MX.COM, Oleh: Pattrick Rumtily -Warga MBD
Kesalahan kita selama ini adalah mengukur Blok Masela dari garis start, bukan dari garis finish.
Kita sibuk membicarakan angka investasi US$ 20,9 Miliar, 9,5 juta ton LNG per tahun, dan 12.000 tenaga kerja pada puncak konstruksi. Itu adalah angka start. Itu adalah janji. Keadilan ekonomi untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD) tidak pernah bisa diukur dari seberapa besar uang yang masuk, tetapi dari seberapa besar hidup masyarakat yang berubah setelah gas itu keluar.
Mari kita lihat potret ekonomi KKT dan MBD sebelum Masela benar-benar berproduksi. Dari sinilah kita harus mengukur keadilan nanti.
- Basis Ekonomi yang Masih Sangat Mikro dan Tipis Di Kepulauan Tanimbar (KKT).
pada 2018 tercatat hanya 1.053 unit usaha industri, dengan 1.031 diantaranya adalah industri mikro dan hanya 40 industri kecil, menyerap 2.640 tenaga kerja saja. Di Maluku Barat Daya (MBD), data Disperindagkop 2024 menunjukkan total 1.549 unit usaha yang tersebar di Moa Lakor, Letti, Babar, dan lainnya. (web-api.bps.go.idweb-api.bps.go.id), Artinya, ekosistem usaha kita di kedua kabupaten adalah ekonomi subsisten, belum ekonomi industri. Ketika INPEX membelanjakan triliunan rupiah untuk catering, laundry, transportasi, dan konstruksi, pertanyaan kuantitatifnya: berapa persen dari belanja itu yang bisa ditangkap oleh 2.600 pelaku usaha mikro ini? Jika tidak dipersiapkan dari sekarang, 100% belanja itu akan bocor ke luar.
- PDRB Kecil, Ketergantungan Tinggi pada APBN
PDRB MBD atas dasar harga berlaku tahun 2023 hanya Rp 2.868,30 miliar, ditopang 29,26% dari pertanian/kehutanan/perikanan dan 28,85% industri pengolahan. Kontribusi KKT dan MBD terhadap total PDRB 11 kab/kota di Maluku baru 10,32% pada 2024 (MBD 4,95% + KKT 5,37%), naik tipis dari 8,90% pada 2020.( web-api.bps.go.idweb-api.bps.go.id) Lebih tajam lagi, APBD MBD tahun 2024 sangat bergantung pada Transfer ke Daerah Rp 781,29 miliar, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) hanya Rp 21,85 miliar, itupun terbesar dari DBH Perikanan Rp 8,43 miliar dan Royalti Minerba Rp 8,87 miliar. Belum ada sepeser pun DBH Migas Masela.(djpk.kemenkeu.go.id),
Ini menunjukkan struktur yang rapuh: tanpa Masela, kita hidup dari transfer pusat. Dengan Masela, jika DBH Migas tidak dikonversi menjadi modal produktif (cold storage, depo, balai latihan kerja), kita akan tetap hidup dari transfer.
- Kemiskinan dan IPM yang Masih di Papan Bawah
Jumlah penduduk miskin di KKT tahun 2018 sebanyak 31,53 ribu jiwa dan turun menjadi 26,94 ribu pada 2022. Di MBD, dari 21,98 ribu (2018) menjadi 20,36 ribu (2022). Penurunannya lambat. (web-api.bps.go.id), Ini tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2023, IPM KKT hanya 67,04 dan MBD 66,71, jauh di bawah Kota Ambon 82,84. Pengeluaran riil per kapita di MBD hanya Rp 7,22 juta/tahun, di KKT Rp 6,72 juta/tahun, bandingkan Ambon Rp 14,69 juta/tahun. (web-api.bps.go.id), Inilah garis start kita: UMKM mikro, PDRB kecil, IPM rendah.
Maka ukuran keadilan dari garis finish harus kuantitatif: Jika Masela sukses 10 tahun ke depan, kita harus bisa mengukur:
- Apakah 1.053 + 1.549 UMKM tadi naik kelas menjadi 500 UMKM yang menjadi vendor resmi Masela?
- Apakah PDRB gabungan KKT-MBD naik dari 10,32% menjadi minimal 18-20% dari total PDRB Maluku?
- Apakah IPM MBD dan KKT bisa tembus 72, keluar dari zona IPM rendah?Apakah rasio impor MBD yang masih tinggi (PDRB/Impor hanya 1,32 pada 2022)bisa turun karena kita sudah bisa memproduksi sendiri? (web-api.bps.go.id),
Jika angka-angka ini tidak bergerak, maka berapapun besarnya investasi US$ 20,9 miliar, kita tetap hanya jadi pemilik sumber daya, bukan pemilik manfaat.
Jika kita ingin Masela adil, kita harus memulai cara berpikir dari akhir. Kita harus bertanya: 20 tahun setelah LNG pertama dikapalkan, seperti apa KKT dan MBD yang kita inginkan? Baru setelah itu kita tarik mundur apa yang harus kita lakukan hari ini.
