MALUKUEXPRESS.COM, AMBON — Curhatan para pengemudi Maxim di media sosial akhirnya mendapat respons langsung dari Pemerintah Kota Ambon. Bukan sekadar membaca keluhan, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena memanggil dan menerima perwakilan komunitas pengemudi Maxim Bike & Car untuk duduk bersama mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang selama ini dirasakan para mitra.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (26/8/2026). Perwakilan pengemudi, Anes Sapulette dan rekan-rekannya, menyampaikan langsung keresahan mereka kepada Wali Kota, didampingi Sekretaris Daerah Roby Sapulette, Kepala Dinas Perhubungan Yan Suitela, serta perwakilan Maxim Ambon, Veky Pesurnay.
Sejumlah persoalan menjadi sorotan utama para pengemudi. Mulai dari komisi, platform fee, PPN 11 persen, tarif layanan yang dinilai rendah, hingga terus bertambahnya jumlah pengemudi baru yang dianggap semakin mempersempit ruang pendapatan mitra lama.
“Tujuan kami di sini adalah menyampaikan aspirasi rekan-rekan ojol lainnya, khususnya driver Maxim, kepada manajemen Maxim,” ujar Anes.
Wali Kota: Pemkot Tidak Bisa Tinggal Diam
Menariknya, Wali Kota Ambon secara terbuka mengakui bahwa persoalan transportasi online bukan sepenuhnya berada di tangan Pemkot. Regulasi angkutan sewa khusus merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Namun, menurut Bodewin, keterbatasan kewenangan bukan alasan bagi pemerintah kota untuk menutup mata terhadap persoalan warga.
“Maxim beroperasi di Kota Ambon, dan pengemudi Maxim adalah warga kota,” tegasnya.
Karena itu, Pemkot memilih mengambil posisi sebagai fasilitator antara para pengemudi dan perusahaan penyedia jasa, agar aspirasi yang telah disampaikan secara terbuka di media sosial dapat dibahas secara langsung dan tidak berujung pada konflik berkepanjangan.
“Tujuan kita melakukan rapat ini paling tidak ada perhatian Pemkot terhadap saudara-saudara pengemudi untuk bisa memfasilitasi persoalan yang saudara sampaikan itu dengan pihak penyedia jasa atau perusahaan,” kata Wali Kota.
Bola Kini di Tangan Maxim
Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa keluhan para pengemudi tidak lagi berhenti sebagai perdebatan di media sosial. Persoalan komisi, biaya platform, pajak, tarif, hingga pertumbuhan jumlah mitra kini telah dibawa ke meja dialog yang melibatkan pemerintah daerah dan pihak perusahaan.
Bagi para pengemudi, persoalannya sederhana: pendapatan harus tetap masuk akal, biaya yang dibebankan harus transparan, dan kebijakan perusahaan perlu mempertimbangkan keberlangsungan hidup para mitra.
Kini publik menunggu langkah konkret dari pihak Maxim. Apakah dialog ini akan melahirkan kebijakan yang benar-benar meringankan beban para pengemudi, atau keluhan yang sama kembali berputar di media sosial?
Yang jelas, suara driver Maxim Ambon sudah sampai ke Balai Kota. Dan kali ini, pemerintah memilih untuk mendengarnya.
(CM)
