MALUKUEXPRESS.COM
AMBON — Kalimat keras dilontarkan Tokoh Masyarakat Maluku, Gerard Wakano, usai mengikuti rangkaian pembahasan dalam webinar Archipelago Solidarity Foundation, 1 September 2026.
Menurut Wakano, perjalanan panjang Blok Bula memperlihatkan ironi besar pengelolaan sumber daya alam di Maluku.
Tanahnya di Maluku. Minyaknya diambil dari Maluku. Tetapi mengapa rakyat di sekitar sumber minyak masih bergelut dengan kemiskinan?
“Dari kolonial ke oligarki, Blok Bula hanya ganti baju. Tetapi rakyat tetap menjadi kuli di negeri sendiri!”
Pernyataan itu disampaikan Wakano kepada sejumlah insan pers di Ambon.
Ia menilai, sudah saatnya sejarah pengelolaan migas di Maluku dibuka secara terang-benderang. Bukan hanya siapa yang mengelola, tetapi juga siapa yang menikmati keuntungan, siapa yang menanggung risiko, dan apa yang benar-benar diterima masyarakat.
MINYAK SUDAH MENGALIR SEJAK 1913, TAPI KEMISKINAN BELUM PERGI
Blok Bula memiliki sejarah panjang.
Eksploitasi telah berlangsung sejak era kolonial dan minyak disebut mulai mengalir pada 1913.
Lebih dari satu abad kemudian, Wakano mempertanyakan hasil akhir dari perjalanan panjang tersebut.
“Kalau selama lebih dari satu abad minyak terus diekstraksi, kenapa masyarakat di sekitar wilayah produksi masih menghadapi kemiskinan dan persoalan kesejahteraan?”
Menurutnya, kekayaan alam semestinya menjadi jalan menuju kemakmuran masyarakat, bukan justru meninggalkan persoalan baru setelah sumber daya dieksploitasi.
GAS 200 PSI DI DEKAT RUMAH WARGA: HARUS TUNGGU KORBAN?
Sorotan Wakano semakin tajam ketika membahas insiden semburan gas di Desa Fattolo, Kecamatan Bula, pada Januari 2026.
Sumur minyak Kalrez Petroleum Seram Ltd yang disebut sudah tidak beroperasi mengalami semburan gas dengan tekanan yang disebut mencapai 200 PSI.
Lokasinya berada dekat pemukiman.
Manajemen perusahaan disebut menyatakan gas tersebut tidak mengandung H₂S, tetapi mudah terbakar.
Bagi Wakano, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Apakah karena gas itu diklaim tidak beracun, maka masyarakat harus merasa aman? Bagaimana kalau terjadi percikan api?”
Pertanyaan Wakano sederhana tetapi mengandung pesan keras:
“Apakah kita harus menunggu ada korban jiwa baru keselamatan masyarakat dianggap serius?”
94 PEKERJA, TUJUH BULAN TANPA GAJI
Persoalan lain yang disorot adalah nasib pekerja Kalrez.
Sekitar 94 pekerja, yang disebut mayoritas merupakan warga lokal SBT, dikabarkan sempat menghadapi tunggakan upah selama tujuh bulan.
Tujuh bulan bukan waktu yang sebentar.
Di balik angka itu ada keluarga.
Ada anak sekolah.
Ada kebutuhan makan.
Ada cicilan.
Ada utang.
Dan ada kehidupan yang harus terus berjalan.
“Pekerja lokal jangan hanya dicari ketika perusahaan membutuhkan tenaga. Ketika perusahaan bermasalah, jangan rakyat lokal pula yang menjadi korban,” tegas Wakano.
Tunggakan gaji tersebut kemudian disebut telah dibayarkan pada 3 Agustus 2026 setelah adanya proses mediasi yang melibatkan pemerintah dan pihak terkait.
Namun Wakano menilai masih ada pertanyaan yang belum selesai:
Bagaimana nasib pekerja setelah operasi berhenti? Bagaimana pesangon dan hak-hak mereka?
