bebernya
Untuk itu nanti kami akan agendakan mengundang OJK untuk membicarakan ini, yang diuntungkan sapa, sapa yang buntung, jangan sampai kebijakan tersebut yang diuntungkan adalah bank tertentu yang ditunjuk atau OJK, lalu masyarakat menjadi korban untuk kepentingan mereka.
Aleg Golkar tersebut juga memaparkan pernah menjadi kenek Angkot jurusan Kudamati ini, memahami betul kehidupan supir maupun kenek angkot untuk menafkai keluarganya.
Iya mengatakan saya coba medengarkan langsung hal tersebut dari masyarakat dan naik angkot dari Nania ke kantor DPRD Maluku, saya bertanya kepada supir dan anak-anak sekolah, rata-rata tidak setuju. sebab tarif itu setahu saya tarif katakan ada, misalnya antara desa dalam kota, nania-waiheru, hunuth-poka, kalau menggunakan bercode sudah diatur atau belum, jangan sampai merugikan penumpang, maupun sopir misalnya, biasanya di kumpul uang pembayaran dari penumpang bisa makan pagi, karena rata-rata supir angkot keluar dari rumah subuh, belum sarapan. maka apakah jam-jam tertentu dia bisa sarapan atau tidak, kalau belum ada uang, atau semuanya masuk ke rekening pemilik atau supir angkot, ini kan masalah,”Jelasnya
Harapanya dengan penuh kerendahan hati, Yermias meminta kepada Walikota untuk meninjau kembali kebijakan penggunaan Bercode, sebab tidak akan menguntungkan supir atau kenek, maupun penumpang, tetapi mungkin yang diuntungkan pemilik mobil, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pemberlakuan hal dimaksud.
Jangan memberatkan masyrakyat, kita tau sekarang ini lagi terhimpit ekonomi akibat dampak Covid-19 kesulitan melangsungkan hidupnya, maka mestinya setiap kebijakan di kota ini dapat memberi ruang kepada masyarakat bisa berkembang, jangan membuat rakyat makin hari, makin susah,”Ujarnya
Yermias menegaskan sehrausnya pemerintah pada setiap langkah atau kebijakan harus peduli kepada rakyat, ikut mencari solusi, mewujudkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan rakyat bagi pemimpin di setiap daerah,”Tutup Yermias (*)