- Hasil Akhir Bukan Lapangan Kerja, Tapi Kepemilikan Ekonomi
Tuntutan 60% tenaga kerja lokal yang disuarakan DPRD Maluku dan Gema MBD itu benar, tapi itu baru pintu masuk. Keadilan tidak berhenti di menjadi pekerja.
Bayangkan garis finishnya: Di tahun 2040, anak-anak Tanimbar dan MBD bukan lagi hanya menjadi operator alat berat bersertifikat, tapi menjadi pemilik perusahaan kontraktor, pemilik jasa catering, pemilik perusahaan logistik, pemilik bengkel, pemilik cold storage yang disuplai dari laut mereka.
Jika hasil akhirnya adalah kepemilikan, maka pekerjaan hari ini bukan sekadar rekrutmen oleh Petrosea dan INPEX. Pekerjaan hari ini adalah:
- Pemetaan Kompetensi Terbalik : Jangan tanya masyarakat bisa apa. Tanya proyek butuh apa dalam 5-10 tahun ke depan, lalu umumkan secara terbuka dan latih dari sekarang. INPEX, SKK Migas, Disnaker harus buka daftar kebutuhan skill 2027-2032 hari ini.
- Sertifikasi di Kampung, Bukan di Jawa: Jika standar keselamatan menuntut sertifikasi, bawa lembaga sertifikasinya ke Saumlaki dan Tiakur. Jangan jadikan sertifikasi sebagai alasan untuk menolak orang lokal.
- Hasil Akhir Bukan Bagi Hasil, Tapi Nilai yang Tinggal
Kita tahu potensi Dana Bagi Hasil (DBH) Masela bisa mencapai Rp 39 Triliun untuk Maluku. Tapi DBH adalah uang yang datang dari pusat. Jadi jangan puas dengan hal ini.
Keadilan ekonomi sejati adalah berapa banyak nilai ekonomi
yang tidak pernah pergi dari Maluku.
Prinsipnya: Jika gas keluar dari bumi Maluku, rantai nilainya harus berputar di Maluku. Maka indikator keadilan yang harus kita buat bukan hanya PAD dan DBH, tapi:
Lokal Content Index: Berapa persen dari total belanja operasional Masela yang dibelanjakan di UMKM KKT-MBD? Berapa ton ikan, sayur, dan daging yang disuplai oleh petani dan nelayan lokal, bukan dari Surabaya atau daerah lainnya?..Jangan hanya ribut dengan 60 % tenaga kerja, hal ini tidak salah, tapi hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya menjadi hak kita di MBD dan KKT. Apakah belanja INPEX bisa sebagian besar kita penuhi dari daerah : misalnya Inpex butuh 10 ton ikan per bulan. Maluku bisa suplay berapa persen dari 10 ton tersebut. Bagamana dengan komoditi atau kebutuhan lainnya,.?
Usulan Bupati MBD untuk Depo Pertamina dan cold storage besar di MBD adalah berpikir dari garis finish yang tepat. Itu bukan sekadar infrastruktur, itu adalah cara menahan nilai agar tidak bocor, tapi terus berputar di Maluku.
- Hasil Akhir Bukan Investasi Besar, Tapi Ketahanan yang Tersisa
Investasi besar akan selesai. Puncak konstruksi 12.000 orang akan selesai. Lalu apa yang tersisa? Jika kita mengukur dari akhir, maka proyek Masela harus meninggalkan tiga warisan permanen untuk KKT-MBD:
- Warisan Manusia: Satu pusat vokasi migas berstandar internasional yang permanen di Tanimbar, bukan sekadar pelatihan 3 bulan.
- Warisan Infrastruktur: Dermaga, jalan, listrik, dan internet yang dibangun untuk Masela harus didesain sejak awal untuk menjadi infrastruktur ekonomi rakyat setelah proyek selesai.
- Warisan Ekologi: Masela adalah proyek pertama yang mengintegrasikan teknologi CCS (Carbon Capture Storage). Keadilan ekonomi harus berjalan bersama keadilan ekologi. Laut MBD dan KKT yang menjadi sumber hidup nelayan harus tetap lestari hingga akhir.
Penutup: Mengubah Pertanyaan
Mari kita hentikan bertanya: “Berapa persen jatah kita dari Masela?” tapi Mari kita mulai bertanya :
- Mari kita mulai bertanya: “Seperti apa KKT dan MBD yang ingin kita lihat 20 tahun lagi karena adanya Masela, dan apa yang harus kita paksa terjadi hari ini agar itu terwujud?”
Keadilan bukan hadiah yang diberikan investor. Keadilan adalah desain yang kita paksa sejak awal dengan membayangkan hasil akhirnya.
Jika dari sekarang kita tidak mendesain garis finish itu bersama-sama – Pemprov, Pemkab KKT-MBD, DPRD, INPEX, TNI, Gereja, Masjid, Adat, Mahasiswa, terutama PEMASKEBAR, maka 20 tahun lagi kita akan kembali menjadi penonton di tanah yang kaya.
Masela bukan tentang gas. Masela adalah tentang apakah Maluku Tenggara Raya akhirnya menjadi pemilik manfaat, bukan hanya pemilik sumber daya. (*
October 2026
