MALUKUEXPRESS.COM, Ambon, 19 September 2025 – Suasana rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Desa Hunut bersama masyarakat, aparat keamanan, dan perwakilan lembaga terkait pada Selasa (19/9) memanas setelah warga menuntut langkah konkret aparat dalam menjaga keamanan pasca-insiden bentrokan pada 19 Agustus lalu.
Dalam forum tersebut, masyarakat bersama pendamping advokasi menyuarakan keresahan soal eskalasi konflik yang kerap mengganggu ketertiban, ekonomi, hingga investasi di Kota Ambon.
Tiga rekomendasi utama muncul dari hasil rapat:
1. Polisi dan TNI diminta tingkatkan langkah preventif untuk menjaga situasi di Desa Hunut dan Kota Ambon.
2. Polresta Ambon diminta menaikkan status Polsek Perahu menjadi Polsek Urban, agar jumlah personel dan fasilitas penanganan keamanan lebih memadai.
3. Pembangunan posko permanen di titik rawan agar kehadiran aparat bisa dirasakan langsung masyarakat.
Kapolres dalam rapat menjelaskan, penanganan konflik membutuhkan tahapan hukum yang tidak bisa dipercepat begitu saja. “Kami tetap tidak bisa melanggar aturan hukum. Proses pemanggilan saksi pun ada mekanismenya. Namun saat eskalasi meningkat, Brimob sudah diturunkan untuk mengendalikan situasi,” tegasnya.
Warga juga menyoroti lambatnya konsolidasi pemerintah kabupaten. Mereka menilai bupati seharusnya segera mengambil langkah strategis di lapangan, termasuk mengarahkan jajaran agar mencegah konflik melebar.
“Ambon ini ibu kota provinsi, kalau keamanan tidak dijaga, investasi macet dan pengangguran tetap tinggi. Pemerintah dan aparat harus solid,” tegas salah satu tokoh masyarakat dalam rapat.
Selain itu, peserta rapat menilai masyarakat dari dua daerah – Ambon dan Maluku Tengah – harus saling menjaga hubungan baik, mengingat aktivitas ekonomi sehari-hari sangat saling bergantung.
Desakan agar DPRD Maluku segera menggelar RDP lanjutan juga mengemuka, dengan harapan penegakan hukum dipercepat, transparan, dan tidak menimbulkan kekecewaan berkepanjangan di masyarakat.
Situasi Desa Hunut kini dianggap rawan, dan forum berharap pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah segera menyikapi rekomendasi ini demi menjaga stabilitas Ambon. (*
