Waket DPRD Maluku : Bantuan Pempus Untuk Data Riil Harus Libatkan Aparat Paling Bawah RW dan RT.

Ambon, MX. Com. Program pemerintah pusat seperti Bantuan Langsung Tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang digelontorkan kepada masyarakat miskin dan masyarakat kurang mampu terkena dampak sosial akibat merebak virus corona di seluruh dunia mengundang tanggapan dari Wakil Ketua II DPRD Maluku yang juga Ketua Fraksi PKS Azis Sangkala, S.Hut

kepada media ini di Kantor DPRD Provinsi Maluku di Karang panjang Ambon pada senin 20/4/2020 sangat mengapresidasi bantuan pemerintah pusat ini.

Lanjutnya, untuk wilayah Maluku sendiri tentu kita berharap program-program  yang disalurkan berupa paket sembako, bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berhak menerima sebagaian besar juga sudah barang tentu ada yang bersumber dari dana desa

Nah dari dana desa ini 30 persen dipotong dari APBD Kabupaten kota dan mungkin juga dari Pemerintah pusat angka yang banyak ini merata dan menyebar di seluruh kabupaten kota di seluruh tanah air, tentu kita berharap penyaluran bantuan ini bisa didata dengan baik dan melibatkan aparat ditingkat bawah sampai RT dan RT kalau bisa juga bisa melibatkan aparat bamkamtimas seperti Polisi yang ada disetiap desa maupun Babinsa dan juga melibatkan aparat ditingkat Desa supaya bisa memastikan seluruh Masyarakat yang terdampak akibat Covid 19 akibat di PHK karena dampak Covid ini seluruhnya didata.

Kemudian juga kita berharap seluruh bantuan ini, kita minta Aparat di tingkat desa juga ikut mengawasi agar tidak tercecer, masih ada masyarakat yang terdampak kemudian tidak ada masyarakat yang masuk dalam.kelompok penerima bantuan BLT dan Sembako. (**)

Pewarta : Resa

Editor : Alfa

Pos terkait