Malukuexpress.com, Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Brigjen TNI Andi Chandra As’Aduddin di minta fokus terhadap apa yang di tugaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian dalam penunjukan sebagai Pj Bupati SBB .
Hal ini sesuai dengan pernyataan Mendagri, tugas yang di berikan pj Bupati SBB itu agar bisa menyelesaikan potensi Konflik horizontal yang cukup tinggi yang ada di kabupaten tersebut.
Demikian dikatakan Samson Atapary Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (dapil) V SBB pada media ini di Ambon , kamis 15/09/2022.
Potensi konflik teresebut menurut Atapary di antaranya potensi konflik batas-batas Negeri atau batas wilayah petuanan. Begitu juga ada tuntutan Dusun-dusun yang besar dan telah memenuhi syarat administrasi untuk menjadi Desa Administrasi tetapi belum terakomodir.
Ini mestinya kata Ketua Komisi IV DPRD Maluku itu, yang menjadi fokus utama Pj Bupati SBB .Dan untuk bisah menyelesaikan potensi conflik yang sifatnya horizontal ,Pj Bupati, ini secara strategis mesti harus melakukan yang namanya penguatan terhadap Negeri-negeri Adat.
Dirinya menjelaskan bahwa, Salah satu cara penguatan Negeri ada yaitu bagaimana memberikan dasar legalitas atau dasar hukum terhadap Negeri-negeri Adat lewat cara penetapan Negeri Adat sebagai Desa Adat atau Negeri Adat sesuai perintah Undang-undang Nomon 6 tahun 2014.
Karena dengan Negeri Adat-lah ini yang bisah di pakai sebagai instrumen untuk melakukan musyawarah antara Negeri Adat untuk bagaimana melihat persoalan-persoalan atau potensi-potensi Negeri Adat. Dengan Negeri Adat maka mereka bisah menyelenggarakan namanya Pemerintahan Adat,” Ungkap Politisi PDI P. itu.
Dengan Pemerintahan Adat ini-lah yang bagaimana mereka bisah duduk secara Adat untuk menjelaskan tentang wilayah-wilayah petuanan dan kalau ada masalah sengketa di wilayah petuanan itu bisah di fasilitasi untuk di selesaikan,”tutup Atapary. (*