US$600 RIBU: BLOK MINYAK DIJUAL SEMURAH ITUKAH?
Wakano juga menyoroti sejarah transaksi Kalrez.
Hana Mandiri disebut membeli Kalrez pada 2018 dengan nilai sekitar US$600.000 atau sekitar Rp9 miliar saat itu.
Namun Wakano menegaskan, angka tersebut tidak boleh langsung dianggap murah ataupun mahal tanpa melihat dokumen transaksi secara utuh.
Karena itu tuntutannya jelas:
“Buka kontraknya. Buka dokumennya. Biar publik menilai sendiri.”
Menurutnya, kekayaan alam yang berada di wilayah Maluku bukan perkara privat yang masyarakat tidak boleh mempertanyakannya.
Transparansi harus menjadi pintu pertama.
PI 10 PERSEN JANGAN JADI REBUTAN PEMBURU RENTE!
Wakano juga memperingatkan agar skema PI 10 persen tidak berubah menjadi arena perebutan kepentingan.
“Jangan sampai PI 10 persen yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat justru menjadi ladang pemburu rente.”
Menurutnya, masyarakat pemilik hak ulayat harus mendapatkan posisi yang layak dalam pengelolaan sumber daya.
Bukan sekadar hadir ketika peresmian. Bukan hanya menjadi penonton ketika minyak mengalir.
Tetapi harus memperoleh manfaat yang nyata dan berkelanjutan.
CSR MILIARAN, PEMDA MALAH TIDAK TAHU?
Wakano juga mempertanyakan koordinasi perusahaan dengan pemerintah daerah terkait program CSR.
Jika benar pemerintah daerah tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai program CSR perusahaan, maka menurut Wakano, kondisi tersebut harus dievaluasi.
“CSR itu untuk masyarakat. Maka masyarakat dan pemerintah daerah harus tahu apa programnya, berapa nilainya, siapa penerimanya, dan apa hasilnya.”
Ia mendorong agar seluruh program CSR dapat dipublikasikan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
113 TAHUN EKSTRAKSI, MANA STUDI DAMPAKNYA?
Inilah pertanyaan yang menurut Wakano paling penting.
Sudah lebih dari satu abad aktivitas migas berlangsung di Bula.
Tetapi menurutnya, masih diperlukan studi komprehensif dan terbuka mengenai dampak sosial, ekonomi, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat akibat aktivitas ekstraksi tersebut.
“Blok Bula adalah bagian dari sejarah Indonesia. Jangan sampai sejarahnya hanya ditulis dari sudut pandang perusahaan dan pemerintah. Rakyat juga harus punya cerita.”
WAKANO: JANGAN BIARKAN BULA JADI KUBURAN KEKAYAAN MALUKU
Wakano memberikan apresiasi kepada Engelina Pattiasina, Direktur Archipelago Solidarity Foundation, yang menurutnya telah membuka ruang diskusi publik mengenai persoalan migas Maluku.
Ia menyebut keberanian untuk membicarakan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian penting dari perjuangan masyarakat.
“Kita harus berani bertanya. Kita harus berani membuka dokumen. Kita harus berani menghitung kembali apa yang sudah diberikan dan apa yang sudah diterima rakyat.”
Karena bagi Wakano, persoalannya bukan sekadar Blok Bula.
Ini tentang masa depan Maluku.
Apakah Maluku akan terus menjadi daerah penghasil sumber daya yang masyarakatnya hanya menikmati sisa?
Ataukah kekayaan alam benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan?
Wakano menutup pernyataannya dengan pesan keras:
“Abad ekstraksi boleh berlalu. Tetapi jangan biarkan kemiskinan terus diwariskan.”
“Jangan biarkan rakyat Bula tetap miskin di atas tanah yang kaya minyak.”
“Jangan biarkan rakyat Maluku menjadi penonton di tanah sendiri.”
“Karena kalau yang berubah hanya nama perusahaan dan penguasa, sementara rakyat tetap miskin, maka Blok Bula memang hanya ganti baju!”
(CM)
