MALUKUEXPRESS.COM, Persoalan Kemiskinan Ekstrim yang terjadi di Kota Ambon, sehingga ada penilaian yang tentunya memberikan preseden buruk bagi Kota Ambon atau Maluku yang terus menerus masuk rangking sebagai Provinsi Maluku termiskin Nomor 4 di Indonesia.
Terhadap penilaian ini, semua stackholder mempunyai tanggungjawab bersama menuntaskan persoalan kemiskinan yang terjadi. Badan Pusat Statistik Pemberi Data tentunya bekerja memberikan data yang baik terhadap nilai tersebut.
Menyoal ini redaksi menemui Kepala BPS Kota Ambon, Chaterina .H. Persulessy. Rabu 17 Mei 2023 di ruang kerjanya di Karang Panjang. Kota Ambon. Maluku.
Dirinya menjelaskan bahwa, Ya kalau sesuai data untuk Maluku Kota Ambon itu, tidak punya kemiskinan ekstrim, dan menurut data masyarakat Kota Ambon berada pada kelas ekonomi menengah dan Kota Ambon kalau ada penduduk yang dikatakan miskin, memang ada tapi bukan yang ekstrim.
Sehingga dalam jalankan tugas, kami dari BPS, mendata penduduk miskin ya pasti, namun yang intervensi tentunya dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang mempunyai program-program yang sudah banyak tersalurkan ke masyarakat, tapi juga tergantung apakah bantuan yang disalurkan penduduknya makin sejahtera atau bagaimana, semuanya yergantung dari masing-masing,”jelasnya.
Lanjutnya, Karena di Kota Ambon sendiri sebenarnya rentan, tapi untuk Penduduknya Miskin tidak ada yang rentan miskin, namun pendatang-pendatang yang dari kabupaten atau dari provinsi lain dalam tanda petik salah satunya yang bisa membawa kemiskinan untuk Kota Ambon, karena kalau dikatakan penduduk adalah orang yang datang, dan menetap dan BPS mengambil data di wilayah itu, berarti mereka termasuk di dalamnya, dan misalnya dalam pendataan ditemukan orang yang bersangkutan miskin dan memang miskin tapi tidak ekstrimlah, sebab Kota Ambon masih dikategorikan baik.
Harapan kedepannya terkait persoalan ini masyarakatnya harus tetap menjaga Stabilitas Kehidupan ekonomi yang baik agar tetap pada area yang baik dan tidak bisa dikatakan ekstrim dan lain sebagainya.
Sebagai himbauan kalau dari kacamata BPS, kalau kita mendata Bapak ibu responden haruslah menjawab dengan sebenar benarnya sehingga bisa ketahuan apa betul itu Miskin atau tidak miskin dan kalau jawabannya itu salah pasti datanya juga bisa salah, karena BPS hanya mendata apa adanya, kalau dari responden Jawabnya tidak jujur, yang pasti ada error di situ, atau yang dibilang Human error termasuk di dalamnya,
“Jadi BPS punya program seperti biasa yakni selalu mendata dan itu memang dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan itu saja, “tutupnya. (*
