Tanimbar,malukuexpress.com -Keluhan warga terhadap angkutan kota (angkot) yang diduga tidak layak di jalur Otemer-Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengemuka pada Jumat (17/4).
Masyarakat mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) setempat segera melakukan penertiban, sekaligus meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun tangan menjaga situasi tetap kondusif.
Desakan ini muncul setelah penumpang mengaku menghadapi persoalan keselamatan kendaraan dan keterbatasan pilihan transportasi saat transit di Desa Otemer.
Sejumlah warga menyatakan kondisi angkot di jalur tersebut diduga tidak memenuhi standar kelayakan jalan. Mereka menilai hal ini berpotensi meningkatkan risiko bagi penumpang, terutama pada perjalanan dengan jarak tempuh relatif panjang.
Selain faktor teknis kendaraan, warga juga menyoroti situasi di titik transit. Beberapa penumpang mengaku mengalami pembatasan dalam memilih moda transportasi.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan dirinya tidak dapat menjemput ibunya menggunakan kendaraan pribadi.
“Untuk jemput orang tua saja tidak bisa. Harus ikut kendaraan dari Otemer. Ini sangat meresahkan,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan warga lain. Mereka menyebut adanya dugaan pengondisian penumpang untuk menggunakan angkutan tertentu saat transit.
Menurut sumber, kendaraan dari luar wilayah seperti Kecamatan Wuarlabobar dan Seira kerap menghadapi hambatan ketika hendak menjemput atau mengangkut penumpang secara langsung.
“Kalau ada mobil jemputan, sering dihentikan. Penumpang diarahkan untuk naik angkot setempat. Ini sudah beberapa kali terjadi,” kata sumber tersebut.
Warga menilai kondisi ini perlu ditangani secara cepat dan terukur untuk mencegah potensi ketegangan sosial di lapangan.
Karena itu, selain meminta Dishub melakukan pengawasan dan uji kelayakan kendaraan, masyarakat juga berharap Forkopimda mengambil langkah preventif guna menjaga ketertiban umum.
“Jangan sampai persoalan transportasi berkembang menjadi konflik sosial. Ini perlu penanganan bersama,” ujar seorang warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun pihak terkait lainnya.
Sebagai penutup, sumber itu secara khusus mendorong Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Tanimbar untuk turun langsung ke Desa Otemer guna memastikan kondisi riil di lapangan.
“Kami berharap Kepala Dinas dapat hadir langsung di Otemer, melihat dan merasakan kondisi angkot yang dinilai tidak layak pakai. Dengan turun langsung, situasi di dalam kendaraan maupun praktik yang dialami penumpang bisa dipahami secara utuh, sehingga langkah penanganan yang diambil benar-benar berbasis fakta,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran langsung pimpinan instansi tidak hanya penting sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik, tetapi juga menjadi kunci untuk menghadirkan solusi yang tepat, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat, pungkasnya. (*
