Ambon,Malukuexpress.com-Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmen kuat dalam percepatan penurunan angka stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikan dalam forum strategis yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, hingga pemangku kepentingan lintas sektor.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menekankan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dipenuhi secara adil dan tanpa diskriminasi. Pelayanan kesehatan, lanjutnya, tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
“Isu kesehatan bukan sekadar persoalan medis, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan daya saing daerah di masa depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, stunting menjadi salah satu isu strategis nasional yang berdampak luas, mulai dari menurunnya tingkat kecerdasan anak hingga meningkatnya risiko penyakit dan rendahnya produktivitas di masa depan. Kondisi ini, jika tidak ditangani serius, berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial.
Berdasarkan data, prevalensi stunting di Kota Ambon dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada 2021 tercatat sebesar 21,8 persen, turun menjadi 21,1 persen pada 2022, kemudian 20,7 persen pada 2023, dan 19,7 persen pada 2024.
Sementara itu, data tahun 2025 menunjukkan dari 17.450 balita yang diukur, terdapat 279 kasus stunting dengan prevalensi 1,60 persen. Memasuki awal 2026, angka tersebut kembali menurun menjadi 271 kasus atau 1,58 persen, terdiri dari 80 balita sangat pendek dan 191 balita pendek.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi semua pihak. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah berkontribusi,” ungkapnya.
Pemerintah Kota Ambon menargetkan penurunan prevalensi stunting secara bertahap dalam RPJMD 2025–2029, yakni 17,2 persen pada 2025, 14,7 persen pada 2026, 11,7 persen pada 2027, 8,7 persen pada 2028, dan 5,7 persen pada 2029. Bahkan, pada 2030 ditargetkan berada di bawah 5 persen dengan penurunan konsisten sebesar 3 persen per tahun.
Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa pertemuan tematik stunting bukan sekadar agenda rutin, melainkan wadah konsultasi strategis untuk menyelaraskan data, program, dan intervensi lintas sektor. Dinas Kesehatan akan menetapkan lokus prioritas penanganan stunting tahun 2027 yang akan dituangkan melalui Surat Keputusan Wali Kota.
Meski dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran, pemerintah optimistis program penurunan stunting tetap dapat berjalan efektif melalui inovasi, kolaborasi, dan semangat pengabdian.
“Kita mungkin terbatas secara anggaran, tetapi tidak boleh kehilangan semangat dan kepedulian. Anak-anak adalah masa depan kota ini, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka tumbuh sehat dan berkualitas,” tegasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah, PKK, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan upaya percepatan penurunan stunting di Kota Ambon dapat terus berjalan optimal, sejalan dengan visi Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045.
