MBD, MX. com. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya Yesry Lolopaly menegaskan kepada Pemerintah Daerah maupun Kepolisian Resort Maluku Barat Daya Untuk segera meninjau Kembali ijin untuk kedua tempat hiburan malam yang ada di kota Tiakur.
Hal ini dikatakannya ketika diwawancarai di Ruang Fraksi Partai Demokrat Kantor DPRD Kabupaten MBD, Senin (17/2). Dirinya melihat dari sudut pandang sebagai Wakil rakyat bahwa, kedua Tempat Hiburan Malam Tanah Rata dan K3 yang Ada di kota Tiakur itu yang paling pertama yang mestinya dilihat tentu dari ijin karena ijin itu Penting,” paparnya.
Lanjut Lolopaly, karena biasa terjadi di daerah-daerah lain itu biasanya ada yang makan dalam dan ada yang makan luar karena biasanya ijinnya A Tetapi dikerjanya itu B sehingga ini harus di tinjau kembali oleh pemerintah daerah dan Polres. “Kalau dilihat kedua Tempat Hiburan malam yang ada di kota Tiakur itu sangat-sangat tidak Layak karena yang ada di Tanah Rata itu dikelilingi oleh pemukiman warga sehingga dari sisi ketentuannya tempat itu tidak boleh. Sehingga ini adalah peran Pemerintah daerah dalam Hal ini memberikan ijin dan dimana peran kepolisian untuk melihat hal ini”, “jelasnya.
Tambahnya, untuk kampung kolam itu sesungguhnya juga tidak layak karena berdekatan dengan kompleks didikan (Kampus) sehingga bisa dapat merusak generasi muda yang ada di daerah Julakan Kalwedo ini.
Terhadap ijin kedua Tempat hiburan malam ini pemerintah daerah harus selektif apakah itu satu-satunya Untuk mendongkrak PAD kita saya pikir itu belum pasti sementara sumberdaya alam yang ada di MBD ini baik Laut itu masih banyak,” ungkapnya.
Sebagai Wakil rakyat Minta kepada Pemerintah daerah agar segera Meninjau kembali kedua Tempat hiburan malam tersebut karena dinilai tidak layak dan menyangkut ijin perlu di tindak kembali sehingga itu belum memenuhi maka kedua tempat hiburan malam itu segera di tutup,” Harapnya.
Dia juga berharap kepada aparat penegak hukum juga harus selektif untuk melihat hal ini karena Dua unsur itu tidak memenuhi maka itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak memenuhi Prosedur Aturan yang berlaku di tambah tempatnya juga tidak layak dan dari sisi kesehatan juga dapat mempengaruhi sehingga pemerintah daerah dan aparat penegak hukum secepatnya melihat hal ini.
Dirinya juga minta kepada Dinas kesehatan dapat melakukan Pemeriksaan kepada para Pramuria-Pramuria itu secara intensif jangan sampai para pramuria itu datang dengan penyakit-penyakit menular yang bisa merusak kesehatan bagi masyarakat Maluku Barat Daya.
Maka itu, selaku Wakil rakyat saya meminta kepada pemerintah daerah dalam Hal ini dinas-dinas terkait agar segera melihat hal ini karena ini permasalahan yang serius yang harus di selesaikan, kalau tidak ditanggapi oleh pemerintah maka kami akan melakukan penerobosan selaku DPRD dan kami akan panggil dinas-dinas terkait terhadap persoalan ini, “pungkasnya.
Kemudian juga, sangat diharapkan kepada aparat kepolisian harus tegas untuk menyelesaikan persoalan tersebut siapapun dia Pejabat Daerah yang ada terlibat dalam permainan ini maka harus di proses secara hukum, “terangnya.
Kepolisian itu adalah pengawasan insentif baik itu Proyek maupun tempat-tempat Hiburan malam yang ilegal, jadi saya minta Aparat kepolisian agar segera melihat hal ini kalaupun itu tidak di selesaikan secara hukum maka selaku Wakil Rakyat kita akan melakukan proses lebih lanjut kita akan Laporkan ke Ombudsman, Komnas HAM, dan Kontras,”.tegasnya menutup wawancaranya. (**)
Pewarta : Janes
Editor : Alfa
