Malukuexpress.com, Ambon 12 Februari 2026. Pemangkasan anggaran fiskal Provinsi Maluku tahun 2026 berdampak serius terhadap roda pembangunan daerah. Total fiskal Maluku turun drastis dari Rp3,1 triliun menjadi Rp2,6 triliun, memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap program kerja di seluruh OPD.
Kondisi ini diakui Onesimus Soumeru, S.sos, S.Pd, M.Si. sangat membatasi ruang gerak pemerintah provinsi.
Beberapa biro bahkan mengalami pemotongan anggaran signifikan. Biro Ekonomi yang sebelumnya mengelola anggaran di atas Rp2 miliar, kini hanya tersisa sekitar Rp500 juta.kata Onesimus Soumeru menjelaskan.
Selisih yang besar ini dinilai berpengaruh langsung terhadap kinerja pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
Tak hanya itu, pemangkasan transfer pusat juga berdampak pada BUMD dan pengelolaan aset daerah yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah kini dituntut lebih kreatif dan strategis dalam mengelola aset agar tetap produktif di tengah keterbatasan anggaran.
Inflasi Januari Dipicu Harga Ikan
Di sisi lain, inflasi Provinsi Maluku pada Januari tercatat meningkat hingga sekitar 3,47 persen, dengan ikan sebagai komoditas pemicu utama. Kondisi cuaca ekstrem menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun, sementara praktik tengkulak dan dugaan monopoli distribusi ikan di pasar turut memperparah kenaikan harga.Katanya lagi.
Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku telah melakukan pengawasan ketat terhadap distributor dan pedagang guna mencegah penimbunan serta permainan harga. Pemerintah juga menggelar Gerakan Pangan Murah menjelang Ramadan yang dimulai sejak 13 Februari hingga 16 Maret di sejumlah desa dan titik strategis.
Program Makan Bergizi Gratis Disorot
Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi perhatian publik menyusul laporan keterlambatan distribusi dan dugaan makanan tidak layak konsumsi di beberapa sekolah. Soumeru
menegaskan bahwa program ini sejatinya baik, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala teknis, terutama terkait SOP dapur, distribusi, dan standar kebersihan.
Pemerintah Provinsi Maluku memastikan telah menurunkan tim gizi dan pengawasan di setiap dapur penyedia makanan. Evaluasi akan terus dilakukan, termasuk membuka ruang masukan dari masyarakat dan sekolah untuk disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bahan perbaikan.
Pemerintah Optimistis, Meski menghadapi tantangan berat, pemerintah daerah tetap optimistis. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan IV tercatat meningkat dari 4,31 persen menjadi di atas 5 persen, menunjukkan ketahanan ekonomi daerah masih terjaga.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak berlebihan, guna menjaga stabilitas harga dan pasokan. Dukungan masyarakat dinilai krusial agar kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif di tengah keterbatasan fiskal.
“Proses perubahan tidak bisa instan.
Dibutuhkan waktu, koordinasi dengan pusat, serta dukungan masyarakat agar Maluku bisa tumbuh dan sejahtera,” tegas Anggaran Maluku 2026 Dipangkas, Inflasi Ikan Melonjak dan Program Makan Gratis Disorot
Malukuexpress.com
Ambon 12 Februari 2026
Pemangkasan anggaran fiskal Provinsi Maluku tahun 2026 berdampak serius terhadap roda pembangunan daerah. Total fiskal Maluku turun drastis dari Rp3,1 triliun menjadi Rp2,6 triliun, memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap program kerja di seluruh OPD.
Kondisi ini diakui Onesimus Soumeru, S.sos, S.Pd, M.Si.
sangat membatasi ruang gerak pemerintah provinsi.
Beberapa biro bahkan mengalami pemotongan anggaran signifikan. Biro Ekonomi yang sebelumnya mengelola anggaran di atas Rp2 miliar, kini hanya tersisa sekitar Rp500 juta.kata Onesimus Soumeru menjelaskan.
Selisih yang besar ini dinilai berpengaruh langsung terhadap kinerja pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
Tak hanya itu, pemangkasan transfer pusat juga berdampak pada BUMD dan pengelolaan aset daerah yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah kini dituntut lebih kreatif dan strategis dalam mengelola aset agar tetap produktif di tengah keterbatasan anggaran.
Inflasi Januari Dipicu Harga Ikan
Di sisi lain, inflasi Provinsi Maluku pada Januari tercatat meningkat hingga sekitar 3,47 persen, dengan ikan sebagai komoditas pemicu utama. Kondisi cuaca ekstrem menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun, sementara praktik tengkulak dan dugaan monopoli distribusi ikan di pasar turut memperparah kenaikan harga.Katanya lagi.
Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku telah melakukan pengawasan ketat terhadap distributor dan pedagang guna mencegah penimbunan serta permainan harga. Pemerintah juga menggelar Gerakan Pangan Murah menjelang Ramadan yang dimulai sejak 13 Februari hingga 16 Maret di sejumlah desa dan titik strategis.
Program Makan Bergizi Gratis Disorot
Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi perhatian publik menyusul laporan keterlambatan distribusi dan dugaan makanan tidak layak konsumsi di beberapa sekolah. Soumeru
menegaskan bahwa program ini sejatinya baik, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala teknis, terutama terkait SOP dapur, distribusi, dan standar kebersihan.
Pemerintah Provinsi Maluku memastikan telah menurunkan tim gizi dan pengawasan di setiap dapur penyedia makanan. Evaluasi akan terus dilakukan, termasuk membuka ruang masukan dari masyarakat dan sekolah untuk disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bahan perbaikan.
Pemerintah Optimistis
Meski menghadapi tantangan berat, pemerintah daerah tetap optimistis. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan IV tercatat meningkat dari 4,31 persen menjadi di atas 5 persen, menunjukkan ketahanan ekonomi daerah masih terjaga.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak berlebihan, guna menjaga stabilitas harga dan pasokan. Dukungan masyarakat dinilai krusial agar kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif di tengah keterbatasan fiskal.
“Proses perubahan tidak bisa instan.
Dibutuhkan waktu, koordinasi dengan pusat, serta dukungan masyarakat agar Maluku bisa tumbuh dan sejahtera,” tegas pemerintah.(CM)
